Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Warta Pengabdian SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Cahyani, Prilian
Universitas Airlangga
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementation of Sanctions for Parties Who Have Not Become Members of the Social Security Implementing Board (BPJS) In Justice Perspective Cahyani, Prilian; Astutik, Astutik; Geraldine, Agatha
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4487

Abstract

Health care is a right that belongs to the community and an obligation that must be provided by the state. The government's effort in realizing health services is to establish the National Social Security System (SJSN). One form of SJSN is the national health insurance which is implemented by the Social Security Administering Body (BPJS). Health insurance in its implementation raises legal problems in the form of conflicts of rules. Health as a human right, requires the state to fulfill this right. The community as recipients of rights based on the principle of compulsory participation as regulated by the Law concerning the National Social Security System, is required to become a participant in social security. The result is the imposition of administrative sanctions for those who do not register as members of the BPJS. Even moment this membership Becomes BPJS members will also becomes condition in various public services such as sell buy land, management permission business and so on. The type of research used in this legal research is juridical-normative research. The approach method used is the statutory approach and the conceptual approach. Conclusion from study this is existence penalty to the party who doesn't sign up self as BPJS participants and no fulfillment right the community in public services make the government has violated the rights of its citizens.
Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember Amira Paripurna; Astutik Astutik; Sarwirini Sarwirini; Muhammad Zaidun; Toetik Rahayu; Bambang Suheryadi; Riza Alifianto; Sapta Aprilianto; Prilian Cahyani; Iqbal Felisiano
Warta Pengabdian Vol 14 No 1 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i1.12140

Abstract

Kelompok sadar hukum dan desa sadar hukum telah dijadikan sebagai salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam RENSTRA Kementrian Hukum dan HAM RI. Target dalam program pendampingan kepada masyarakat di Desa Seputih Kecamatan Mayang Jember ini adalah: a. membentuk kelompok sadar hukum; b. kelompok-kelompok sadar yang dibentuk dapat memenuhi kriteria untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum; c. Kelompok sadar hukum yang dibentuk melakukan advokasi terhadap permasalahan hukum (terutama kasus kekerasan perempuan anak dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, korupsi) yang terjadi di lingkungannya. Metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan adalah melalui: a. kegiatan temu sadar hukum (ceramah, simulasi); b. diseminasi buku panduan (buku saku) ‘melek hukum’; c. pendampingan pembentukan kelompok sadar hukum; d. Pendampingan aktivitas advokasi oleh kelompok sadar hukum. Luaran kegiatan ini adalah terbentuknya dan berdirinya 1 (satu) kelompok sadar hukum dan kelompok advokasi di kecamatan Mayang; Pendampingan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh kelompok sadar hukum Kelompok sadar hukum dan desa sadar hukum telah dijadikan sebagai salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam RENSTRA Kementrian Hukum dan HAM RI. Target dalam program pendampingan kepada masyarakat di Desa Seputih Kecamatan Mayang Jember ini adalah: a. membentuk kelompok sadar hukum; b. kelompok-kelompok sadar yang dibentuk dapat memenuhi kriteria untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum; c. Kelompok sadar hukum yang dibentuk melakukan advokasi terhadap permasalahan hukum (terutama kasus kekerasan perempuan anak dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, korupsi) yang terjadi di lingkungannya. Metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan adalah melalui: a. kegiatan temu sadar hukum (ceramah, simulasi); b. diseminasi buku panduan (buku saku) ‘melek hukum’; c. pendampingan pembentukan kelompok sadar hukum; d. Pendampingan aktivitas advokasi oleh kelompok sadar hukum. Luaran kegiatan ini adalah terbentuknya dan berdirinya 1 (satu) kelompok sadar hukum dan kelompok advokasi di kecamatan Mayang; Pendampingan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh kelompok sadar hukum.
Criminal Liability for Misuse of Electronic Medical Records in Health Services Prilian Cahyani; Astutik Astutik
SOEPRA Vol 5, No 2: Desember 2019
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.96 KB) | DOI: 10.24167/shk.v5i2.2431

Abstract

Electronic medical records (RME) have been used in hospitals as a substitute for or complementary to medical records in the form of paper. The obligation to make medical records is the responsibility of every doctor or dentist in carrying out the medical practice. However, the use of electronic-based medical records does not rule out the possibility of raising problems in the field of law, if some abuse it. This will raise the issue of who has the obligation to take responsibility. The problem is the background of the author to write in an article with the title "Accountability for the Misuse of Electronic Medical Record Abuse in Health Services". The formulation of the problem in this article is: 1) Setting an electronic medical record; 2) Criminal liability for the misuse of electronic medical records. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. From the discussion, it can be seen that in Indonesia the obligation to make medical records is specifically regulated in the Medical Practice Law. Furthermore, in the Ministry of Health No. 269 / MENKES / PER / III / 2008 especially Article 2 paragraph 2 states that medical records can be made electronically. However, to date, no specific regulations are governing electronic medical records. The use of electronic systems in medical records makes it necessary to heed the provisions of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The party who has the responsibility for the misuse of the Electronic Medical Record covers people who in this case are medical personnel or certain health workers. Hospitals can also be held responsible for the misuse of electronic medical records.
Pelatihan Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Maradona, Maradona; Aprilianto, Sapta; Cahyani, Prilian; Agustin, Erni; Brouwer, Darryl Evan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 2 No 6 (2024): JPMII - Desember 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.651

Abstract

Restorative Justice bertujuan untuk penyelesaian hukum dengan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Restorative justice sebagai prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Restorative justice fokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait. Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memiliki rumah restorative justice yang telah diresmikan oleh pemerintah daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang antara para pihak dapat memulihkan pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Metode pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan bagi masyarakat Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sebagai hasil kegiatan ini, masyarakat meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam menerapkan konflik di bidang pidana ringan yang terjadi di desanya.
Co-Authors Amira Paripurna Astutik Astutik Astutik Astutik Astutik Astutik Brouwer, Darryl Evan Erni Agustin Geraldine, Agatha Iqbal Felisiano, Iqbal Maradona, Maradona Muhammad Zaidun Riza Alifianto Sapta Aprilianto Sarwirini . Suheryadi, Bambang Toetik Rahayu