Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Al-Ahkam Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Moderation: Journal of Islamic Studies Review Jurnal Legislasi Indonesia
munawaroh, lathifah
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait) Munawaroh, Lathifah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (897.143 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v10i1.4684

Abstract

Kesehatan sering tidak mendapat porsi perhatian dalam persiapan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan peraturan perundang-undangan tentang ini baik dalam KHI ataupun UU Perkawinan. Ditambah pula dalam fiqih klasik pun tidak ditemukan pembahasan tes kesehatan sebagai salah satu syarat pra nikah. Di Indonesia telah diterapkan Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin perempuan untuk mencegah Tetanus, TBC, Differi, Batuk Rejan dan Campak, tidak dapat mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan dan penyakit menular seksual dan keturunan, seperti HIV/AIDS dan Thalasemia yang semakin mewabah dengan angka yang semakin meningkat pada tiap tahunnya. Cek kesehatan bagi pasangan yang akan menikah menjadi salah satu solusi pencegahan bertambahnya angka penyakit ini, karena cek kesehatan lebih komprehensif. Keharmonisan rumah tangga dengan kehadiran keturunan sehat dari rumah tangga yang sehat pula. Pemeliharaan keturunan menjadi salah satu bagian dari Maqashid al-Syariah.  Penelitian ini bersifat study literatur, dan memberikan sebuah hasil: Praktek ini telah diterapkan oleh banyak negara, salah satunya di Kuwait yang menerapkan peraturan ini sebagai salah satu contoh untuk dapat dipertimbangkan penerapannya di negara Indonesia. Tentu penerapan ini bersifat ijtihadiyyah, yang dapat berganti sesuai dengan kondisi yang malatarbelakangi.  
The Critique toward Uṣūl al-Fiqh Literacy of 1890–2023: An Offer for Development Khoir, Tholkhatul; Munawaroh, Lathifah; bin Hassan, Zainudin
Al-Ahkam Vol 34, No 1 (2024): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.1.19595

Abstract

Critique of uṣūl al-fiqh literacy is very crucial. The scarcity of critique can lead to the risk of intellectual stagnation and an inability to address the legal needs of a constantly changing society, simultaneously causing a lack of resonance with reconstructive ideas. The study aims: 1) to explore evidence of the scarcity of studies criticizing uṣūl al-fiqh from 1890 to 2023; 2) to explain the factors influencing the scarcity of critical works, and 3) to propose steps for the reconstruction of uṣūl al-fiqh. The data sources for this article are works collected from web publishers, digital libraries, and search engines. The data obtained was mapped and analyzed, and its trends were recorded. This study finds that during the period 1890-2023, criticism was the rarest aspect in uṣūl al-fiqh literature. The factors causing the scarcity of critique vary and complement each other, involving scholarly elements, uṣūl al-fiqh factors, and surrounding policies. Although criticism of uṣūl al-fiqh is relatively rare, it does not mean there is no space for reconstruction. Through this study, readers can understand the recent developments in uṣūl al-fiqh and assess the extent to which criticism has been undertaken while reflecting on how reconstruction can be initiated once again.
REFLEKSI PEMIKIRAN TAHIR HADDAD DAN PANGARUHNYA PADA STATUS WANITA DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA Munawaroh, Lathifah
Moderation | Journal of Islamic Studies Review Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63195/moderation.v2i2.61

Abstract

Family law reform in Tunisia cannot be separated from the thoughts of a feminist named Tahir Haddad. He wrote a book entitled Imra'tuna fi al-sharia wal-mujtama which became the forerunner of family law reform in Tunisian legislation. This book stems from her anxiety to see the situation and social conditions experienced by Tunisian women. Even though this book received extraordinary challenges from Tunisian religionists, Haddad continued to fight for it, until this book had an effect on the reform of family law in Tunisia and also affected the status of women there. This research is a library research with documentation method. This study finds that family law reform in Tunisia in many points uses the extradoctrinal reform method. This method, in principle, no longer refers to conventional fiqh concepts, but refers to the texts of the Qur'an and the sunnah of the Prophet Muhammad, by conducting ijtihad by reinterpreting the texts (reinterpretation) or by using siyasa syar'iyyah based on benefit. With the renewal of family law in Tunisia, the status of women has been elevated, and even almost equal to that of men, except only in the issue of inheritance, which is still a “black hole” in Tunisian history.
Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) Munawaroh, Lathifah; Musyafak, Najahan; Raharjo, Raharjo
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1032

Abstract

Peraturan batasan usia minimal perkawinan yang tertuang pada pasal 1 UU No. 16 tahun 2019 merupakan keberanjakan dari UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Kesiapan kesehatan, psykologi, ekonomi, dan kedewasaan di antara alasan filosofis dirubahnya batasan usia perkawinan dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Perubahan ini sesuai dengan kesetaraan gender dan supaya tidak bertentangan dengan definisi anak pada Undang-Undang perlindungan anak. Dalam tataran praktek, pasca diberlakukan UU baru ini, terjadi loncatan permohonan dispensasi perkawinan di banyak Pengadilan Agama yang mengakibatkan maraknya perkawinan anak dan beresiko terhadap ketahanan keluarga.Tulisan ini membahas tentang perubahan batasan usia perkawinan pada pasal 1 UU no.16 Tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap permohonan dispensasi perkawinan di  Pengadilan Agama di Indonesia serta implikasi dispensasi perkawinan terhadap maraknya perkawinan anak yang berpengaruh pada ketahanan keluarga. Dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis, menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah motif alasan permohonan perkawinan adalah kehamilan di luar nikah, sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi, terjadi perkawinan anak yang mengarah pada resiko perjalanan perkawinan. Permasalahan serius ini membutuhkan keseriusan baik pemerintah ataupun masyarakat. Dibutuhkan sosialisasi terus menerus berkesinambungan kepada masyarakat hingga dapat berjalan sesuai harapan.
CONSTRUCTION OF THE FIVE PILLAR LAW OF MUBADALAH IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC MARRIAGE PHILOSOPHY Munawaroh, Lathifah; Heradhyaksa, Bagas; Sadari, Sadari
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 2 No. 2 December (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v2i2.16043

Abstract

The philosophy of Islamic marriage is often overlooked by the perpetrators of marriage so that the divorce rate is always high. For example, the Central Statistics Agency (BPS) released data on the divorce rate in Central Java for various reasons, in 2020 it reached 65,815 divorces, in 2021 there will be no less than 65,722. Although comparing to the figures in the previous year, this figure has decreased slightly, it is still said to be high. One way to reduce this number is to require a complete understanding of the philosophy of Islamic marriage. The five pillar mubadalah can be jointly carried out by each husband and wife, so that household harmony can be achieved together. This paper seeks to examine this, where the type of research used is literature review with documentation techniques, the approach used is normative theology with content analysis techniques and drawing conclusions with a deductive thinking framework. The results of this study are that the philosophy of Islamic marriage is parallel to the maqasid sharia of marriage. Maqashid sharia marriage has two dimensions: maqashid ashliyyah or main maqashid, and maqashid taba'iyyah or complementary maqashid. The five pillar mubadalah are tips that need to be considered to create maqashid marriage and a philosophy of Islamic marriage at once
Co-Authors bin Hassan, Zainudin Heradhyaksa, Bagas Musyafak, Najahan Raharjo Raharjo Sadari Sadari, Sadari Tholkhatul Khoir, Tholkhatul