Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan UPEJ Unnes Physics Education Journal Joyful Learning Journal Jurnal de jure Journal De Facto AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal Of Advance In Social Sciences And Policy
Roziqin, Roziqin
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
China’s President’s Power And His Response To Covid-19 Outbreak Roziqin, Roziqin
JASSP Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jassp.v1i1.19

Abstract

Right now, all countries are facing the Covid-19 outbreaks. Some analysts, including President Trump, blame the People's Republic of China (PRC, known as China) for the outbreak. The pandemic makes most of the countries fell into recession. Only China emerged from the other economies that went into recession with a positive growth rate in 2020. With 1.4 billion people, China's ability to manage Covid-19 risk is impressive. China works together with many countries, including World Health Organization (WHO), facing the pandemic. It made the genome sequence available for release and shared treatment with other countries and many parties. Since the end of May 2020, China has been offering its Covid vaccines to the rest of the world. This action is a continuation of the mask donation so that China can reverse the image, which was initially accused of being the source of the problem, now to become a helper god. The handling of the Covid-19 pandemic cannot be separated from Xi Jinping's role as President of the PRC. His role will be related to the Chinese political system. Therefore, this research will study the Chinese political system, China President's power, and the power used to handle the Covid-19 outbreaks. My study showed that the centralized government, the President's strong position, supported with good governance capital help the country successfully handle the pandemic.
Implications of the Deep Learning Approach in Learning the Qur'an and Hadith at Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Punggur Besar Roziqin, Roziqin; Wahab, Wahab
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 10, No 2 (2026): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v10i2.10069

Abstract

This study aims to analyze the application of the deep learning approach in Al-Qur'an Hadith learning at Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Punggur Besar, as well as to examine the supporting factors, obstacles, and implications for the quality of learning. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that teachers have designed learning plans that integrate the analysis of the meaning of verses and hadith, reflective activities, case studies, and the use of simple digital media, thereby encouraging students to think critically, reflect on values, and connect religious teachings with the context of real life. Supporting factors for the implementation of deep learning include teachers' readiness to innovate, students' openness to reflective methods, and the characteristics of Al-Qur'an Hadith material that support deep meaning, while obstacles include time constraints, teachers' administrative burdens, inadequate digital facilities, and variations in student abilities. The research findings confirm that the successful implementation of deep learning is highly dependent on institutional support, teacher training, strengthening of digital facilities, flexibility in learning time, and systemic integration into the curriculum and lesson plans. Overall, the deep learning approach has proven to be relevant and strategic in shaping reflective, contextual Al-Qur'an Hadith learning that is oriented towards strengthening student character in line with the demands of 21st-century education.
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lung Anai Kabupaten Kutai Kartanegara Artya Fathra Marthin; Roziqin, Roziqin; Pangaribuan, Piatur
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.342

Abstract

Implementasi pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi tantangan, meskipun kerangka hukum telah disusun secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Lung Anai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul berdasarkan data sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa regulasi, dokumen APBDes, hasil audit, dan laporan media. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun struktur dan prosedur pengelolaan dana desa di Lung Anai secara formal telah mengikuti ketentuan normatif, pelaksanaannya masih terkendala oleh kapasitas aparatur desa yang rendah, lemahnya dokumentasi dan pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Terhadap Objek Jaminan yang Secara Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Dinyatakan Dari Hasil Pencurian di PT Pegadaian Hakim, Benny Andy; Kasiyanto, Agus; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.388

Abstract

PT Pegadaian merupakan suatu perusahaan yang menjalankan bisnis utamanya adalah penyaluran pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Dalam menjalankan bisnisnya, terdapat berbagai permasalahan hukum antara lain adalah penerimaan barang jaminan yang berasal dari tindak pidana pencurian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan gadai di PT Pegadaian? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak gadai terhadap objek jaminan yang secara hukum berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan berasal dari hasil pencurian di PT Pegadaian?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dilakukan dengan dua cara yaitu data sekunder dengan cara studi kepustakaan serta studi dokumenter dan data primer dengan cara wawancara. Metode penyajian data menggunakan metode naratif yang dianalisi menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1) PT Pegadaian dalam melakukan proses bisnisnya berupa penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun demikian terdapat terdapat permasalahan hukum berupa penerimaan barang jaminan benda bergerak sebagai objek jaminan yang berasal dari tindak pidana pencurian; dan 2) Terdapat dua putusan pengadilan terhadap permasalahan objek jaminan yang memiliki karakteristik sama namun diputus berlainan sehingga tidak memberi perlindungan hukum bagi PT Pegadaian sebagai pemegang hak gadai terhadap objek jaminan tersebut. Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian sebagai pemegang hak gadai dapat dilakukan dengan dengan cara preventif dengan melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan penerapan asuransi terhadap barang jaminan sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan upaya hukum perdata maupun upaya hukum gabungan antara pidana dan perdata.
Penerapan Legal Standing Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Muhammad Zulfikar Jaseli, Zulfikar; Kasiyanto, Agus; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan legal standing dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan legal standing secara konsisten berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa pemeriksaan pokok perkara. Penerapan tersebut mencerminkan orientasi Mahkamah terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Namun, pendekatan yang bersifat formalistik berpotensi membatasi perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan karena dugaan pelanggaran yang memengaruhi integritas hasil pemilihan tidak diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan legal standing pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Co-Authors Arief Rahman Mahmoud Artya Fathra Marthin Budianto Budianto Hakim, Benny Andy Hakim, Muhammad Kasiyanto, Agus Minzathu, Tomic Muhammad Zulfikar Jaseli, Zulfikar Munthe , Gindo Maruli Pangaribuan, Piatur Sugianto Sugianto Sukatin, Sukatin Theresia Koyansow , Regina Ukkasah, Sangga Aritya Wahab Wahab