Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA Sadari, Sadari
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslamic law has set universally regarding family law issues relating to divorce, but it seems that the difference for womens rights after divorce occurs in a range of applications in the side or the level of legal arrangements, given the differences in social system, cultural system or even the political system in each each country both in Indonesia and in the Islamic world. Comparative analysis of family law related to womens rights after divorce in this article, based on the exposure of legal jurisprudence schools and the positive law in force in countries such as Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Egypt, Yemen, Turkey, and Iraq, special about the reasons of divorce. In general, these countries legal materials more dominant tendency is patterned Shafii schools. However, there are several different opportunities such as: in terms of the chances of divorce, in each country appears once judiciary complicate divorce, meaning to go keperceraian first sought peace efforts were made as strong as possible. Yet in terms of the position of the parties is protected rights before the law (principle of equality before the law) in each country for example in Indonesia and South Yemen, especially in Yemen has also strengthened in its National Constitution that "The State guarantee or protect the legal equality between laki- men with women in all aspects of life, whether political, economic, and social life ". Keywords : Womens rights, post-divorce, Indonesia Islamic, world  AbstrakHukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah hukum keluarga terkait dengan perceraian, namun nampak bahwa perbedaan hak-hak perempuan pasca perceraian terjadi pada kisaran sisi atau tataran aplikasi dalam pengaturan hukumnya, mengingat adanya perbedaaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara baik di Indonesia maupun di negara dunia Islam. Analisis perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dalam artikel ini, mendasarkan pada pemaparan dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti : Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak lebih dominan adalah madzhab Syafi’i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti : dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Padahal dalam hal kedudukan para pihak dilindungi haknya depan hukum (principle equality before the law) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa “Negara  menjamin atau melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”.  Kata Kunci : Hak perempuan, pasca perceraian, Indonesia, dunia Islam
Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology Sadari, Sadari; Hakim, Abdurrahman
Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking Vol 1 No 1 (2019): Zhafir | Journal of Islamic, Economics, Finance, and Banking
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51275/zhafir.v1i1.126

Abstract

Peran keuangan inklusif di era fintech dalam sistem perbankan syariah, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas manajamen keuangan inklusif pada perbankan syariah. Saat ini, perkembangan teknologi keuangan mulai masuk ke ranah digitalisasi lembaga keuangan guna menyongsong Indonesia sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar tahun 2024, pemerintah sebagai regulator ekonomi syariah Indonesia, dituntut mampu memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia yang unbanked, yakni daerah terpencil di seluruh pelosok negeri agar turut merasakan dampak positif dari berkembangnya teknologi keuangan keuangan di masa yang akan datang. Hubungan teknologi keuangan berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama. Adanya fintech membantu meningkatkan kualitas manajemen keuangan pada perbankan syariah, karena fintech adalah istilah inovasi dalam bidang jasa keuangan untuk mendukung program keuangan inklusif. Perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa dihalangi, seiring kemajuan teknologi keuangan dalam memberdayakan lembaga perbankan syariah dan masyarakat unbanked. Melalui teknologi keuangan (financial technology), segala bentuk transaksi menjadi cepat, mudah, murah, mudah dan efisien, tanpa perlu tatap muka dan membuka kantor cabang (branchless banking). Kemunculan program keuangan inklusif (financial inclusion) di era fintech tidak terlepas dari inovasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses perbankan atau lembaga keuangan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat unbanked dan meningkat kualitas lembaga keuangan syariah.
Ushul Fiqh dan Tipologi Penelitian Hukum Islam Sadari, Sadari
Al-aqidah | Jurnal Studi Islam Vol 2 No 1 (2019): Al-Aqidah | Jurnal Studi Islam
Publisher : STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article integrates between the sacred text (nash) and reality (al-waqi '), as the most important form in understanding Islamic law. The text in the perspective asy-Syatibi has three ways of reading namely qira'ah salafiyyah, qira'ah ta'wiliyyah and qira'ah maqashidiyyah, which serves to search for maslahah. The concept of maslahah has three conditions that is indicated by the syara' argument for acceptance, indicated by the syara' argument to be rejected and shown by specific propositions for acceptance or rejection. Then on the third condition is processed again into two first, related maslahah which is not shown by a specific proposition justifying or canceling, but there is a nass that is in line with the maslahah, second, related maslahah not shown by certain propositions that cancel or justify, but maslahah is in line with the action syara', this is known as maslahah mursalah, which offers the momentum of law as a breakthrough discipline in understanding social phenomena, as the opening of the ijtihad door horizon. Through the science of ushul fiqh sourced from the as-Qur'an and as-Sunnah would certainly be able to answer the problematics throughout the ages. The strength of the methodology of ushul fiqh (qawaid ushuliyah) and the methodology of fiqh understanding (qawaid al-fiqhiyyah) will be the driving force in building Islamic self-image especially for the Indonesian nation. The new spirit of ushul fiqh methodologically and philosophically comprehensive becomes a necessity.
Quo Vadis Masa Depan Pendidikan Nasional Dalam Menghadapi Tantangan Media Global Sadari, Sadari
El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Vol 2 No 2 (2019): El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Publisher : STAI Bani Saleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.747 KB) | DOI: 10.54125/elbanar.v2i2.35

