Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Strategi Pengembangan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Greenport) Studi Kasus: Pelabuhan Cigading-Indonesia Ahmadi, Nurdin; Kusumastanto, Tridoyo; Siahaan, Edy Ihut
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 28 No. 1 (2016): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.77 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v28i1.697

Abstract

Saat ini pelabuhan di seluruh dunia sedang menghadapi hambatan terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan, namun pelabuhan juga dituntut untuk terus beroperasi menjalankan aktivitasnya untuk melayani jasa perdagangan dunia yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan proses maritime logistics khususnya jasa kepelabuhanan maka pelabuhan  harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia tersebut dengan mengacu pada konsep sustanability port development/greenport. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek penentu dalam pengembangan greenport di Indonesia terutama Pelabuhan Cigading dan juga menentukan prioritas strategi pengembangan greenport Pelabuhan Cigading sebagai sebuah studi kasus. Penelitian ini menggunakan analisis benchmarking untuk menentukan aspek-aspek penentu greenport dan analisis AHP-pairwaise coparation untuk menentukan prioritas pengembangan greenport Pelabuhan Cigading. Berdasarkan hasil analisis didapatkan aspek-aspek yang menentukan dalam pengembangan greenport yaitu faktor operasional, finansial dan lingkungan, dari masing-masing faktor tersebut ditemukan juga subfaktor dan indikator yang mempengaruhi pengembangan  greenport. Selanjutnya dari hasil benchmarking dan rencana pengembangan Pelabuhan Cigading dengan analisis pairwaise comparation didapatkan bahwa besaran prioritas untuk aspek operasional, finansial dan lingkungan memiliki prioritas yang sama besar untuk dijalankan untuk mencapai greenport. Selajutnya berdasarkan analisis didapatkan bahwa untuk aspek operasional yang perlu dilakukan adalah port development (4,3) dengan fokus pada pengembangan bisnis lainnya: integrated warehouse, terminal kontainer (0,361) dan port informatin system (0,361). Aspek finansial yaitu peningkatan kinerja finansial (internal) (0,76) dengan fokus peningkatan profitablitas (0,507), dan terakhir aspek lingkungan yaitu waste management (0,377) dengan fokus pada reception facilities dan utilisasinya (0,774).
Strategi Pengembangan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Greenport) Studi Kasus: Pelabuhan Cigading-Indonesia Ahmadi, Nurdin; Kusumastanto, Tridoyo; Siahaan, Edy Ihut
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 28 No. 1 (2016): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v28i1.697

Abstract

Saat ini pelabuhan di seluruh dunia sedang menghadapi hambatan terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan, namun pelabuhan juga dituntut untuk terus beroperasi menjalankan aktivitasnya untuk melayani jasa perdagangan dunia yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan proses maritime logistics khususnya jasa kepelabuhanan maka pelabuhan  harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia tersebut dengan mengacu pada konsep sustanability port development/greenport. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek penentu dalam pengembangan greenport di Indonesia terutama Pelabuhan Cigading dan juga menentukan prioritas strategi pengembangan greenport Pelabuhan Cigading sebagai sebuah studi kasus. Penelitian ini menggunakan analisis benchmarking untuk menentukan aspek-aspek penentu greenport dan analisis AHP-pairwaise coparation untuk menentukan prioritas pengembangan greenport Pelabuhan Cigading. Berdasarkan hasil analisis didapatkan aspek-aspek yang menentukan dalam pengembangan greenport yaitu faktor operasional, finansial dan lingkungan, dari masing-masing faktor tersebut ditemukan juga subfaktor dan indikator yang mempengaruhi pengembangan  greenport. Selanjutnya dari hasil benchmarking dan rencana pengembangan Pelabuhan Cigading dengan analisis pairwaise comparation didapatkan bahwa besaran prioritas untuk aspek operasional, finansial dan lingkungan memiliki prioritas yang sama besar untuk dijalankan untuk mencapai greenport. Selajutnya berdasarkan analisis didapatkan bahwa untuk aspek operasional yang perlu dilakukan adalah port development (4,3) dengan fokus pada pengembangan bisnis lainnya: integrated warehouse, terminal kontainer (0,361) dan port informatin system (0,361). Aspek finansial yaitu peningkatan kinerja finansial (internal) (0,76) dengan fokus peningkatan profitablitas (0,507), dan terakhir aspek lingkungan yaitu waste management (0,377) dengan fokus pada reception facilities dan utilisasinya (0,774).
Pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengelolaan ROB dan Banjir Christian, Yoppie; Afandy, Andy; Yonvitner; Ahmadi, Nurdin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0501.475-481

Abstract

Persoalan penanganan banjir rob dan limpasan di Kabupaten dan Kota Pekalongan bersifat kompleks karena melibatkan banyak pihak. Kondisi ini semakin berat dengan kapasitas adaptif berada pada tingkat Rendah Sedang, dan persepsi risiko masyarakat pada level Rendah. Kajian PKSPL IPB (2021) memproyeksikan nilai kerugian dan kerusakan tahun 2030 mencapai Rp. 30,94 trilliun (penanganan business as usual). Sehingga perlu pendekatan ICM untuk mengidentifikasi solusi atas tantangan pembangunan melalui mekanisme pengambilan keputusan secara terpadu dan sistematis mulai dari perencanaan, inisiasi, implementasi, monitoring, evaluasi atas strategi dan program sebagai respon atas tantangan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ICM menyediakan panduan bagi semua aktor untuk menyusun rencana induk pengelolaan pesisir secara terpadu.
Evaluation of the Conformity of Marine Spatial Utilisation Activities (KKPRL) for Ports Sector in Palu Bay Indonesia Ahmadi, Nurdin; Suharyanto, Suharyanto; Prasetiyo, Didit Eko; Rahmawati, Yeni; Ndricenning, I Mario; Sidqi, Muhandis; Jakasukmana, Munandar; Syahruddin, A; Bakri, Reza Fauzi; Hafid, Wahyu; Salasah, Rosmawati; Nasution, Syahrial
Jurnal Segara Vol 19, No 1 (2024): April
Publisher : Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/segara.v19i1.14336

Abstract

The utilization of marine space requires regulation due to the multidimensional and overlapping interests in maritime areas. The increasing demand for marine space for various commercial and non-commercial purposes necessitates sustainable management strategies and legal governance to reduce cumulative impacts on the marine environment. The compliance level of marine spatial utilization activities (MSUA), particularly in port activities, is determined by three aspects: the extent realization aspect, the type of activities aspect, and the legal subject aspect. Progress in licensing and meeting MSUA obligations is evaluated using a matrix of suitability indicators with weighting and assessment for each indicator. The research findings indicate that, concerning the extent realization aspect used in the studied ports, compliance with the given MSUA is still observed. However, for the type of activities aspect and the legal subject aspect, progress in licensing and meeting MSUA obligations has not been fully adhered to. Thus, overall compliance is at a level of adherence with notes. Furthermore, at the business compliance level, operations are not conducted properly, as changes in status from non-commercial to commercial activities are not reported, potentially resulting in the loss of non-tax national revenue (PNBP). Regarding MSUA obligations, the indicators posing obstacles to compliance at ports are those related to the obligation of submitting written reports annually to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries and reporting the establishment and/or placement of buildings and installations at sea to the agency responsible for hydrographic and oceanographic government affairs.