Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.926
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Ilmiah Publika IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Humaniorum Journal Journal of Law
Jadidah, Fikrotul
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019) Jadidah, Fikrotul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.69

Abstract

Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata-cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi yaitu pengajuan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai mekanisme yang berlaku pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Saran dari penelitian ini adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu melakukan penambahan atau mengubah klausul akta notaris jaminan fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.
KASUS NENEK MINAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM POSITIVISME Jadidah, Fikrotul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i3.98

Abstract

Nenek Minah (55/petani), mengambil 3 biji buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), ketika sedang memanen kedelai di lahan garapannya. Perbuatan nenek Minah telah diketahui oleh Mandor perkebunan, dan pada saat itu juga nenek Minah telah mengembalikan biji kakao yang diambilnya dan meminta maaf. Namun pihak perusahaan tetap melaporkan kepada Polisi. Akhirnya dalam berkas perkara Nomor No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, nenek Minah harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Adanya perbenturan antara nilai-nilai keadilan pada kasus tersebut. Pertanyaan penelitian dalam kasus ini yaitu bagaimana hukum memandang kasus tersebut dalam perspektif kepastian hukum atau positivisme hukum dan prinsip kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu Kasus hukum yang menjerat Nenek Minah ditelaah dengan menggunakan Paradigma Positivisme, ontologinya adalah sebuah realitas (hukum). Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan harus dihukum. Singkatnya, Paradigma Positivisme selalu menekankan objektivitas. Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, hukum identik dengan Undang-Undang. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut Undang-Undang. Hukum harus dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum terlepas dari seberapa besar kerugian yang diderita PT Rumpun Sari Antan, karena terbukti secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Kata Kunci: Nenek Minah, Teori Hukum, Positivisme, Keadilan
THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN EXPORT IMPORT ARRANGEMENTS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY IN INDONESIA Jadidah, Fikrotul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.127

Abstract

International law plays a crucial role in the lives of the international community. Its role is essential in the current era of globalization to bridge any existing issues. Through international legal provisions, states prevent disputes from arising and settle those that have already occurred. In practice, international trade is often equated with exports and imports. Considering the increasingly complex processes of export and import, it would be challenging to apply the regulations of only one country. That is why international law exists, to provide solutions in minimizing differences in regulations between parties. The processes of unification and harmonization of laws come into play. The research questions in this study are: What is the role of international law in regulating exports and imports in Indonesia, and what is the influence of export-import activities on Indonesia's national economic growth? The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical research specification. From the results of this study, the following conclusion is obtained: The legal aspects of international trade agreements for exporting and importing goods in Indonesia involve contractual aspects in accordance with the Civil Code Book III on obligations and principles of international law regulated in the Vienna Convention of 1986 and UNIDROIT on the harmonization of international civil law. Meanwhile, the organization of exporting and importing goods follows the provisions issued by the Indonesian government regarding export-import payment procedures and implementation methods in accordance with foreign exchange laws.
THE PRINCIPLE OF ULTIMUM REMEDIUM IN CRIMINAL TAX MATTERS Jadidah, Fikrotul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.193

Abstract

This research examines various aspects related to tax violations in Indonesia, focusing on the legal regulations governing tax violations, corporate accountability in tax criminal actions, and the use of criminal sanctions as the ultimum remedium. This research employs a normative legal research method, referring to secondary data sources consisting of relevant primary and secondary legal materials. The findings of this study conclude that tax violations can be categorized into two groups, namely negligence and intentional violations, corporations can be held criminally accountable in cases of tax violations, and criminal sanctions in taxation are considered a last resort in tax enforcement. As recommendations, this research proposes the development of a tax amnesty policy, increased tax education and awareness, as well as regular audits and enhanced transparency in tax reporting as efforts to ensure better tax compliance.
Co-Authors Aditriansyah, Muhammad Yoga Affani Sidqi, Mochamad Akbar, Rizky Alaydrus, Zein Ardianto, Dery Arum, Siti Khumairoh Kusuma Aslam, Ananda Asmarani, Pista Suci Djatmiko, Sulis Elthaufani, Lucky Galenso, Vidi Hanafiah, Yuliana Hapsoro, Fakhris Lutfianto Hidayat, Nashiffa Thuraya Hilmy, Ahmad Syaikhan Khozin, Muhammad Noor Kurnia Hadi, Adi Moh. Lianningsih, Winda Dwi Lita, Ade Maulidah, Khilmatin Mukti, Idul Mukti, Robby Teja Naibaho, Delman Albert Nurdiansyah Nurdiansyah Perdana, Mohammad Ardhi Priyambodo, Mas Agus Priyanti, Anita Rahayu Astuti Ramadhan, Yogha Adhitya Salsabila, Annisa Shafa Saputra, Elton Krisna Saputro, Danang Tri Shinta, Shinta Novia Puspita Sudianto Daeli, Pinter Putra Supriyanto Telaumbanua, Erwin Damai Wendra, Muhammad Wicaksono, Muhammad Ragil Widya Pradana, Dimas Winanto, Wahyu Andika