Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELEBIHAN DAYA TAMPUNG HUNIAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PALU ]]>
<![CDATA[Hermawan, Andi]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Bram, Abd Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.722
<![CDATA[            Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu (2) Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu untuk mengurangi over kapasitas. Hasil Penelitian ini adalah (1).Over kapasitas tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar yang menjadi alasan utama dari berbagai persoalan di Lapas. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lapas Klas IIA Palu bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah narapidana yang mengakibatkan over kapasitas di Lapas Klas IIA Palu yaitu masih tinggi angka pemidanaan dan adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkotika. (2) Kondisi Over kapasitas hunian di Lapas Klas IIA Palu merupakan kendala krisis bagi terwujudnya pembinaan narapidana yang terjadi di Lapas Klas IIA Palu selama ini. Maka dari itu untuk mengatasi over kapasitas hunian di Lapas Klas IIA Palu, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu memberikan kemudahan pengurusan pembebasan bersyarat bagi narapidana dan memindahkan beberapa penghuni lapas ke beberapa rumah tahanan (rutan) maupun lapas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah yang memberlakukan pengetatan terhadap remisi bagi kasus Korupsi dan Narkotika, karna kita ketahui bersama bahwa narapidana yang paling banyak di Lapas adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkotika tentunya ini yang memperparah terjadinya over kapasitas hunian di Lapas (2) Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Lapas terus mendorong pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat sehingga tidak terjadi penumpukan narapidana yang berujung pada over kapasitas hunian di Lapas. Kata Kunci : Over Kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan]]>
<![CDATA[ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Supanji, Ahmad]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Muliadi, Muliadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.713
<![CDATA[Analisis Unsur Delik Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normtif tipe penulisan seperti ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji aspek-aspek yuridis. Serta bahan hukum yang di peroleh dari data primer dan sekunder.Hasil penelitin ini bahwa ada 3 macam bentuk Trading In Influence yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia yakni model Trading In Influence secara vertikal, dengan calo, dan model Trading In Influence secara horizontal, adapula metode pembaharuan hukum terhadap delik trading in influence di Indonesia yakni Metode Evolusioner/Evolutionary Approach, Metode Global/Global Approach, dan Metode Kompromis/Compromise Approach.adapun keterkaitan delik trading dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi adalah kedua delik tersebut hampir sama akan tetapi dari segi jangkauan delik trading influence lebih luas karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada (real or supposed influence), bukan berbuat atau tidak berbuat†sesuai dengan kemauan pemberi suap dan juga memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk bilateral relationship dan trilateral relationship hal ini bebrbeda dengan tiindak pidana suap yang merupakan bentuk bilateral relationship karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Adapun saran penulis seharusnya pemerintah indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat Undang-Undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun Undang-Undang baru yang menggantikan seluru ketentuan Undang-Undang dalam hal ini mentransfotmasikan ketentuan dalam KAK 2003. Bahwa perlu ditambahkan redaksional pasal tentang trading in influence dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdanganan pengaruh.Kata Kunci : UNCAC 2003, Trading In Influence, Korupsi   ]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK RESIDIVIS PECURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu) ]]>
<![CDATA[Ismail, Ismail Malik]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.704
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1).Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya anak residivis pencurian sepeda motor di kota Palu adapun faktor-faktor tersebut yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan. Keempat faktor inilah yang menyebabkan masih adanya anak residivis di kota Palu (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya anak residivis pencurian kendaraan bermotor yaitu diantaranya meningkatkan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu, melakukan Upaya Preventif dan terakhir adalah melakukan Upaya Repsesif terhadap anak residivis kasus pencurian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Kepolisian dalam hal ini Polres Palu diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak. (2) Sebaiknya pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikn anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis di Kota Palu Kata Kunci : Kriminologis, Residivis Anak, Pencurian Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[PERANAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDY KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SULTENG) ]]>
<![CDATA[Fahrudin,, Fahrudin,]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.695
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan (1). Mendeskripsikan peranan reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan    (2). Mendeskripsikan faktor-faktor yang dihadapi reserse di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif - empiris dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1). Dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya pihak Kepolisian tidak banyak kesulitan baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan penyidikan, (2). Hambatan secara eksternal yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Kata Kunci : Peranan reserse, tindak pidana pencurian, pelaku Anak. ]]>
<![CDATA[ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES PALU ]]>
<![CDATA[Sriwahyuni, Ni Luh Winda]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Ambo, Irmaway]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.1300
