Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Quo Vadis: Legal certainty of environmental protection in investment activities post job creation law Anwar, Mashuril; Fathonah, Rini
International Journal on Social Science, Economics and Art Vol. 14 No. 1 (2024): May: Social Science, Economics
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijosea.v14i1.499

Abstract

Legal certainty in environmental protection is one of the issues of investing in Indonesia. After the issuance of the Job Creation Law, an existential question that emerged was how the investment regime of the Job Creation Law supports legal certainty for environmental protection. In this situation, there is a possibility of ignoring the legal certainty of environmental protection when making investments. However, legal certainty is highly expected by investors to ensure that investments made do not contradict environmental sustainability. Therefore, this research aims to analyze the role of investment in environmental protection, as well as analyze the legal certainty of environmental protection in the investment regime of the Job Creation Law. This research is normative or doctrinal research, where the object of research is legislation in the investment sector, supported by the results of a literature study. Apart from that, this research uses a qualitative analysis method by describing the data obtained based on the problem. The results of this research show that investment activities will always be in contact with environmental sustainability. However, the issuance of the Job Creation Law simplifies and facilitates investment activities but provides legal certainty in environmental protection
MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT Shafira, Maya; Anwar, Mashuril
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9233

Abstract

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayahwilayah pesisircukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan  pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya.  Title:  Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management PolicyThe shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.
Implementation of E-Commerce and Content in the Kopi Pilah MSME in Pematang Village Anwar, Mashuril; Lilyana, Besti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) (Edition Oktober)
Publisher : Pusat Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpmtb.v4i2.163

Abstract

Pematang Village, located in Kalianda District, South Lampung Regency, possesses significant local economic potential, particularly in the agricultural and plantation sectors. One of its leading potentials lies in small and medium enterprises (SMEs) engaged in coffee production, managed by the local community. Kopi Pilah Green Bean, owned by Mr. Rido, is one such SME focusing on processing green coffee beans sourced from local harvests. Despite offering quality products, the enterprise faces challenges in digital marketing, promotional content creation, and the utilization of e-commerce platforms to expand its market reach. This community service activity was carried out through a mentoring approach and the implementation of business digitalization strategies, including the creation of attractive promotional content, optimization of social media, and integration of products into relevant e-commerce platforms. Additionally, training was conducted on the use of design and word-processing applications, as well as assistance in developing a digital business profile connected to Google Maps and online marketplaces. The results of the activity showed an increase in customer engagement, market reach, and product sales. The SME also began to understand the basics of using digital media and implementing non-cash transactions through the QRIS system. Other positive impacts included improved community digital literacy and the strengthening of Pematang Village’s image as an independent and innovative village. Thus, this activity contributes significantly to enhancing the competitiveness of local SMEs through sustainable digital transformation.
Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru Shafira, Maya; Firganefi, -; Fathonah, Rini; Anwar, Mashuril
Jurnal Sinergi Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v2i1.22

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong ketaatan masyarakat mitra terhadap protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan tujuan tersebut, target khusus kegiatan ini berupa terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 di Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Guna mencapai tujuan tersebut kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Seputih Raman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19.
Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Anak Binaan Pemasyarakatan Dewi, Erna; Husin, Sanusi; Anwar, Mashuril; Fathonah, Rini; Susanti, Emilia; Monica, Dona Raisa
Jurnal Sinergi Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v3i1.31

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, anak-anak yang dicabut kebebasannya lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena keterbatasan kondisi tempat tinggal mereka. Perampasan kebebasan mempersulit penerapan isolasi diri atau pembatasan fisik, khususnya di fasilitas-fasilitas penahanan yang terlampau padat dan tidak bersih, di mana akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar dibatasi karena alasan keamanan atau infrastruktur. Anak-anak yang dicabut kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang serupa, dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dari penduduk lain pada umumnya, cenderung memiliki atau mengalami masalah-masalah psikososial, kesehatan fisik, dan mental yang diperparah fakta bahwa mereka ditempatkan dalam tahanan tanpa layanan kesehatan yang bermutu bahkan sebelum keadaan menjadi darurat. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan bahwa kegiatan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.
Preventing Criminalization of Default: Legal Certainty in the Settlement of Debt Agreements Lilyana, Besti; Anwar, Mashuril; Ali, Zulfikar; Kirana, Shakila; Herlambang, Dian; Noviyanti, Dewi
Ius Poenale Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i2.3650

Abstract

This research examines the uncertainty in distinguishing fraud and default in debt agreements in Indonesia and its impact on legal certainty. Adopting an empirical normative legal approach, the research analyzes court decisions and relevant legal materials using qualitative methods. It finds that classifying an act as fraud or default depends on whether the agreement is made in bad faith. To enhance legal certainty and prevent the criminalization of good-faith parties, the research proposes several alternatives: establishing guidelines for handling default cases, including compensation for acquitted defendants in court decisions, resolving disputes through simple lawsuits, and utilizing out-of-court settlement mechanisms. The findings provide practical guidance for law enforcement and judicial authorities in differentiating civil defaults from criminal fraud.