Sanusi, Sanusi
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Interaksi Sosial Antara Mahasiswa Muslim Dengan Mahasiswa Non Muslim di Lingkungan Universitas Syiah Kuala Sanusi Sanusi; Maimun Maimun; Gabriella Martina Sirait
Jurnal Community Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jcpds.v7i2.4364

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yaitu (1) bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara mahsiswa muslim dengan mahasiswa non-muslim dalam lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala, (2) apa saja faktor penghambat interaksi sosial antara mahasiswa muslim dengan mahasiswa non-muslim dalam lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian yaitu mahasiswa muslim dan mahasiswa non-muslim yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) interaksi sosial yang terjalin antara mahasiswa muslim dengan non-muslim yaitu kerjasama dalam mengerjakan proyek kelas atau penyelesaian sebuah acara baik didalam kelas maupun didalam organisasi kemahasiswaan, persaingan dalam hal akademik, konflik mengenai agama tidak pernah terjadi dan akomodasi, kesadaran akan kedewasaan sesama mahasiswa dalam penyelesaian suatu masalah, (2) faktor penghambat interaksi sosial antara mahasiswa muslim dengan mahsiswa non-muslim yaitu simpati untuk memulai interaksi sosial diawal sangat canggung, berlebihan dalam memberikan kritik terhadap karya atau tugas sesama mahasiswa, hambatan dalam interaksi antara mahasiswa muslim dengan mahasiswa non-muslim yaitu adanya perbedaan sikap mahasiswa dalam menanggapi dan mengerjakan sebuah proyek kelas yang ditugaskan oleh dosen. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan memberikan teguran terhadap mahasiswa yang melakukan kritikan secara berlebihan tersebut, mengajak mahasiswa yang sulit bergaul untuk melakukan kegiatan bersama. Hasil temuan di lapangan yang telah dipaparkan menunjukkan kesesuaian dengan asumsi teori aksi dari Talcott Parsons yang menjelaskan bahwa salam bertindak, manusia juga menggunakan  cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tertentu.
The Utilization of PPKn Laboratory for Increasing Social Environmental Awareness of Students in Unsyiah Labortorium High School Rusli Yusuf; Sanusi Sanusi; Nadia Tiara Putri; Iwan Fajri
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 5, No 2 (2020): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.482 KB) | DOI: 10.26618/jed.v5i2.3131

Abstract

Abstract. The purpose of research it is To find out how the process of utilization of the laboratory in the eyes of subjects Civics by students SMA Laboratory Unsyiah, To determine whether the use of the laboratory in the eyes of subjects PPKn will increase awareness neighborhood social students and To know is there any factor inhibiting the use of the laboratory in the eyes of subjects PPKn . This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The selection of a qualitative approach is in accordance with what you want to achieve in this study. Mechanical analysis of the data in the study of qualitative which consists of a reduction of data, presentation of data and draw conclusions. Results of the study showed that (1) The process of utilization of laboratory carried out by conformity with the contents of KD or materials of learning that relate to the laboratory, (2) With the use of laboratory showed that students have a sense of the level of concern for the environment social were quite good, and (3) Constraints are encountered in the use of laboratories there are four names, in the form of time, cost, transportation and permit. Then expected to the school in order to overcome the obstacles were encountered in the use of the laboratory, and the teacher’s eyes lessons PPKn in order to more improve further the effectiveness of the use of the laboratory so that students be well again in concern about the environment social. Teachers and school principals should carry out contextual-based learning processes to improve students' social care in the community.Keywords: Utilization Laboratory, Civics Education, Social Environmental ConcernAbstrak.  Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan laboratorium pada mata pelajaran PPkn oleh siswa SMA Laboratorium Unsyiah, Untuk mengetahui apakah dengan pemanfaatan laboratorium pada mata pelajaran PPKn akan meningkatkan kepedulian lingkungan sosial siswa dan Untuk mengetahui adakah faktor penghambat dalam pemanfaatan laboratorium pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan kualtitatif sesuai dengan yang ingin di capai dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pemanfaatan laboratorium dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan isi KD atau materi pembelajaran yang berhubungan dengan laboratorium, (2) Dengan adanya pemanfaatan laboratorium menunjukkan bahwa siswa mempunyai rasa tingkat kepedulian lingkungan sosialnya yang cukup baik dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan laboratorium ada empat yaitu, berupa waktu, biaya, transportasi dan izin. Maka diharapkan kepada pihak sekolah agar dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan laboratorium, dan kepada guru mata pelajaran PPKn agar lebih meningkatkan lagi keefektifan pemanfaatan laboratorium agar siswa lebih baik lagi dalam kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Para guru dan kepala sekoal hendaknya melakukan proses pembelajaran berbasis kontekstual untuk meningkatkan kepedulian sosial siswa di lingkungan masyarakat.Kata Kunci: Pemanfaatan Laboratorium, Pendidikan Kewarganegaran, Kepedulian Lingkungan Sosial
Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick Dengan Media Persegi Ajaib Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Mayasari Mayasari; Erna Hayati; Irwan Putra; Sanusi Sanusi; Maimun Maimun
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick dengan Media Persegi Ajaib Terhadap Hasil Siswa Belajar Kognitif Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas VII di SMP Negeri Baitussalam Aceh Besar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen, menggunakan desain penelitian quasi eksperimental design, dalam bentuk nonequivalent control group design. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan sampling purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik tes dalam bentuk soal pilihan ganda. Teknik analisis data dalam pengujian hipotesis adalah teknik analisis uji independent t-test (Uji-t). Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa model pembelajaran talking stick berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar, dengan nilai rata-rata nilai hasil belajar pada kelas kontrol adalah 76,67 sedangkan rata-rata nilai hasil belajar pada kelas eksperimen adalah 87,33. Hasil statistik inferensial dengan menggunakan SPSS versi 20 diperoleh nilai  >   yaitu 7, 356 > 1, 697, maka  ditolak dan  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran talking stick dengan media persegi ajaib sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn kelas VII di SMPN 1 Baitussalam Aceh Besar.
Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Kota Banda Aceh Irwan Putra; Rusli Yusuf; Sanusi Sanusi; Maimun Maimun
Jurnal Civic Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v5i2.13534