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Empiris. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu (2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Palu dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil Penelitian ini adalah (1) Bentuk perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu yaitu perlindungan dalam bentuk preventif dan perlindungan dalam bentuk represif terhadap pelaku KDRT, sebelum adanya UU KDRT kekerasan terhadap istri merupakan permasalahan privat yang sangat tabu untuk diketahui oleh orang lain, namun dengan adanya UU KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi masalah privat tetapi merupakan suatu tindak pidana. (2) Diabaikannya eksistensi korban (victim) dalam penyelesaian kasus KDRT berdasarkan hasil penelitian penulis diwilayah hukum Polres Palu, terjadi karena beberapa faktor, faktor substansi hukum, faktor budaya hukum dan factor dari korban KDRT sendiri. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Perlu adanya sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti Rumah sakit mengingat selama ini apabila korban mengalami trauma pada akhirnya harus kembali ke rumah sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban. (2) Perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa KDRT apapun bentuknya merupakan suatu tindak pidana sehingga masyarakat khususnya para istri tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisianKata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Viktimologi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PALU ]]>
<![CDATA[R, Aprianto]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Syah, Kaharuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.1314
<![CDATA[Tulisan Ini Bertujuan (1) untuk ingin proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan pada Lembaha Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. (2) untuk mengetahui kendala dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan terhadap implementasi hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris yang mana bertujuan menganalisa pemenuhan hak-hak anak sebagai narapidana pada lembaga pembinaan khusus anak kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan. (2) bahwa adanya faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, seperti sarana dan prasaranan yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya dana untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, tingkat kesadaran anak didik pemasyarakatan yang masih lemah. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya pihak lembaga memberikan pembinaan kepribadian dan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini, serta menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait. (2) Bahwa kiranya LPKA Kelas II Palu meningkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan menambah personil petugas serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.Kata Kunci : Implementasi Hukum, Hak-Hak Anak, LPKA Kelas II Palu]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN HAK JAWAB (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan) ]]>
<![CDATA[Makal, Sandy Prasetya]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.931
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Hak Jawab dapat menjadi dasar sebagai alasan penghapuskan sifat melawan hukum. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pers. Â Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normative dan bersifat eksplanatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. (2) Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistim Alternatif, yaitu pidana penjara.Saran penelitian ini adalah (1) Kiranya penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. (2) Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.Kata Kunci : Tindak pidana pers, hak jawab, sistem peradilan pers.]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TERHADAP DEMONSTRAN YANG ANARKIS MENGAKIBATKAN LUKA DAN KERUSAKANDI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Ainul Yakin]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Maisa, Maisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.1310
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui dan mengalisis penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demontrasi, demontrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demontrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat dan penyidikan perkara biasa yang kesemuanya mengacu pada KUHAP (2) Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (plager) pengrusakandan faktor kepentingan keamanan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelaku demontran yang anarkis harus tetap berpatokan pada KUHAP agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstran yang anarkis. (2) Sebaiknya kepolisian tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis.Kata Kunci : Penyidikan. Demontrasi. Anarkis.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu) ]]>
<![CDATA[Sari, Ni Made Vivi Nita]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.1301
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembimbing pemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Paluterbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi residivis yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yaitu diantaranya faktor minimnya anggaran, faktor kurangnya sumber daya manusia dan faktor lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakat sebaiknya perlu pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien anak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak. (2) Sebaiknya Bapas Kelas IIA Palu harus berusaha meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dengan terus menerus mengusulkan penambahan sumber daya ke pemerintah maupun melalui upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait.Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan. Residivis Anak]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLIGI TERHADAP PERAN BRIMOB DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI KABUPATEN POSO ]]>
<![CDATA[Efendi, Akbar S.]]>;
<![CDATA[Matompo, Osgar S.]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.697
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan :(1)Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso (2) Untuk mengetahuifaktor yang menjadi kendala Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tugas utama Brimob adalah untuk melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang memiliki intensitas tinggi dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak seperti yang dilakukan oleh para pelaku terorisme di Kabupaten Poso, maka dari itu berbagai upaya hukum yang dilakukan Brimob dalam menanggulangi terorisme di Poso diantaranya upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif (2) Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, akan tetapi dalam praktik penanggulangan tindak pidana terorisme dikabupaten poso yang dilakukan Brimob mengalami kendala diataranya, minimnya jumlah personil brimob, sulitnya medan persembunyian pelaku terorisme dan minimnya sarana dan prasarana. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya dalam menaggulangi tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja dalam hal ini Brimob, dibutuhkan sinergitas diantara seluruh elemen masyarakat, baik aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar saling membantu dalam menangulangi terorisme. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan penambahan terhadap alat-alat persenjataan yang dimiliki Brimob agar penanggulangan terorisme yang tergolong berintensitas tinggi dapat ditanggulangi dengan baik selain itu penambahan jumlah personil Brimob juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan Kata Kunci : Brigade Mobie. Terorisme]]>
