Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kualitas Website Sipenduduk pada Dimensi Layanan dan Konten di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Wannery, Albert; Nurrahman, Agung
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v5i2.3862

Ketersediaan website pemerintah merupakan salah satu perwujudan akomodasi perkembangan teknologi. Adapun jumlah website yang begitu banyak dimiliki oleh pemerintah di Indonesia cenderung kurang diimbangi dengan kualitasnya. Beranjak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini mencoba untuk mencari tahu bagaimana kualitas website di Kota Pekanbaru, khususnya pada dinas pendudukan dan pencatatan sipil. Hal tersebut dikarenakan dalam temuan awal masih terdapat beberapa hal yang setidaknya diduga menjadi kekurangan dari website Sipenduduk tersebut, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian terhadap kualitas tersebut secara lebih. Adapun peneliti menggunakan teori Alvaro Rocha yang memiliki tiga dimensi untuk memahami bagaimana kualitas website, yaitu kualitas teknis, kualitas konten, dan kualitas layanan. Namun, karena penelitian mengenai kualitas website ini pada aspek kualitas teknis telah dilakukan sebelumnya, peneliti kali ini memfokuskan pada dua dimensi lainnya saja yakni dimensi layanan dan konten sebagai kebaruan dari penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa kualitas website ini dinilai cukup, hal tersebut dikarenakan masing-masing dimensi tersebut menunjukkan nilai yang cukup. Seperti misalnya pada dimensi kualitas konten, untuk indikator keterbaruan data bernilai agak kurang, untuk indiKator kelengkapan informasi bernilai agak baik, dan indikator terakhir yaitu akurasi informasi bernilai cukup, sehingga secara umum dimensi ini dinilai cukup. Kata Kunci: Kualitas Konten Website, Kualitas Layanan Website, Website Sipenduduk.

Analisis Penerapan Smart governance di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Gafar, Iqbal H. Hasan; Nurrahman, Agung
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i1.4306

Pada kajian literatur belum ada artikel ilmiah yang mengkaji smart governance di Kota Palu. Adapun secara regulasi terkait smart city, nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diperoleh Pemerintah Kota Palu masih masuk dalam kategori kurang. Oleh karenanya, riset mengenai hal tersebut menjadi cukup menarik, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan smart governance di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan teori yang digunakan adalah teori smart governance dari Giffinger dengan empat dimensi, yaitu: Pengambilan keputusan, pelayanan publik, transparansi, dan strategi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pengambilan keputusan telah menunjukkan adanya partisipasi masyrakat yang cukup memadai baik dari proses pengambilan keputusan maupun pada penyelenggaraan kebijakan, dimensi layanan publik dan sosial menunjukkan adanya berbagai jenis layanan online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palu, dimensi transparansi menunjukkan adanya keterbukaan informasi publik melalui media sosial, serta pada dimensi strategi dan perspektif politik menunjukkan adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam menerapkan smart governance. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kota Palu telah terselenggara dengan cukup baik, dan memerlukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana smart governance, penambahan jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung smart governance, penguatan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai sektor yang dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan smart governance, dan evaluasi kebermanfaatan dan optimasi dari berbagai jenis layanan online pendukung smart governance di Kota Palu. Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Pelayanan Publik, Transparansi, Strategi Politik.

Analisis Collaborative Governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh Nurnawati, Eem; Sabaruddin, Sabaruddin; Nurrahman, Agung
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4832

Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu wujud dari konsep collaborative governance. Namun, dalam pelaksanaannya, Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh masih menghadapi permasalahan terkait sumber daya manusia IT dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Metode penelitian adalah kuasi kualitatif dengan menggunakan software NviVo 12 dalam pengolahan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh menggambarkan bahwa DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat mengenali kebutuhan masyarakat yang perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi. Adanya dukungan teknologi dari Diskominfo dan komitmen positif dari kepala daerah memberikan peluang yang luas bagi penerapan MPP di Kota Banda Aceh. Tahapan strategi debat yang memengaruhi menunjukkan adanya pemerintahan daerah yang adaptif dalam menyesuaikan praktik penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Tahap perencanaan tindakan kolaboratif, telah menunjukkan adanya berbagai pihak yang turut berkolaborasi dan kontribusinya memberikan dampak positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh termasuk dalam kategori baik, namun membutuhkan upaya perbaikan serta peningkatan pada beberapa aspek, diantaranya penguatan prioritas anggaran untuk berkolaborasi dengan Lembaga IT dan memperbaiki infrastruktur pendukung layanan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Digitalisasi Pelayanan, Mal Pelayanan Publik.

SMART VILLAGE DEVELOPMENT STRATEGY IN SUKAPURA VILLAGE, INDONESIA Nurrahman, Agung
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4844

Smart villages are deemed capable of addressing fundamental issues in rural areas; however, scientific publications on smart village development strategies remain scarce. This study aims to scrutinize the smart village development strategy in Sukapura Village, Indonesia. This research method is qualitative, using SOAR analysis and litmus tests. The results showed that there were 13 strategic issues that had been analyzed through SOAR analysis and then after the litmus test, the 7 most strategic issues were obtained. The research concludes that the Smart Village Development Strategy in Sukapura Village, Indonesia, can be effectively pursued through a 4-pronged approach: 1) regulation measures, 2) facilitation, 3) collaboration, and 4) socialization. Overall, these strategies involve drafting regulations, providing facilitation and training, collaborating with academics and other stakeholders, and utilizing social media for community involvement. Keywords: Smart Village, Smart Village Strategy, Smart Village Development Strategy

ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON PUBLIC ORDER, PEACE, AND COMMUNITY PROTECTION IN BANDUNG CITY Rahmadanita, Annisa; Nurrahman, Agung
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 2, September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041

Public order, peace, and community protection are under the responsibility of the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The high prevalence of violations requires effective enforcement of the Regional Regulation on Public Order, Tranquility, and Community Protection. This research was conducted to analyze the implementation and enforcement of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 using a quasi-qualitative method with an inductive approach. Bandung City Government has established clear regulations regarding the matter. Unfortuantely, several challenges resulting from inadequate facilities and incentives for regional regulation enforcers persist, particularly for members of the sub-district Linmas and Linmas task forces at sub-district and city levels. This research shows that the implementation of relevant regulation by Satpol PP is categorized fairly good. Several aspects in the implementation can be further improved. Keywords: Regional Regulation, Law Enforcement, Public Order, Peace And Community Protection

Analisis Smart Governance di Kota Bengkulu Mauludi, M. Rezza; Nurrahman, Agung
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4693

Pemerintah Kota Bengkulu telah mengadopsi smart city khususnya dimensi smart governance dalam penyelenggaraan digitalisasi pelayanan publik. Namun, masih terdapat permasalahan diantaranya berkaitan dengan adanya laman website yang tidak dapat diakses. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menjelaskan smart governance di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan ialah Quasi Qualitative. Alasan digunakan metode tersebut ialah karena hasil penelitian yang diperoleh menggunakan teori sebagai dasar pemikiran dari awal penelitian atau alat analisis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerapan smart governance melibatkan berbagai elemen, diantaranya elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, aspek partisipasi menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat yang masih terbatas dan pada aspek strategi politik menunjukkan bahwa belum adanya dukungan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penerapan tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan komitmen positif melalui penyediaan layanan publik berbasis online, adanya pengembangan infrastruktur dan transparansi pemerintahan. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kota Bengkulu terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan. Rekomendasi penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu sebaiknya dapat menyusun kebijakan daerah yang dapat mendukung penerapan smart governance, menyusun prioritas kebutuhan infrastruktur, meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi layanan publik berbasis online, dan mengembangkan mekanisme kolaborasi tidak hanya dengan pihak swasta, tetapi juga dengan pihak akademisi dan dari unsur media. Kata kunci: Digitalisasi Pelayanan Publik, Smart City, Smart Governance, Transformasi Digital.