Abstract

Banda Aceh ialah Ibukota Provinsi Aceh yang paling banyak di tinggali oleh masyarakat Etnis Tionghoa. Sebagai daerah yang strategi dari zaman dahulu, Banda Aceh menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat tanpa terkecuali etnis tionghoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Secara keseluruhan subjek dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang dilakukan wawancara secara mendalam yang kemudian dianalisis melalui model interaktif dari yang terdiri dari 4 jalur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nasionalisme etnis tionghoa dapat dikatakan tinggi hal ini terungkap berdasarkan data wawancara yang dikumpulkan. Nasionalisme etnis tionghoa ini tergambarkan mulai dari aktif berpartisipasi mereka dalam mengibarkan bendera merah putih, taat membayar pajak dan ikut upacara dan berpartisipasi. Selanjutnya pada aspek tanggung jawab, para etnis tionghoa memiliki toleransi antar umat beragama yang tinggi. Hal ini berdasarkan pada wawancara yang mendalam terhadap informan yang mengatakan bahwa mereka aktif menjaga  keamanan dan kerukunan umat beragaman di kota Banda Aceh. Tingginya nasionalisme etnis tionghoa tidak terlepas dari kondisi lingkungan masyarakat aceh yang mendukung untuk perekonomian dan tempat yang toleransi. Kemudian perasaan nasionalisme masyarakat tionghoa tidak dapat hanya dilihat dari apa yang terlihat (tampak), tetapi nasionalisme tionghoa harus diterjemahkan sebagai keinginan mereka berada dan bersama-sama membangun serta menjaga negara Indonesia.
APPLICATION OF HARDSHIP RULE UNDER THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS IN INDONESIA Fikri Farokhi. Skd; Sanusi Sanusi
Student Journal of International Law Vol 2, No 1: August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.634 KB) | DOI: 10.24815/sjil.v2i1.21739

Abstract

This article examines the concept of hardship rule based on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (hereinafter called UPICC) and how it compares with force majeure regulated by the Indonesian Civil Code (hereinafter called ICC), as well as to analyze how it is applied in the Indonesian court decisions. This study uses a normative legal research method. The study shows that the meaning of the hardship rule under the UPICC is an event that has fundamentally changed the balance of a contract, resulting in a very high implementation value for the party performing, or the value of the implementation of the agreement is drastically reduced for the receiving party. Hardship and force majeure both occur in circumstances that preclude the obligation to perform that cannot be anticipated in advance, and the fault of either party does not cause the situation. The hardship rule emphasizes changes in circumstances by one of the parties to the contract caused by the contract value that changes significantly, causing significant losses for one of the parties, and hardship offers renegotiation for the parties. Meanwhile, force majeure is emphasized when the parties are unable to carry out all or part of the agreed performance which is generally caused by natural and social events, and force majeure offers contract suspension and termination of the contract. Indonesia has implicitly implemented this hardship in the legal system by referring to the principle of justice.
COPYRIGHT PROTECTION OF SONG AND MUSIC USED COMMERCIALLY BY CAFE REGARDING ROYALTY PAYMENT (A Comparative Study of Indonesian and Singaporean Laws) Qathrunnada Qathrunnada; Sanusi Sanusi
Student Journal of International Law Vol 2, No 2: Desember 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sjil.v2i2.23672

Abstract

This paper is a comparative study that analyzes policies regarding the payment of song royalties in Indonesia and Singapore through the Indonesian Copyright Law 2014 and the Singapore Copyright Law 2021. The paper used normative legal research that focuses on written legal norms, with main data from international laws, Indonesian and Singaporean laws, and other related government regulations. The results show that there are various regulatory similarities between Indonesia and Singapore regarding copyright because the two countries ratified the same international conventions, but of course there are differences. Lessons that can be learned from Singapore in terms of managing song royalties is managed by one Collective Management Organization (CMO) and assisted by digital technology system called Soundsys in collecting and distributing royalties.
Actualization Of Islamic-Based Curriculum In The Country Of Serambi Mekah, Indonesia Rusli Yusuf; Sanusi Sanusi; Maimun Maimun; Syaiful Bahri; Mohd Zailani Mohd Yusoff; Iwan Fajri
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 12, No 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Article In Progress Special Issue 20
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.4458

