Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu) Achmad Allang; H. Amiruddin Hanafi; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Maleo Law Journal Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Child Protection Act has undergone two changes, but acts of violence against children continue to occur, and even tend to increase, including in the city of Palu. The problem of this research is how the criminal law policy in providing legal protection to children from violence and its implementation in the territory of the Class I A District Court hammer. This study aims to determine the criminal law policy and its implementation provides legal protection against children from acts of violence in the jurisdiction of Class I A Palu District Court. The research method used is a normative legal research method that focuses on the study of legislation relating to child protection and official documents contained in the Police, Attorney General's Office, and the Women's Empowerment Office and analyzed descriptively. Research results show that substantively (normative) criminal law policy is sufficient to provide legal protection from violence, but its implementation does not yet reflect justice to victims and law enforcers have not optimally applied the laws and regulations relating to child protection. Keyword: criminal law policy, implementation of child protection, violence against children
Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform: Integrasi Nilai Lokal dan Universal dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Abdul Wahid; Amiruddin Hanafi; Syachdin Syachdin
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.11335

Abstract

General Background: The reform of Indonesia’s criminal law has culminated in the enactment of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, which introduces a new Criminal Code (KUHP) reflective of both domestic values and international principles. Specific Background: Indonesia’s previous criminal legislation, a legacy of Dutch colonial law, often failed to accommodate the nation’s socio-cultural diversity and evolving legal landscape. Knowledge Gap: Despite its significance, limited scholarly analysis has been conducted on how the new KUHP integrates local customary norms with universal legal principles. Aims: This study aims to analyze the integration of local and universal values within the new KUHP and assess their implications for Indonesia’s legal identity and justice system. Results: The findings reveal that the KUHP explicitly accommodates indigenous norms within its judicial framework, enabling more substantive justice. It also strengthens Indonesia’s legal stance globally by upholding universal principles such as legality and territoriality. Novelty: The research highlights the dual harmonization of normative systems—customary and international—in a unified penal code, a distinctive move in contemporary legal reform. Implications: This integration fosters a more inclusive and culturally responsive legal system, reinforcing Indonesia’s sovereign legal identity while aligning with international legal standards. Highlights: Reflects synergy between indigenous norms and international legal standards. Enhances legal relevance to Indonesian cultural context. Strengthens Indonesia’s role in transnational legal frameworks. Keywords: Criminal Law Reform, Indonesian Legal System, Local Values, Universal Principles, KUHP 2023
HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS Keisa Mangiwa; Amiruddin Hanafi; Awaliah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam upaya pencegahan residivis serta mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai data dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu belum berjalan secara optimal dalam mendukung pencegahan residivis. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, tingginya tingkat hunian narapidana (overcrowding), keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta belum maksimalnya program pembinaan yang berbasis kebutuhan dan keterampilan narapidana. Selain itu, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses reintegrasi sosial narapidana turut memengaruhi efektivitas pembinaan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses perubahan perilaku dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan angka residivisme. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak lembaga pemasyarakatan melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, pengembangan program pembinaan keterampilan yang lebih relevan, optimalisasi kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pembinaan yang efektif guna menekan angka residivisme.
Teori Psikoanalisis: Analisis Terhadap Penyebab Kejahatan Pedofilia Dalam Lingkungan Pendidikan di Wilayah Kota Palu Sarah Maharani Sidaling; Amiruddin Hanafi; Hasnawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6910

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis teori psikoanalisis dalam perspektif kriminologi untuk memahami dinamika perilaku pedofilia di lingkungan sekolah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode yang didasarkan pada penelitian empiris, dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan serta dengan membaca dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor utama penyebab pedofilia yaitu dipicu dengan aspek kurangnya empati, impulsivitas, dan antisosialitas yang mendorong eksploitasi seksual. Hasil penelitian bahwa kasus pedofilia di sekolah Palu yang melibatkan pelaku internal seperti guru, di mana dorongan impulsif id tampak mendominasi akibat lemahnya kontrol ego dan superego. Manfaat penelitian ini meliputi pengayaan teori kriminologi Indonesia dengan pendekatan psikoanalisis kontekstual, serta kontribusi praktis bagi Dinas Pendidikan Kota Palu dalam menyusun protokol perlindungan anak di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif untuk mengurangi insiden pedofilia di lingkungan pendidikan.
Application of The Law to Children Who Do Not Have The Right to Possess or Carry Sharp Weapons Elmansah Elmansah; Amiruddin Hanafi; Fidyah Faramita Utami
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1724

Abstract

The aim of this research is to determine the application of the law for children who commit the crime of carrying sharp weapons without a valid permit. This research uses a normative juridical legal method. In this case, the application of the law to children is not appropriate when viewed from the violation of the law committed by the child, the child does not understand the consequences of an act that the child has committed, in this case the child is still detained even though the child can get diversion because this is not a repetition of the crime, and does not cause fatalities, if we look at Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, where diversion can be attempted in cases of children, however in this case the Public Prosecutor did not attempt diversion by considering the age of the child and several other reasons, as well as the judge's decision which if we look at the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, is contained in Article 7 paragraph (1) and paragraph (2), and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Child Criminal Justice System, is contained in Article 3.
IMPLIKASI REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TERHADAP TINGKAT RESIDIVISME DI KOTA PALU Imel Amanda; H. Amiruddin Hanafi; Andi Nurul Isnawidiwinarti Achmad
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8202

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi rehabilitasi penyalahguna narkotika terhadap tingkat residivisme di Kota Palu. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi di BNN Kota Palu dan Lapas Kelas IIA Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi di BNN Kota Palu secara kuantitatif lebih efektif dalam menjangkau peserta yang selalu melampaui target, namun secara kualitatif belum optimal menekan residivisme, terbukti dari kasus relapse dan terdapatnya 129 residivis dari 460 narapidana narkotika di Lapas. Tingginya angka residivisme dipengaruhi oleh ketiadaan program rehabilitasi yang komprehensif, lemahnya program pascarehabilitasi (aftercare), lingkungan sosial yang tidak mendukung, stigma sosial, serta keterbatasan ekonomi. Rehabilitasi di lapas menunjukkan efektivitas lebih rendah karena dominasi pendekatan represif dibandingkan rehabilitatif, ditambah keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Disimpulkan bahwa rehabilitasi narkotika di Kota Palu belum sepenuhnya efektif menekan residivisme dan memerlukan perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan serta sistem pendukung yang berkelanjutan.