Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Harianto, Asis
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Jumadil, Moh Rizky A; Setiawan, Rahmat; Maroa, Mustating Daeng; Harianto, Asis; Rays, M. Ikhwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2449

Abstract

The authority to administer business licenses in the regions and the authority of the regional government in administering business licenses using the Online Single Submission (OSS) system are matters that will be studied. The research method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that the authority to administer business licenses in the regions is a concurrent authority owned by the regions. Where the authority of the regional government must follow the norms, standards, criteria and procedures set by the central government. The implementation of Business Licensing in the Regions is carried out to improve the investment ecosystem. The improvement of the investment ecosystem and business activities includes Risk-Based Business Licensing, basic requirements for Business Licensing, and sector Business Permits and ease of investment requirements. The implementation of Business Licensing using the Online Single Submission (OSS) System by the regional government is limited to operating the system while the Central Government through the OSS institution carries out the implementation. The OSS system does not mean taking over the authority of the regional government in the licensing process, because the regional government continues to oversee investors' commitment to business licensing.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI Putri, Adissa Yuyanda; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Maroa, Mustating Daeng; Harianto, Asis
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai melalui tahapan Penerimaan dan Distribusi Pengaduan serta Penanganan dan Penyelesaian Sengketa. Adapun penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap sengketa pertanahan dilakukan melalui tahapan: pengkajian Kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Sedangkan  faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa pertanahan dikantor Pertanahan Kabupaten Banggai terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan keinginan untuk mencegah konflik, sedangkan faktor penghambat yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dan kekurangan data fisik atau yuridis.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BANGGAI T.M., Eka Putri; Moh. Nur, Nirwan; Sucipto, Dri; Harianto, Asis; Setiawan, Rahmat
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.  Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Banggai mengutamakan hal-hal penting seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak keselamatan dan kesehatan, dan hak untuk tidak diskriminasi. Adapun perlindungan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perizinan, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industri, serta Pengawasan dan Sanksi Administratif. Untuk mendapatkan perlindungan maka setiap tenaga kerja asing harus memiliki Paspor, Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahan dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perlindungan hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai meliputi aspek hukum ketenagakerjaan nasional, perizinan kerja, kebijakan pemerintah daerah, hubungan dengan pengusaha, negosiasi kontrak, kesadaran hukum, pengawasan dan penegakan hukum serta kondisi dunia internasional.
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Yoseph, James Piere Ricard; Mustikowati, Endang; Labatjo, Ridwan; Harianto, Asis; Marzuki, Abdul Ukas
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3517

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pemalsuan data di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemalsuan data dalam perjanjian jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan tindakan yang melibatkan manipulasi atau penyajian informasi palsu atau tidak akurat dalam transaksi jual beli tanah. Akibatnya para pihak melakukan pembatalan akta jual beli tersebut dan melakukan gugatan perdata. Sedangkan PPAT memiliki peran penting dalam proses transaksi jual beli tanah. Tugas PPAT meliputi memastikan keabsahan dokumen, prosedur hukum, dan kebenaran data terkait tanah yang diperjualbelikan. PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Jika terdapat pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data, maka PPAT bertanggungjawab sebagai saksi di Pengadilan Negeri untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila terdapat pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah mengantarkan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT bertanggung jawab  atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya. baik secara administratif, perdata, maupun pidana.  
PENDAFTARAN TANAH WAKAF: URGENSI DAN PROSEDURNYA Harianto, Asis; Riancana, Resti; Djamal, Riniarty
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3928

Abstract

One of the important steps in providing legal certainty and protection for waqf assets is the registration of waqf land. However, there are still many waqf lands that have not been registered, which can cause disputes and changes in function that are not in accordance with the purpose of waqf. The analysis of the urgency and procedures for registering waqf land in Indonesia is the purpose of this article. This study uses a normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data were collected through a literature study that includes legal regulations, academic journals, and books. Registration of waqf land is very important for the community because it provides legal certainty, prevents disputes, ensures that the land is used according to its intended use, and facilitates the management and development of waqf assets. Registered waqf land is also easier to get assistance from the government and avoids unauthorized changes in function. Registration of waqf land begins with the wakif giving land to the nazhir through the waqf pledge deed official (PPAIW) to issue a waqf pledge deed. After that, the PPAIW and nazhir register the waqf land with the Ministry of ATR/BPN through the Regency/City Land Office.
Co-Authors Djamal, Riniarty ENDANG MUSTIKOWATI Jumadil, Moh Rizky A LABATJO, RIDWAN MAROA, MUSTATING DAENG MARZUKI, ABDUL UKAS Moh. Nur, Nirwan Putri, Adissa Yuyanda RAHMAT SETIAWAN Rays, M. Ikhwan Riancana, Resti Risno Mina, Risno Sucipto, Dri T.M., Eka Putri Yoseph, James Piere Ricard