Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Kolaboratif Sains SASI
Lestiawati, Ida
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng) Wijana, Dewa Nyoman; Lestiawati, Ida; Syah, Kaharuddin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1317

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng  (2) Untuk mengetahui upaya Ditreskrimum Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Hasil Penelitian ini adalah (1) Maraknya tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana pencurian tersebut diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan serta lemahnya penegakan hukum (2) Ditreskrimum Polda Sulteng melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi pencurian yang dilakukan oleh anak dengan melakukan upaya pre-emtif, preventif dan upaya represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan penyuluhan hukum, upaya preventif melakukan Patroli pada Jam-Jam Rawan, Mengintensifkan Peran dan Fungsi dari Bhabinkamtibmas sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemerintah daerah Sulawesi Tengah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga tindak pidana pencurian dapat diminimalisir (2) Sebaiknya Ditreskrimum Polda Sulteng meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholder yang terkait sehingga dapat dengan mudah menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi dimasyarakatKata Kunci : Penanggulangan. Tindak Pidana Pencurian. Anak
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK RESIDIVIS PECURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu) Ismail, Ismail Malik; Purnawati, Andi; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.704

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu (2) Untuk mengetahui upaya  penanggulangan  anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1).Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya  anak residivis pencurian sepeda motor di kota Palu adapun faktor-faktor tersebut yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan. Keempat faktor inilah yang menyebabkan masih adanya anak  residivis di kota Palu (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya anak residivis pencurian kendaraan bermotor yaitu diantaranya meningkatkan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu, melakukan Upaya Preventif dan terakhir adalah melakukan Upaya Repsesif terhadap anak residivis kasus pencurian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Kepolisian dalam hal ini Polres Palu diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak. (2) Sebaiknya pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikn anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis di Kota Palu Kata  Kunci : Kriminologis, Residivis Anak, Pencurian Kendaraan Bermotor 
PERANAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDY KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SULTENG) Fahrudin,, Fahrudin,; Purnawati, Andi; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.695

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1). Mendeskripsikan peranan reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan     (2). Mendeskripsikan faktor-faktor yang dihadapi reserse di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif - empiris dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1). Dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya pihak Kepolisian tidak banyak kesulitan baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan penyidikan, (2). Hambatan secara eksternal yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Kata Kunci : Peranan reserse, tindak pidana pencurian, pelaku Anak. 
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu) Sari, Ni Made Vivi Nita; Purnawati, Andi; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1301

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses  pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembimbing pemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses  pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Paluterbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi residivis yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yaitu diantaranya faktor minimnya anggaran, faktor kurangnya sumber daya manusia dan faktor lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakat sebaiknya perlu pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien  anak  Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat memberikan  bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak. (2) Sebaiknya Bapas Kelas IIA Palu harus berusaha meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dengan terus menerus mengusulkan penambahan sumber daya ke pemerintah maupun melalui upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait.Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan. Residivis Anak
Comparison of the Legal Regulation of Adultery as Social Control in Society: A Comparison Between Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Turkey Lestiawati, Ida; Maisa, Maisa; Manan, Abdul
SASI Volume 30 Issue 2, June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i2.2049

Abstract

Introduction: Differences in adultery regulations in various countries in the world can be different, one of which is due to the ideology adopted by each country. Regulations related to adultery actually have relevance to state ideology and the values held and lived by society, including religious values.Purpose of the Research: This research aims to analyze and compare adultery regulations based on the values and ideology that apply in a country by comparing adultery regulations between Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Turkey.Method of Research: This research is normative legal research by prioritizing historical, conceptual, legislative and comparative approaches.Results of Research: The results of the research confirm that the development of adultery regulations in Indonesia has not been substantively facilitated since it was regulated in the WvSNI and even passed into the Criminal Code in 1946. This is because what is regulated in the Criminal Code as an official translation of Dutch criminal law is only an overspel that if translated into Indonesian is closer to the act of infidelity and not adultery. The regulation of adultery in the new national criminal law is officially regulated in the New Criminal Code, especially in Article 411 of the New Criminal Code, which is actually in accordance with the meaning of the offense of adultery in accordance with the values and culture of Indonesian society. Differences in the regulation of adultery in each country, especially countries with a majority Muslim population. This is a necessity because differences in adultery regulations in each country depend on the ideology adopted by each country. However, in general, in societies where the majority are Muslim, adultery is classified as a disgraceful act that deserves criminal sanctions as applied in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam, whereas Turkey, even though the majority of the population is Muslim, is based on a secularist view, only regulating adultery within the realm of law. private.
The Participation of Indigenous Peoples in the Development of Geographical Indications: Between Orientation and Formulation Maisa, Maisa; Akbar, Muhammad; Samsuria, Samsuria; Lestiawati, Ida
SASI Volume 29 Issue 3, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i3.1505

