Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel Paulus Law Journal
ENDANG MUSTIKOWATI
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SOBOL BARU KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI Devi s Dimalaya; Dri Sucipto; Endang Mustikowati
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.674 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.225

Abstract

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, akan tetapi tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa tetap dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu faktor yang mendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Sedangkan faktor yang menghambat kurangnya pembinaan secara rutin tentang tata cara penatausahaan keuangan desa. Kata Kunci : Bendahara, Keuangan Desa
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Yoseph, James Piere Ricard; Mustikowati, Endang; Labatjo, Ridwan; Harianto, Asis; Marzuki, Abdul Ukas
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3517

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pemalsuan data di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemalsuan data dalam perjanjian jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan tindakan yang melibatkan manipulasi atau penyajian informasi palsu atau tidak akurat dalam transaksi jual beli tanah. Akibatnya para pihak melakukan pembatalan akta jual beli tersebut dan melakukan gugatan perdata. Sedangkan PPAT memiliki peran penting dalam proses transaksi jual beli tanah. Tugas PPAT meliputi memastikan keabsahan dokumen, prosedur hukum, dan kebenaran data terkait tanah yang diperjualbelikan. PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Jika terdapat pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data, maka PPAT bertanggungjawab sebagai saksi di Pengadilan Negeri untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila terdapat pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah mengantarkan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT bertanggung jawab  atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya. baik secara administratif, perdata, maupun pidana.  
LEGAL HANDLING OF CHILD MARRIAGE AS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS (CRITICAL STUDY OF WOMEN'S RIGHTS IN GENDER EQUALITY FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL ISSUES AND CRIME ERADICATION) Dwiprigitaningtias, Indah; Muhammad Adystia Sunggara; Yaris Adhial Fajrin; Muhammad Bagus Adi Wicaksono; Endang Mustikowati; Liza Utama
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Within the framework of human rights and the effects on gender equality, this study seeks to mainly clarify the philosophical elements of child marriage. The study takes a normative legal research stance in its examination of this matter, with an emphasis on the examination of legal principles, doctrines, and norms as solutions to legal problems. Normative juridical research, sometimes called legal product research, is the methodology used in this study. According to the results of the study, there are several philosophical problems with the concept of child marriage. The practice of underage marriage is harmful on many levels and greatly hinders children's development. Child marriage must also stop if we are to reach gender equality in society, according to the report. The ideal of gender parity will remain a distant dream so long as societies practise child marriage. The reason for this is that child marriage serves to reinforce preexisting gender stereotypes and impedes societal attempts to achieve gender equality. Thus, one must take great pains to eradicate child marriage if true gender equality is to be achieved.
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL CONTRACTS REVIEWED IN CIVIL LAW Rizkia, Nanda Dwi; Arzuna, Pit; Winarsasi, Putri Ayi; Utama, Liza; Mustikowati, Endang; Huda, Khoirul
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 epidemic has significantly altered the execution of business contracts, especially with regards to the renegotiation of duties and the use of force majeure. In light of the difficulties brought on by the pandemic, this research examines the ways in which Indonesian civil law, as codified in the Civil Code, deals with matters such as contract modifications. Studying both primary and secondary sources of law is at the heart of the normative legal research methodology. It is frequently necessary to renegotiate contracts in order to modify rights and responsibilities, since the study's findings demonstrate that force majeure does not necessarily apply to all contracts in a pandemic scenario. Findings from this research stress the need for more lenient laws to resolve contract disputes in the midst of the epidemic and for more transparent rules to govern the use of force majeure.
Co-Authors Arzuna, Pit Devi s Dimalaya Dri Sucipto Dwiprigitaningtias, Indah Fajrin, Yaris Adhial Harianto, Asis Khoirul Huda LABATJO, RIDWAN Liza Utama MARZUKI, ABDUL UKAS Muhammad Adystia Sunggara Muhammad Bagus Adi Wicaksono Rizkia, Nanda Dwi Utama, Liza Winarsasi, Putri Ayi Yoseph, James Piere Ricard