Analysis of Smart Governance Implementation In Ternate City, North Maluku Province Aswar, Muh. Hajarul; Nurrahman, Agung; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol 6 No 2 (2024): October
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61076/jpp.v6i2.5026

The Ternate City Government has organized the digitization of public services, but based on the Electronic-Based Government System index, the index results obtained are still included in the insufficient category. This study aims to obtain an overview and analyze the implementation of smart governance in Ternate City. The research method used is Quasi Qualitative Method. The results showed that community participation in decision-making in Ternate City was good, with the level of participation and frequency achieved, although there were still people who were not fully involved. The availability of public services and infrastructure still needs to be improved, while government transparency and information accountability have been well achieved. The smart governance strategy in Ternate City already exists, but the policy basis for implementing smart governance is still not fully realized. In conclusion, the implementation of smart governance in Ternate City shows progress in community participation, transparency, and strategy, but still needs improvement in the availability of public services, infrastructure, and supporting policy basis.

Analysis of Smart Governance Implementation In Ternate City, North Maluku Province Aswar, Muh. Hajarul; Nurrahman, Agung; Rahmadanita, Annisa
Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol. 6 No. 2 (2024): October
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61076/jpp.v6i2.5026

The Ternate City Government has organized the digitization of public services, but based on the Electronic-Based Government System index, the index results obtained are still included in the insufficient category. This study aims to obtain an overview and analyze the implementation of smart governance in Ternate City. The research method used is Quasi Qualitative Method. The results showed that community participation in decision-making in Ternate City was good, with the level of participation and frequency achieved, although there were still people who were not fully involved. The availability of public services and infrastructure still needs to be improved, while government transparency and information accountability have been well achieved. The smart governance strategy in Ternate City already exists, but the policy basis for implementing smart governance is still not fully realized. In conclusion, the implementation of smart governance in Ternate City shows progress in community participation, transparency, and strategy, but still needs improvement in the availability of public services, infrastructure, and supporting policy basis.

Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Miskin melalui Aplikasi Bangkit di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Rahma, Elza Amira; Nurrahman, Agung
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 4 No 1 (2025): Edisi Januari 2025 - Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v4i1.1612

The purpose of this service is to validate and verify poverty data through the Bangkit application which is implemented in Sukahaji District. The service method used is data verification and validation. The results of the service activities show that the inclusion of photos of external and internal house conditions and information that classifies a population as poor or not, obtaining data through work practices, interviews, documentation and recording population data through the application is very important in classifying the poor. Various features in the Bangkit app have been improved. At least, in the last three weeks there have been five improvements that greatly facilitate the data collection of the poor. There was a decrease in the poverty rate, which initially amounted to 1,647 families, reduced to 1,556 families. In conclusion, the data verification and validation activities conducted by the Team can encourage the updating of data on poor families.

Penguatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Website Kelurahan Banguntapan Dalam Mendukung Digitalisasi Layanan Publik Loli, Yanuarius Asan; Nurrahman, Agung
Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/commen.v3i2.2059

The digitization of public services is a critical effort to achieve ease and transparency in government functions, often facilitated through a village website. However, not all village websites are managed optimally, a challenge observed at the Banguntapan Village website. This community service activity aimed to strengthen the management and utilization of the Banguntapan Village website to support the digitization of public services. The methods used were education, mentoring, and socialization. The results show that following these interventions, there was an 85% increase in the knowledge and skills of officials in managing the website. Additionally, this activity successfully raised public awareness regarding the existence and utilization of the website. In conclusion, the community service activities successfully enhanced both officials' capabilities and public awareness. Recommendations from this activity include the need for stronger leadership support to build a digital ecosystem, a clear division of tasks for employees, and the participation of staff in regular website management training. Furthermore, content creation should be aligned with each department's duties, and clear procedures for website management should be established.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search