Abstract

Introduction: Characteristics of Indigenous Peoples in managing this natural potential has relevance to optimizing the potential of geographical indications. Even so, legal problems occur when in positive law in Indonesia there is no regulation regarding the participation and role of the Customary Law Community in optimizing geographical indications.Purpose of The Research: This research aims to regulatory orientation and formulation regarding the participation of Indigenous Peoples in optimizing the potential of geographical indications.Methods of Research: This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The analysis is carried out by carrying out an inventory of legal materials, then proceed with the reduction process (sorting) according to the needs in the selection, and ends with conclusions.Results of the Research: The participation of the Indigenous Peoples in optimizing the potential of geographic indications can actually be carried out by involving the role of both the central and regional governments to facilitate it. Appropriate formulations related to arrangements regarding the participation of Indigenous Peoples in optimizing the potential of geographical indications can be carried out by forming cooperatives or associations of producers related to geographical indications. This needs to be done because in the provisions of positive law, Indigenous Peoples are not one of the parties that can become applicants for registration of geographical indications. Revisions to regulations regarding geographical indications need to be made in order to optimize the role and participation of the Indigenous Peoples.
Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Uang Palsu Di Kota Palu (Studi Kasus Di Kota Palu) Lestiawati, Ida; Nafri, Moh; Tanigau, May Sjaros
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.8960

Abstract

Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu yakni diantaranya pertama, melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kedua, melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan kasus peredaran uang palsu dan ketiga, melakukan penangkapan terhadap para pelaku peredaran uang palsu di Kota Palu, akan tetapi peran kepolisian dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu belum berjalan dengan baik. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu diantaranya adalah kendala substansi hukum, kendala penegakan hukum dan kendala kesadaran hukum masyarakat, ketiga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara normatif empiris. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini. (2) Sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan seluruh stakeholder yang terkait bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk dan model uang palsu agar masyarakat bisa terhindar dari peredaran uang palsu di Kota Palu.
TINJAUAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK KULAWI ALDRI ANDRIANO ADJI Adji, Aldri Andriano; Purnawati, Andi; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.768 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.693

Abstract

Tujuanpenelitian adalahuntuk faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawidan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi.Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum polsek Kulawi antara lain : Faktor ekonomi (Kemiskinan), Konflik dalam rumah tangga (keluarga), pola pengawasan yang salah dari orang tua, ketidak pedulian orang tua terhadap anak-anak dan masalah Kesehatan.Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orang tua di Polsek Kulawi cukup tegas dimana Pelaku akan diproses dengan berpedoman pada hukum yang berlaku terhadap Perlindungan Anak. Saran penelitian adalah untuk mencegah adanya penelantaran anak yang dilakukan orang tua ialah diharapkan agar pihak penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan pengawasan yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam penelantaran harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi.  Kata Kunci : Penelantaran, Anak
Co-Authors Abdul Manan Adji, Aldri Andriano Bram, Abd Malik Dwi, Made Fahrudin,, Fahrudin, Hidayat, Munawir Ismail, Ismail Malik Jelira, Silvester Dece Maisa Maisa, Maisa Matompo, Osgar S. Muhammad Akbar Muhammad, Fajar Nafri, Moh Purnama, Priska G. Purnawati, Andi Putu Agus Sugianto, I Putu Ary Yoga Pramana Putra, I Ramli, Kaharuddin Samsuria, Samsuria Sari, Ni Made Vivi Nita sumardin, sumardin Tanigau, May Sjaros Wijana, Dewa Nyoman Wisnu Wardhana