Abstract

The actualization of an Islamic-based curriculum in Negeri Serambi Mecca can be understood as an effort to integrate Islamic teachings into all aspects of education in Aceh. Aceh as one of the regions in Indonesia has a long history as the center of Islamic civilization in the archipelago. Therefore, efforts to develop Islamic-based education in Aceh can be seen as an effort to strengthen Aceh's Islamic identity and develop the quality of education in this area. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The results of the study show that the Islamic curriculum in Aceh has not yet received a real picture of how the teaching and learning process and evaluation in the Islamic curriculum are implemented and desired by the education office. In general, there are several main reasons why the Aceh curriculum is not implemented until 2022, including namely; (a) there is no systematic socialization of the contents of the Aceh curriculum (Islamic curriculum), (b) there is no specific guidebook for the implementation of the Aceh curriculum, both in terms of content, methods and implementation strategies, (c) there are no pilot schools for implementing the curriculum Aceh (pilot project), and (d) there are no Aceh curriculum learning tools yet.
Perdagangan Karbon Hutan Aceh: Analisis Hukum Pada Tahapan Perencanaan Sanusi Sanusi; Mujibussalim Mujibussalim; Fikri Fikri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The Province of Aceh has wide forest area which is potential for forest carbon trade in international market. However, incomplateness of legal bases for carbon trade which is consistant to wide-special  Aceh autonomy and sincron and harmonis with Indonesian national law may create abstracles in utilizing that opportunities. This research is aimed at providing input to Government of Aceh in selecting alternative precise legal entities and regulating Aceh forest carbon trade in international market. In this research the combination of normative, comperative, and social-legal research approaches, to answer legal issues as research questions. The finding shows that is utilized proper implementing legal entities for Aceh forest carbon trade in international market is that which can combine various elements and interests of right holders and stakeholders. Combination of government, componies and civil society will  strengthen synergicity and strengths in performing activities. Regulating Aceh forest carbon trade can be implemented in form of specific Qanun Aceh or as a part of contents of Qanun Aceh on Forestry and/or in governatorial decree, as implementing regulation which is already directed by related Qanun Aceh. It is recommended to Government of Aceh to increase socialization and participation of right holdels and stakeholders in each process of management and creating relevant legislation and/or regulation. Aceh Forest Carbon Trade: Legal Analysis In The Planning Step
APPLICATION OF HARDSHIP RULE UNDER THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS IN INDONESIA Fikri Farokhi. Skd; Sanusi Sanusi
Student Journal of International Law Vol 2, No 1: August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sjil.v2i1.21739

Abstract

This article examines the concept of hardship rule based on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (hereinafter called UPICC) and how it compares with force majeure regulated by the Indonesian Civil Code (hereinafter called ICC), as well as to analyze how it is applied in the Indonesian court decisions. This study uses a normative legal research method. The study shows that the meaning of the hardship rule under the UPICC is an event that has fundamentally changed the balance of a contract, resulting in a very high implementation value for the party performing, or the value of the implementation of the agreement is drastically reduced for the receiving party. Hardship and force majeure both occur in circumstances that preclude the obligation to perform that cannot be anticipated in advance, and the fault of either party does not cause the situation. The hardship rule emphasizes changes in circumstances by one of the parties to the contract caused by the contract value that changes significantly, causing significant losses for one of the parties, and hardship offers renegotiation for the parties. Meanwhile, force majeure is emphasized when the parties are unable to carry out all or part of the agreed performance which is generally caused by natural and social events, and force majeure offers contract suspension and termination of the contract. Indonesia has implicitly implemented this hardship in the legal system by referring to the principle of justice.
COPYRIGHT PROTECTION OF SONG AND MUSIC USED COMMERCIALLY BY CAFE REGARDING ROYALTY PAYMENT (A Comparative Study of Indonesian and Singaporean Laws) Qathrunnada Qathrunnada; Sanusi Sanusi
Student Journal of International Law Vol 2, No 2: December 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sjil.v2i2.23672

Abstract

This paper is a comparative study that analyzes policies regarding the payment of song royalties in Indonesia and Singapore through the Indonesian Copyright Law 2014 and the Singapore Copyright Law 2021. The paper used normative legal research that focuses on written legal norms, with main data from international laws, Indonesian and Singaporean laws, and other related government regulations. The results show that there are various regulatory similarities between Indonesia and Singapore regarding copyright because the two countries ratified the same international conventions, but of course there are differences. Lessons that can be learned from Singapore in terms of managing song royalties is managed by one Collective Management Organization (CMO) and assisted by digital technology system called Soundsys in collecting and distributing royalties.