Abstract

Quo Vadis pendidikan menjadi tuntutan dan sekaligus tuntunan yang diharapkan dalam menentukan masa depan pendidikan bangsa. Keterpaparan dalam ketertinggalan, ketidaktahuan serta gagap teknologi merupakan problematika tersendiri dalam dunia pendidikan, di tambah lagi adanya gagal paham dalam memahami agama dan nasionalisme. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan agama Islam (PAI) menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan nasional di Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Konsep Ikhtilaf Dalam Perfektif Imam Syafi’i: Studi Islam Menyoal Perbedaan Sebagai Rahmat Sadari, Sadari; Desya, Mawar Monica
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 6, No 2 (2021): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33511/misykat.v6n2.99-116

Abstract

Setiap manusia mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat dalam hal apapun. Namun tidak dalam penentuan sebuah hukum syar‟i. Karena setiap pendapat mengenai hukum syar‟i perlu melalui sebuah proses dan memiliki kriteria khusus di dalamnya. Agar dapat ber-ijtihad dengan baik dan tepat maka harus berlandaskan pada Al-Qur‟an dan as-Sunnah. Setiap imam yang melakukan ijtihad tidak merasa dirinya paling baik, termasuk Imam Syafi‟i di mana beliau melarang muslim saat ini melakukan suatu taqlid. Para imam memiliki sudut pandang yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para imam. Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang menyebabkan adanya suatu kasus atau permasalahan baru. Dalam hal ini kaum muslim memerlukan suatu kebenaran atas suatu kasus tersebut. Dan para imam ini yang berusaha semaksimal mungkin agar bisa  memberikan fatwa dari kasus atau permasalahan tersebut. Bukan hanya pada kalangan para imam, bahkan para imam bisa hidup harmonis dengan perbedaan yang ada. Berbeda dengan zaman sekarang, yang sering sekali melakukan perdebatan sengit guna mempertahankan pendapatnya sampai tidak menghiraukan akan larangan Allah untuk tidak bercerai berai dan hendaknya untuk terus bersatu.
Negotiation Between Customary Law and Islamic Law: The Practice of Palang Pintu in The Traditional Marriage in The Betawi Muslim Community Al Farisi, Usman; Fakhrurazi, Fakhrurazi; Sadari, Sadari; Nurhadi, Nurhadi; Risdianto, Risdianto
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v15i2.21241

Abstract

In traditional Betawi weddings, there is usually a procession of the Palang pintu tradition—a negotiation attitude in Islamic law. This research was conducted to clarify the legal status of the Palang pintu tradition in the review of Islamic law so that people do not hesitate to follow it. This research uses a qualitative approach with 'urf theory and maslahah theory. The primary data were garnered from interviews, while the secondary data were sourced from fiqh literature, books related to marriage, and relevant research. The research findings show that the Palang pintu tradition has also experienced modern developments, affecting how the legal status is different. Since the Palang pintu tradition is considered contrary to the principles of the Islamic law that taught convenience in the past, there is a difference between Palang pintu from an Islamic point of view, specifically 'urf fasid and 'urf shahih, and it can be practiced. The difference between the previous palang pintu tradition and the current palang pintu tradition is that it is no longer burdensome or difficult, but rather easy.Keywords: marriage; palang pintu tradition; sustainable terms.
Sustainable Development Goals (SDGS) dan Indonesia Maju: Dakwah Tasawuf Sebagai Model Moderasi Kebangsaan Sholahuddin, Sholahuddin; Sadari, Sadari
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No 3 (2024): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i3.5603

