Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai YUSTHIMA Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Dewi, Putu Eka Trisna
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

 1 
TINJAUAN YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA: ANALISIS PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) Mahadewa, Dewa Gede Rama; Dewi, Putu Eka Trisna
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1794

Abstract

Penegakan hukum pidana internasional menghadapi tantangan serius ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi ICC dalam menghadapi pelaku kejahatan internasional dari negara yang bukan pihak Statuta Roma, serta menelaah efektivitas dan hambatan dalam penerapan hukum internasional terhadap kepala negara yang masih aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku hukum internasional, dan dokumen resmi ICC. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif ICC memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan perang berdasarkan prinsip command responsibility dan ketentuan hukum humaniter internasional. Namun, pelaksanaan yurisdiksi menghadapi kendala politik dan hukum, terutama karena Rusia menolak kewenangan ICC dan adanya keterbatasan mekanisme eksekusi. Di sisi lain, tindakan ICC tetap penting sebagai bentuk penegasan prinsip non-impunitas dan upaya simbolik untuk menjaga integritas hukum internasional. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung penegakan keadilan global. Langkah tersebut penting agar yurisdiksi ICC tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat menghasilkan keadilan substantif bagi korban kejahatan perang. Kata kunci: Yurisdiksi Internasional, Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasiona
PASUBAYA MAWARANG DALAM SISTEM PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MELINDUNGI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anthara, Komang Dita Kusuma; Dewi, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1324

Abstract

ABSTRAK Adat perkawinan di Bali mengikuti prinsip kekeluargaan patrilineal. Pada masa lampau, variasi perkawinan di Bali cukup beragam, namun seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya, hanya dua bentuk perkawinan yang diakui secara sah, yaitu perkawinan konvensional dan perkawinan luar biasa. Dalam kenyataannya, masyarakat Bali kini mencatat adanya jenis perkawinan baru, yakni perkawinan pada ngelahang. Setiap pasangan yang menjalani perkawinan ngelahang ini membuat perjanjian kawin, dikenal sebagai pasobaya mewarang. Oleh karena itu, permasalahan muncul mengenai regulasi terkait pasobaya mawarang dalam konteks perkawinan ngelahang menurut Undang-Undang perkawinan dan Bagaimana kebijakan yang memberikan keleluasaan terhadap anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tetegenan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga.Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, serta telaahan kasus yang terjadi. Materi hukum yang digunakan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa peraturan mengenai pasubaya mawarang dalam situasi perkawinan di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sejalan dengan perspektif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan perjanjian kawin. Pasobaya mewarang dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tanggungan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga dapat melibatkan pembentukan perjanjian kawin, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut dengan jelas menetapkan bahwa suatu perjanjian kawin dianggap sah apabila memenuhi empat persyaratan esensial, yaitu kesepakatan yang jelas di antara para pihak yang terlibat, kemampuan hukum mereka untuk menetapkan suatu kesepakatan, adanya suatu objek tertentu, dan adanya alasan (causa) yang halal. Kata Kunci: Perkawinan, Pasobaya Mewarang, Padegelahang.
Co-Authors Amirotul Azizah Anthara, Komang Dita Kusuma Dwijayanti, I Gst. Ag. Laksmi Mahadewa, Dewa Gede Rama Pemayun, Cok Trisna Dewi Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri Sahara, Lely Suargita, I Nyoman Tungga, Benyamin