Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Eksistensi Riba Dan Qimar Dalam Pasal 48 Ayat (5) PP No 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Affandi, Khoir
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37649

Abstract

Dalam artikel berbentuk jurnal ini akan mencoba menganalisis mengenai qimār dan riba dalam asuransi syariah investasi wakaf uang di luar bank syariah. Menurut peneliti Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, bertentangan dengan Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Bentuk penelitian ini kualitatif yang menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum, adapun jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier serta metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penyelesaian disharmonisasi norma hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan pembaharuan hukum dengan memperbaharui Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tersebut, cara lainya yaitu dengan mengajukan uji materil ke lembaga yudikatif dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan atau dengan cara menerapkan doktrin hukum lex superior derogate legi inferiori. Adapun untuk wakaf uang apabila wakaf uang tersebut untuk selamanya maka sebaiknya dibelikan harta benda wakaf tidak bergerak, namun apabila wakaf uang tersebut untuk sementara maka uang tersebut hanya dapat dipinjamkan
Eksistensi Riba dan Qimar dalam Pasal 48 Ayat (5) PP No 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Affandi, Khoir
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37649

Abstract

In his article, this journal will discuss about qimār and usury in Islamic waqf investment in Islamic banks outside. According to researchers Article 43 Paragraph (1) of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which reads the management and development of endowments by Nazhir approved by Article 42 carried out in accordance with sharia principles, as opposed to Article 48 Paragraph (5) Government Regulation Number 25 Year 2018 About the Implementation of Law 41 of 2004 concerning Waqf which reads the management and development of endowment assets made in the form of investment in Islamic banks must be insured with Islamic insurance. Qualitative research methods that use historical and legal research, as for the type of data used are primary data, secondary data and tertiary data and the research method used is descriptive analysis method, with data collection techniques used are library studies. The settlement of the harmonization of legal norms is carried out by using legal reforms with the renewal of the Government Regulation on the Implementation of the Waqf Law, by other means by questioning the judicial review to the judiciary with the principle of legal certainty, the principle of expediency and legal principles, or with the help of the Lexus legal doctrine. derogate superior inferior legions. Because for the endowment money money for that money forever it is necessary to make money for immovable property, but for a temporary endowment the money can only be lent.
BIMBINGAN TEKNIS PROFESI AMIL NIKAH DALAM MENYONGSONG ERA DIGITAL Apriansyah, Asep Rizal; Affandi, Khoir; Annisa, Akke Azhar
AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan Amil nikah yang GAPTEK dalam menggunakan penerapan web atau aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH). Jurnal ini menginvestigasi metode Participatory Action Research (PAR) dalam konteks Penyuluhan Hukum agar lebih dekat menjalin keharmonisan dengan masyarakat setempat khususnya Amil Nikah di Desa Wanawali, yang bertempat di Aula Desa Wanawali dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, amil, kepengurusan desa dan kkn dari Universitas Karawang. Temuan menunjukan bahwa pendekatan PAR ini mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman yang gampang dicerna oleh Masyarakat dan Amil nikah, serta memperluas pemahaman tentang Apliaksi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH). Diadakannya Penyuluhan Hukum mengenai Web Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), agar mempermudah ketika pengumpulan administrasi pernikahan agar lebih tepat dan tidak ada yang memanipulasi data.
PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA WANAWALI KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA Ramdhani, Muhammad Ally; Affandi, Khoir; Dulnasir, Dulnasir
AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini merupakan suatu hal yang masih dianggap wajar, bahkan di Indonesia pernikahan dini telah menjadi fenomena sosial budaya yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama di daerah pedesaan. Beberapa desa di Indonesia masih memberikan respon positif terhadap pernikahan dini. Salah satunya di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Padahal kita semua tahu bahwa banyak akibat negatif dari pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dan positif pernikahan dini di Desa Wanawali dan memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya memahami dampak-dampak tersebut. Metode penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi fenomena tersebut adalah dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat. Faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor diri sendiri, dimana karena mereka sudah saling mengenal dan mencintai akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan dan juga disebabkan faktor lingkungan yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa. Serta berdampak pada putusnya sekolah, perceraian rumah tangga dan terjadinya kekerasan rumah tangga. Namun, pernikahan dini juga memiliki dampak positif seperti meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat ikatan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dampak-dampak pernikahan dini.
Pengembangan Kapasitas Media Terhadap Pondok Pesantren Daarul Hidaayah Basyariyyah, Riri Khoeriyyatul; Affandi, Khoir; Nurfitriyah, Shalihat
J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : (STKIP) PGRI Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29100/j-adimas.v13i1.7513

Abstract

ABSTRAK            Pesantren berperan strategis dalam pendidikan Islam di Indonesia, baik dalam hal pengembangan karakter maupun pembinaan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Namun, di era digital, pesantren menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di masyarakat dan secara efektif menanamkan nilai-nilai Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya pengembangan media di Pondok Pesantren Darul Hidayah dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar, dakwah dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan participatory action research (PAR) yang mana penekanannya pada partisipasi aktif anggota masyarakat di setiap tahap penelitian telah menjadikannya pendekatan yang populer dalam pekerjaan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan kapasitas media di Pondok Pesantren Darul Hidayah meliputi peningkatan keterampilan dalam manajemen media, pengadaan infrastruktur media yang tepat, dan pengembangan media digital untuk menyampaikan informasi tentang pondok pesantren. Memposisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan modern. Oleh karena itu, pengembangan media diharapkan dapat memberikan model yang dapat digunakan oleh pesantren lainnya untuk menjawab tantangan era digital, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas pesantren. Kata kunci: Pengembangan, Media, Pondok PesantrenABSTRACTIslamic boarding schools play a strategic role in Islamic education in Indonesia, both in terms of character development and fostering noble human resources. However, in the digital era, pesantren face great challenges to remain relevant in society and effectively instill Islamic values. The purpose of this research is to analyze the media development efforts at Darul Hidayah Islamic Boarding School in order to support teaching and learning activities, da'wah and communication. This research uses a participatory action research (PAR) approach whose emphasis on the active participation of community members at every stage of the research has made it a popular approach in community service work. This research found that media capacity building at Darul Hidayah Islamic Boarding School includes improving skills in media management, procuring appropriate media infrastructure, and developing digital media to convey information about the boarding school. Positioning the pesantren as a modern educational institution. Therefore, media development is expected to provide a model that can be used by other pesantren to answer the challenges of the digital era, without leaving the traditional values that are the identity of pesantren.Keywords: Development, Media, Boarding School