Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe Studi Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nurmasyahyati, Nurmasyahyati; Aruni, Fidhia; Muhaddis, Muhaddis; Farida, Ratna; Fauzan, Fauzan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.15774

Abstract

Banda Sakti District, which is the capital of Lhokseumawe, certainly requires the development of city infrastructure that is orderly, neat, orderly and has comfortable open spaces, so that it is not disturbed by street vendors selling in front of shops, on the side of the road, on the sidewalks on Jalan Pase. The aim of this research is to describe the effectiveness of government policy in removing street vendors. The method used in this research is descriptive qualitative research through interviews, observation and documentation, data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation and data verification. This research used 9 informants who were determined purposively. The results of the research found that on Jalan Pase there were 38 out of 270 street vendors selling on the side of the road, in front of shops, on sidewalks, in front of offices and schools and were not willing to move to the location (relocation) that had been provided by the Lhokseumawe City Government due to relocation (place new) does not match the condition. The conclusion is that the government policy of Lhokseumawe Mayor Regulation Number 06 of 2010 concerning the relocation of controlling street vendors has been implemented through an individual approach by providing warnings, but the government's objectives regarding the relocation of street vendors have not been realized effectively, because the street vendors have not been successfully moved to the new relocation .
Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Mile-nial-Gen Z: Studi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Di Kota Lhokseumawe Farida, Ratna; Zahara, Ana; Nurmasyahyati, Nurmasyahyati; Chyntia, Eka
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 4 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v4i1.153

Abstract

Dorongan inovatif dan bagian dari era Society 5.0 mengharuskan organisasi divisi terbuka untuk mengoordinasikan inovasi dalam pelaksanaan dan administrasi manfaat agar lebih efisien, bersih, lugas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Konsep E-Government semakin dikenal di Indonesia, salah satunya dengan hadirnya pendekatan KTP Lanjutan di awal tahun 2023. Milenial dan Gen-Z adalah sebagai pionir perubahan terkomputerisasi di Indonesia, ini menciptakan sistem konseptual terkait penerapan inovasi komputerisasi dalam organisasi kependudukan. Penelitian I I bertujuan untuk melihat bagaimana peran kaum milenial dan Gen-Z terhadap penerapan KTP Digital di Kota Lhokseumawe. Informasi diperoleh dari gambaran kalangan generasi millenial dan Gen Z dengan sosialisasi online pada bulan Januari-Maret 2024 dan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara. Diman sampel yang dia mbil sebanyak 170 orang.  Informasi yang muncul dianalisis dengan mengginakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan teknologi canggih sangat penting dalam mengawasi operasional organisasi dalam administrasi KTP Terkomputerisasi. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Digital di Kota Lhokseumawe, merupakan upaya inovatif untuk mengefektifkan dan memodernisasi administrasi dokumen kependudukan. peran kaum milenial juga menjadi faktor penentu dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi. Kaum millenial Gen-Z sangat berpengaruh dalam minat untuk mengadopsi layanan KTP Digital. Persepsi kemudahan terhadap penggunaan teknologi digital juga dapat memotivasi penggunaan teknologi digital. Begitu pula pada  kepercayaan yang dirasakan, teknologi memiliki peran penting bagi pengguna terhadap  pemerintah, sehingga menjadi salah satu faktor generasi  millenial dan Gen-Z memutuskan adopsi KTP Digital sebagai alat pengenal identitas masa depan
POLICY TRANSFER: MEWUJUDKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN CLIMATE-SMART AGRICULTURE (CSA) DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN ACEH UTARA Nurmasyahyati, Nurmasyahyati; Maulida, Desi; Fauzan, Fauzan; Safrida, Safrida; Kurniawan, Rudi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6791

Abstract

Abstract: This research was conducted to analyze the implications of implementing a sustainable agricultural transfer policy using the Climate-Smart Agriculture (CSA) approach in an effort to overcome the impacts of climate change in North Aceh Regency. This is motivated by the increasingly real and serious impact of climate change on the agricultural sector, which threatens food security and farmers' welfare, so the CSA approach is adopted to increase agricultural productivity in a sustainable manner, increase farmers' resilience to climate change, and reduce greenhouse gas emissions. The aim of this research is to evaluate how the internalization of CSA policies can strengthen sustainable agricultural policies in North Aceh and identify the challenges and opportunities faced in implementing these policies. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with 12 informants consisting of government officials, village officials and farming communities. Informants were selected purposively to ensure they had knowledge and experience relevant to the research topic. The research results show that the North Aceh government has succeeded in transferring adaptive policies through collaboration with various stakeholders such as the Agriculture Service, the Environment Service, and farmer groups. However, the success of this policy is still faced with challenges such as limited infrastructure, local institutional capacity, and low awareness of farmers regarding the importance of sustainable agricultural practices. Overall, the internalization of CSA in North Aceh shows great potential in increasing agricultural resilience to climate change, although further efforts are needed to overcome existing obstacles Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implikasi penerapan policy transfer pertanian berkelanjutan melalui pendekatan Climate-Smart Agriculture (CSA) dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dilatarbelakangi semakin nyata dan seriusnya dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sehingga pendekatan CSA diadopsi untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan petani terhadap perubahan iklim, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana internalisasi kebijakan CSA dapat memperkuat kebijakan pertanian berkelanjutan di Aceh Utara dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat tani. Informan dipilih secara purposive untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Aceh Utara telah berhasil melakukan transfer kebijakan yang adaptif melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan kelompok tani. Namun, keberhasilan kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas institusi lokal, serta rendahnya kesadaran petani mengenai pentingnya praktik pertanian berkelanjutan. Secara keseluruhan, internalisasi CSA di Aceh Utara menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim, meskipun diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe : Studi Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nurmasyahyati, Nurmasyahyati; Aruni, Fidhia; Muhaddis, Muhaddis; Farida, Ratna; Fauzan, Fauzan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17292

Abstract

Kecamatan Banda Sakti merupakan Ibu Kota Lhokseumawe tentu memerlukan pembangunan infrastruktur Kota yang tertib, rapi, teratur dan memiliki ruang terbuka yang nyaman, sehingga tidak terganggu dengan pedagang kaki lima yang berjualan di depan toko, dipinggiran jalan, di atas trotoar di Jalan Pase. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemindahan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan 9 informan yang ditentukan secara purposif. Hasil penelitian diketemukan bahwa di Jalan Pase terdapat 38 dari 270 pedagang kaki lima yang berjualan dipinggiran jalan, depan toko, di atas trotoar, depan kantor dan sekolah dan tidak bersedia untuk pindah ke lokasi (relokasi) yang telah disediakan Pemerintah Kota Lhokseumawe karena relokasi (tempat baru) tidak sesuai dengan kondisi. Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 tahun 2010 tentang relokasi penertiban pedagang kaki lima sudah dilaksanakan melalui pendekatan individu dengan memberikan peringatan, namun tujuan pemerintah tentang relokasi pedagang kaki lima belum terwujud secara efektif, karena pedagang kaki lima belum berhasil dipindahkan ke relokasi yang baru.