Garuda - Garba Rujukan Digital

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN DI BEBERAPA NEGARA Rosidah, Nikmah
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The study examines the comparative police system in several countries. Research using normative judicial approach. The result showed that the current Indonesian police, Indonesian police have moved into the civilian who gives direction in which society is do thick directional approach in every chapter and chapters in the police law. Because she had seen the condition was reversed in the new order perlod that is long enough, so that one of the demands for reform in 1998 was repositioned as a whale police force, there is now nearly ideal system expected by police its own the military, and the police need to do now is to increase its human resources as well as to make improvements to the fullest.

THE COMPARISON OF THE INDONESIAN PPATK ROLE WITH OTHER COUNTIES FINANCIAL INTTELLIGENCE (FIU) Rosidah, Nikmah
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Today the fight against international money laundering activities, even in many countries and on regional basis it has become one of the political agenda that is always discussed. Some of the things that drive a number of govemments to combat money laundering especially is a concern of organized crime that the result so far untouched by the applicable laws and regulations, in addition to the international pressure on countries that have not implemented anti-money laundering regime completely as experienced by Indonesia and other countries

PEMBAHARUAN IDE DEVERSI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Rosidah, Nikmah
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ide deversi sebagai bentuk pengalihan atau atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, karena penanganan akak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakat, merupakan perinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negative peraktek penyelenggaraan peradilan anak. Permasalahan dalam penelitian ini (1). Bagaimana Implementasi Ide Deversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. (2). Bagaimanakan Pembaharuan Ide Deversi terhadapan Implementasi Ide Deversi di Indonesia?. Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada kajian terhadap implementasi ide Deversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan doctrinal research (penelitian hukum normative) dan penelitian socio-legal-research (penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian doctrinal adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun abahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHAP, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan-purusan pengadilan serta bahan hukum tersier bersumber dari hasil-hasil penelitain sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informan yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.Pembehasan dalam penelitian ini adalah implementasi Ide Deversi dalam sistem hukum pidana materiel anak, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang deversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, sehingga pada akhirnya dalam uraian ini adalah contoh perumusan perundang-undangan tentang ide deversi dalam hkum sistem peradilan pidana anak, di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak ubahnya seperti peradilan orang dewasa hal ini disebabkan olehsistem perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 5 undang-undang republic Indonesia no. tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan oleh pihak penyidik.Simpulan dalam penelitian ini adalah implementasi ide deversi belum dapat diterapkan di Indonesia, hal ini karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menerapkan berdasarkan undang-undang, pembaharuan ide deversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan harus menghacu pada ide deversi dan restorative justice untuk mewujudkan implementasi ide deversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN DI BEBERAPA NEGARA Rosidah, Nikmah
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The study examines the comparative police system in several countries. Research using normative judicial approach. The result showed that the current Indonesian police, Indonesian police have moved into the civilian who gives direction in which society is do thick directional approach in every chapter and chapters in the police law. Because she had seen the condition was reversed in the new order perlod that is long enough, so that one of the demands for reform in 1998 was repositioned as a whale police force, there is now nearly ideal system expected by police its own the military, and the police need to do now is to increase its human resources as well as to make improvements to the fullest.

THE COMPARISON OF THE INDONESIAN PPATK ROLE WITH OTHER COUNTIES FINANCIAL INTTELLIGENCE (FIU) Rosidah, Nikmah
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Today the fight against international money laundering activities, even in many countries and on regional basis it has become one of the political agenda that is always discussed. Some of the things that drive a number of govemments to combat money laundering especially is a concern of organized crime that the result so far untouched by the applicable laws and regulations, in addition to the international pressure on countries that have not implemented anti-money laundering regime completely as experienced by Indonesia and other countries

PEMBAHARUAN IDE DEVERSI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Rosidah, Nikmah
JURNAL KOMPILASI Vol 1
Publisher : JURNAL KOMPILASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ide deversi sebagai bentuk pengalihan atau atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, karena penanganan akak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakat, merupakan perinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negative peraktek penyelenggaraan peradilan anak. Permasalahan dalam penelitian ini (1). Bagaimana Implementasi Ide Deversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. (2). Bagaimanakan Pembaharuan Ide Deversi terhadapan Implementasi Ide Deversi di Indonesia?. Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada kajian terhadap implementasi ide Deversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan doctrinal research (penelitian hukum normative) dan penelitian socio-legal-research (penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian doctrinal adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun abahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHAP, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan-purusan pengadilan serta bahan hukum tersier bersumber dari hasil-hasil penelitain sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informan yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.Pembehasan dalam penelitian ini adalah implementasi Ide Deversi dalam sistem hukum pidana materiel anak, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang deversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, sehingga pada akhirnya dalam uraian ini adalah contoh perumusan perundang-undangan tentang ide deversi dalam hkum sistem peradilan pidana anak, di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak ubahnya seperti peradilan orang dewasa hal ini disebabkan olehsistem perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 5 undang-undang republic Indonesia no. tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan oleh pihak penyidik.Simpulan dalam penelitian ini adalah implementasi ide deversi belum dapat diterapkan di Indonesia, hal ini karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menerapkan berdasarkan undang-undang, pembaharuan ide deversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan harus menghacu pada ide deversi dan restorative justice untuk mewujudkan implementasi ide deversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

