Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pratiwi, Marlia; Santina, Rika; Maulidiana, Lina
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4234

This research aims to analyze consumer legal protection for financing agreements at PT. Bintang Mas. This research is a type of field research using a qualitative approach, where this research directly observes and participates in related objects, namely taxpayers who make payments at the Samsat UPTD I Bandar Lampung office. Based on the results of the analysis, it was concluded that there was a default committed by the financing company, which in this case was PT. Bintang Mas Bandar Lampung has closed its office activities and none of the directors can be found and held accountable, resulting in huge losses for consumers, consumers have finished carrying out their responsibilities but the finance company is free from responsibility and has no good intentions to complete it. these problems, consumers of PT. Bintang Mas is the victim of a breach of contract committed by the finance company, having difficulty in paying taxes because Samsat UPTD 1 Bandar Lampung requires taxpayers to be able to include original Proof of Motor Vehicle Ownership (BPKB)

Peran Petugas Rutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Rumah Tahanan Negara Oswan, Jonli; Santina, Rika; Melati, Dwi Putri
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4233

This research aims to analyse the role of officers at the Class II B Krui State Detention Center (Rutan), Pesisir Barat, Lampung, in dealing with criminal acts of abuse between prisoners. Detention centers as institutions responsible for coaching prisoners often face problems of violence in cells which hinder the coaching process. One of the violent incidents that occurred at Krui Detention Center involved several inmates who were involved in a fight that resulted in abuse. This research focuses on how detention center officers carry out their functions in preventing and handling criminal acts of abuse, as well as the factors that influence the occurrence of violence within the institution. The research method used is a qualitative approach using interviews and observations of officers and prisoners in detention centers. It is hoped that the results of the research will provide an overview of the challenges faced by officers in creating safe and conducive conditions, as well as provide recommendations for improving more effective monitoring and coaching systems in detention centers. It is also hoped that this research can strengthen the correctional system so that prisoners can return to society with better behavioral changes.

Copyrights Protections of Songs In Cover Version Activities Santina, Rika; Santiago, Faisal; Barthos, Megawati
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 4 No. 1 (2023): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v4i1.375

A phenomenon that is currently rife is covering songs created by other people to be uploaded on digital music media for commercial purposes without the creator's permission. While copyright violations have occurred so far, often without any meaningful legal settlement. One of the most visited digital music platforms by the public is a video-based digital music media called YouTube. The results are not copyright infringement if the creation and distribution of the Cover Version through information and communication technology media is non-commercial in nature and benefits the Author or related parties, if the Author expresses no objection to such production and distribution. If the act of covering a song does not meet the elements of Article 43 and Article 44, it is a Copyright infringement. What Gen Halilintar did was copyright infringement, because he made a cover of a song without fulfilling the above elements. The author does not fully agree with the judge's decision to completely reject Nagaswara's lawsuit, because what Gen Halilintar did was a copyright infringement. The basis for the judge's consideration was that the purpose of making cover came from subscribers. Many people cover songs through YouTube, Gen Halilintar covered Nagaswara's “Lagi Syantik” song without permission but still included the word cover and the song title. The judge found that the claim for royalties from this song fell to Wahana Musik Indonesia (WAMI) as the collective management agency, not to Gen Halilintar

PENYELESAIAN SANGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) DI KECAMATAN LABUHAN RATU (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk) Busroni, Busroni; Zanariyah, Sri; Idham, Idham; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3935

Hukum agraria/pertanahan terbentuk berdasarkan UUD 1945 yang mewajibkan penggunaan tanah bagi kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, tanah merupakan hak seluruh warga negara yang kepemilikannya dapat dilindungi melalui pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat, namun saat ini banyaknya muncul sertifikat palsu dan tak jarang juga muncul sertifikat asli namun palsu atau yang biasa disebut dengan sertifikat ganda (overlapping). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama terkait kasus overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu untuk menganalisis 1) faktor yang menyebabkan terjadinya Overlapping; 2) proses pembuktian hak milik atas tanah yang terjadi karena sertifikat ganda atau overlapping; dan 3) penyelesaian sangketa tanah akibat overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara No. 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overlapping disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kelalaian petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan tata ruang oleh Pemerintah Kota, keberadaan mafia tanah, serta kesalahan administratif dan prosedural. Proses pembuktian sertifikat tanah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, seperti pengecekan ulang terhadap objek sengketa, analisis kasus sengketa, gelar perkara, pengkajian blokir Sertifikat Hak Milik (SHM), pemeriksaan lapangan, ploting peta, paparan kasus, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan pembatalan salah satu sertifikat dari pihak yang bersengketa. Di sisi lain, pembuktian dalam proses pengadilan dilakukan dengan cara menghadirkan data, fakta, dan saksi. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 142 RBg dan Pasal 1365 KUHPerdata, serta menggunakan hati nurani untuk menilai kebenaran dan keadilan dalam memberikan keputusan.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Winarti, Wiwik; Melati, Dwi Putri; Maulidiana, Lina; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3937

Narkotika dalam perkembangannya tidak hanya sebagai obat tetapi suatu kesenengan karena efek yang ditimbulkannya, oleh karena itu banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika, selain sanksi pidana juga ada sanksi berupa rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta menganalisis dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor : 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dan bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang. Selanjutnya, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

LARANGAN SOCIAL-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK: STUDI KASUS TIKTOK SHOP PASCA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 Indah, Diena Fukuyama; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3933

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi larangan dalam kegiatan social-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta dampak yang timbul setelah penutupan TikTok Shop pasca diberlakukannya regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan dalam social-commerce yang diatur dalam Permendag meliputi: (1) larangan penjualan barang impor dengan harga rendah, (2) larangan transaksi jual beli langsung di platform social-commerce, (3) pembatasan iklan dan promosi, (4) kewajiban perizinan, serta (5) pengawasan dan pembinaan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, penutupan TikTok Shop di Indonesia setelah diberlakukannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 membawa dampak hukum yang signifikan, mencakup: (1) pembatasan aktivitas social-commerce, (2) kewajiban perizinan bagi pelaku usaha digital, (3) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, (4) dampak terhadap UMKM, serta (5) penyesuaian operasional TikTok di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan elektronik agar lebih adil serta mendukung pertumbuhan usaha lokal.

PENGARUH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA Santina, Rika
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31301

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kualitas infrastruktur di banyak daerah. Namun, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, termasuk kapasitas pemerintahan lokal yang terbatas, praktik korupsi, dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Variasi dampak ekonomi juga menjadi perhatian, di mana daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan pemerintahan yang kuat cenderung mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi, sementara daerah yang kurang berkembang masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas pemerintahan lokal, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik korupsi, dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah tertinggal. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia

ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Tamil Selvan; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce

ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Tamil Selvan; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search