Abstract

This research aims to analyze the da'wah of Sufism as a model of nationality in the Sustainable Development Goals for an advanced Indonesia This research is classified as qualitative with the theory plus phenomenological approach developed by Jonathan A. Smith. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving leaders in Penajam Paser Utara. The data that has been collected is analyzed with phenomenological steps, namely: (1) reading and rereading, (2) initial noting, (3) developing emergent themes, (4) searching for connections across emergent themes, (5) moving the next cases, (6) looking for pattenrn across cases. The results showed that tasawuf da'wah also uses normative law, starting from legal materials in the form of Laws, Presidential Regulations, Regulations of the National Research and Innovation Agency (BRIN), National Research Master Plan (RIRN), and RPJMN which are in line with sustainable development goals (SDGS) for advanced Indonesia, of course with the concept of tasawuf da'wah as a model of understanding from religious moderation to national moderation with a maqasyid sharia approach and so far Indonesia is still struggling with religious moderation not yet reaching national moderation, so, the results are still repressive.
Kontekstualisasi Surat Al-Fatihah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Paryadi, Paryadi; Sadari, Sadari
MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah Vol 9, No 1 (2024): Misykat: Jurnal-ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33511/misykat.v1n1.1-15

Abstract

The sakinah family is the ideal standard of family in Islam. However, creating sakinah in the family is not an easy job. There are many variables and dynamics in family life that must be navigated. This literature study research aims to find the contextualization of the Al-Fatihah letter in building a sakinah family.  This research found the conclusion that First, a sakinah family must be built with basmallah, intention for Allah and involving Allah in every family matter. Second, the family must always be grateful for the soul mate that God has destined for them. Third, the family gives love to their partner, even though each has advantages and disadvantages. Fourth, because the afterlife is the day of retribution, you should maintain family orientation towards the afterlife so you can enter heaven with your family as a reward for protecting your family. Fifth, a sakinah family must always be in the frame of worship and rely on Allah. Sixth, when starting a family, always ask Allah for guidance and guidance to maintain the integrity of your family. Seventh, make the families of the prophets and pious people as role models, avoid following the lifestyle of the families of Christians and Jews
FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Alfarisi, Usman; Fadil, Ahmad; Sadari, Sadari; Arrazy, Lazuardi Fadhlan
Hukum Islam Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v23i2.22385

Abstract

This study aims to describe the factors causing interfaith marriages in Indonesia. The research method used is qualitative with a literature approach, where all data is obtained from relevant written materials. The research results show that the factors causing interfaith marriages in Indonesia include unharmonized regulations regarding interfaith marriages, differences in judges' perspectives when deciding cases, and the role of facilitators who provide a platform for couples wishing to marry across religions. This study emphasizes that interfaith marriages do not occur without cause but are supported by several factors that enable their occurrence. The implications of this study indicate the need for harmonizing regulations and increasing legal understanding related to interfaith marriages to reduce the incidence of such cases in the future. This is important to create harmony in law enforcement and provide legal certainty for the community.
KONSEP GENDER DALAM TAFSIR SYECH MUTAWALLI SYA'RAWI DAN APLIKASI HUKUM SOSIALNYA Hadi , Abdul; Sadari, Sadari; Mujiono, Mujiono
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 5 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender merupakan sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Permasalahan gender seakan tidak ada habisnya. Banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep gender dalam tafsir syech mutawalli sya'rawi dan aplikasi hukum sosialnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, yang mana referensi digunakan berasal dari buku, kitab dan jurnal-jurnal. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif berupa penelitian kepustakaan karena penelitian dilakukan dengan mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keluarga sakinah dari para ulama. Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan pada konsep gender tafsir syech mutawalli sya'rawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep gender dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum sosial. Dalam tafsirnya, prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama, sehingga memiliki hak dan martabat yang setara di hadapan Allah. Sya'rawi mengartikan kesetaraan ini tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam penerapan hukum sosial.