FACTORS AFFECTING THE CRIMINAL ACT OF COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN (ESKA) IN THE COASTAL AREA OF BANDAR LAMPUNG CITY Ardiansyah, Joni; Rosidah, Nikmah; Achmad, Deni
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 2 Issue 1 June 2024
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v2i1.2641

Commercial sexual exploitation of children (ESKA) is a fundamental violation of children's rights. The offense is in the form of sexual violence by an adult with remuneration to a child, a third person, or other persons. ESKA treats children treated as commercial sexual objects. The problem in this study is what are the factors that affect the crime of Commercial Sexual Exploitation of Children (ESKA) in the coastal area of Bandar Lampung? This study uses normative legal methods. The results obtained are the factors that influence the crime of Commercial Sexual Exploitation of Children (ESKA) in the coastal area of Bandar Lampung, which can be seen by the poor people so that people make this activity a job to meet their living needs. The suggestion in this study is that there must be good coordination between law enforcement officers and the government to prevent the occurrence of criminal acts of Commercial Sexual Exploitation of children from recurring, such as providing decent work and conducting educational activities to the public about criminal acts of Commercial Sexual Exploitation of children. The community must also be able to be open and cooperate with all relevant parties to prevent the re-occurrence of criminal acts of Commercial Sexual Exploitation of children.

Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Pratiwi, Atika; Rosidah, Nikmah; Shafira, Maya; Dewi, Erna; Achmad, Deni
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3079

Permasalahan pidana mengenal adanya suatu ketimpangan dalam pemberian hukuman pidana yang disebut dengan disparitas. Disparitas pidana merupakan suatu pelaksanaan pidana yang berbeda atau tidak sama bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sejenis atau serupa. Disparitas pidana akan menjadi permasalahan di kemudian hari apabila dikaitkan dengan pendidikan administrasi. Dimana pelaku akan melakukan perbandingan mengenai tindak pidana yang dapat ditanggung oleh orang lain. Akan terjadi suatu kejadian ketidakadilan mengenai perbedaan pidana yang akan berimplikasi pada stigma negatif oleh narapidana dan masyarakat yang akan memperkuat ketidakadilan peradilan dalam menentukan penjatuhan putusan pidana. Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Akan terjadi suatu peristiwa ketidakadilan mengenai perbedaan pidana yang akan berimplikasi pada stigma negatif oleh narapidana dan masyarakat yang akan memperkuat ketidakadilan peradilan dalam menentukan penjatuhan putusan pidana. Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana

Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap Putri, Abelia Zahara; Siswanto, Heni; Fathonah, Rini; Rosidah, Nikmah; Amrullah, Rinaldy
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 2 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i2.1462

Legal protection for victims of wrongful arrest is regulated in Articles 95 to 97 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and further detailed in Government Regulation No. 92 of 2015 concerning compensation and rehabilitation mechanisms. This study aims to examine the forms of legal protection available to victims of wrongful arrest and to analyze the legal remedies they can pursue to claim their rights. The research employs a normative and empirical legal approach. The normative approach is based on statutory regulations, literature, and academic references, while the empirical data is collected through interviews with relevant informants. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation through legal mechanisms such as pretrial motions. These efforts are intended to restore the dignity, rights, and legal status of the victims. However, in practice, challenges remain in the enforcement of such rights due to procedural complexity and the lack of legal assistance. The study recommends that legal protection should be ensured from the earliest stages of investigation to prevent arbitrary treatment by law enforcement. Furthermore, access to legal remedies must be simplified, and legal aid should be provided to ensure justice for victims.

Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Ramadhani. D, Anggia Nur; Siswanto, Heni; Irzal Fardiansyah, Ahmad; Rosidah, Nikmah; Fathonah, Rini
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i1.4246

Cases involving people with disabilities who become victims of sexual violence continue to increase from year to year and often do not receive adequate attention, both from a legal and social perspective. In fact, this group needs stronger legal protection because the limitations they have often become obstacles in fighting for justice. The police have a crucial role in providing legal protection based on an inclusive approach for children with disabilities who are victims of sexual violence. This study aims to ensure that the legal protection provided by the Police can be just and equal. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the inclusive approach carried out by the Police is interpreted as a method of service and handling that guarantees equality without discriminating between conditions, as well as fulfilling the special needs of children with disabilities without physical, communication, or attitude barriers. The inclusive approach is carried out through the provision of professional assistance, the use of easily understood language or sign language, and the creation of a safe and child-friendly environment

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search