Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : JURNAL GOVERNANCE OPINION

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PANEN PADI Soetarto Soetarto; Besti Rohana Simbolon; Sabali Zebua
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the community empowerments that is currently being carried out by the Regional Government at Kelurahan Mabar Hilir is the Rice Farmer Group Program. The research method used is Qualitative method. The Data Collection Techniques used in this study are interviews, documentation and observation. Types and sources of data used in this study are Primary Data and Secondary Data. Based on the results of research that has been described on the Role of Local Government in empowering farming communities to increase rice yields, explains that the government has collaborated with the Department of Agriculture and Maritime Affairs in terms of providing agricultural facilities such as providing plowing machines (Jetor), water pumping machines, subsidized fertilizers, seeds, rice threshing machines by partnering with agricultural field practice (PPL) to provide counseling to farmers. Community empowerment of farmer groups in the village of Mabar Hilir, Medan Deli sub-district has been implemented and has been felt by the farming community well, but in addition there are still obstacles such as agricultural land that is increasingly decreasing, agricultural land ownership and irrigation are not available. The role of the Regional Government in empowering the peasant community is to further strive for the interests of the community in the form of policies so that the community does not experience overwhelmed to work on programs from the Regional Government, namely the farmer group program.
DISKRESI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVSU Jenni Ginting; Besti Rohana Simbolon
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 1 (2021): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims finding out how the Policy for the Procurement of Goods and Services in the Era of the Covid-19 Pandemic in the Provsu Government Environment and to find out whether the regulations that support the discretion of the Policy on the Procurement of Goods and Services in the Era of the Covid-19 Pandemic in the Provsu Government are supported. Based on Law no. 30/2014 concerning State Administration which explicitly regulates discretion, it is important to conduct research related to discretion to see how to implement the right decisions in the policy of procurement of goods and services during the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The author interviewed 11 informants who represented the implementation of tasks in the Procurement of Goods and Services at the Governor's Office of North Sumatra Province. The results of this study are that the Covid-19 pandemic has changed the process of procurement of goods and services within the North Sumatra Provincial Government. There are many budget items that have been cut and refocused. Even so, the procurement policy still refers to the existing provisions. The discretionary policy for the procurement of goods and services has a reference in Presidential Regulation 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. In conditions such as the Covid-19 pandemic, certain conditions are called and policies can be carried out outside of existing habits. The factors that support and hinder the procurement of goods and services in the era of the Covid-19 pandemic are the availability of rules that support discretion to support, while the provisions of health protocols can be an obstacle.
PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DESA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGA PANAH KABUPATEN KARO Dartianis Haria; Kalpin Sembiring; Juander Sebayang; Besti Rohana Simbolon
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 1 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: mengetahui bagaimana peranan pemerintahan desa dalam pencegahan stunting di Desa Bertah, bagaimana bagaimana kondisi masalah stunting di Desa Bertah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Penelitian dilaksanakan di Desa Berta Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research). Metode penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verivikasi. Informason dalam penelitian berjumlah 10 orang terdiri dari kepala desa, skretaris desa, ketua BPD desa, wakil ketua BPD desa dantokoh masyarakat, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Ketua Karang Taruna, Masyarakat, Kader Balita. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah terhadap stuting di Desa Bertah sangat berpengaruh positif dapat di lihat banyak memiliki keunggulan dari tersedianya posyandu di kecamatan dalam menangani gizi buruk pada anak, serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan tetap memperhatikan kampromisasi dalam menangani stunting di Desa Bertah dalam menangani masalah stunting. Kondisi masalah stunting di Desa Bertah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pola hidup sehat yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan asupan makanan bergizi dalam percepatan penurunan stunting di Desa Bertah. Serta ketersediaan data masyarakat miskin yang kurang valid sehingga beberapa program yang terdapat dalam kebijakan intervensi gizi sensitif penurunan stunting menjadi tidak tepat sasaran karena beberapa sasaran program tersebut berdasarkan pada data penduduk miskin.
ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PILKADA 2018 DI SUMATERA UTARA Arifin Sihombing; Sutarto Sutarto; Besti Rohana Simbolon; Fendrikus Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As 2018 local election organizer, General Election Commissions (KPU) of North Sumatra plays an active role in succeeding of election activities and increases voter participation. This study aims at determining how the performance of The North Sumatera Provincial KPU in 2018. This research method is descriptive qualitative where data collected are in the form of words and images, not numbers as in quantitative research. This research was conducted in Medan at the Provincial KPU office and several agencies because the informants came from the party supporting both candidates for governor, Ombudsman, academic and KPU candidates. Based on the results of the study, the researchers conclude that, the North Sumatra Provincial KPU has served well and consistently in accordance with the tasks charged. From the eleven informants, eight have argued that the General Election Commission of North Sumatra Province already have a good category. One said the performance was classified as neutral, had done it but had not been significant in the quality difference from before. Two other informants said that it was not good because in some areas there was a re-election. General Election Commission of North Sumatra Province is not intervened by any party in carrying out their duties and in the dissemination of information such as socialization; it involves mass media so that the public knows all the stages. It has carried out its duties and functions in accordance with the provisions of the Election Law which have been designated as election organizers.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal) Teman Yuce Gulo; Besti Rohana Simbolon; Karyawati Ndruru
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di kecamatan medan sunggal sampah merupakan salah satu persoalaan yang cukup mengganggu dimana peningkatan penduduk dan bergantinya pola konsumsi masyarakat sehinggadapat menyebabkan pengaruh pada tingkat volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beraneka macam. Sampah merupakan benda yang tidak lagi digunakan oleh makhluk hidup. Dalam hal ini PEMKO Medan melimpahkan kewenagan kepada Camat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sampah pada lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan PERWAL 18 tahun 2021 di Kecamatan Medan Sunggal. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini reduksi data,penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Bersasarkan PERWAL nomor 18 tahun 2021 Kecamatan Medan Sunggal melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pengelolaan sampah. Kecamatan Medan Sunggal juga memberikan pelayanan pengelolaan sampah melalui personil yang ditugaskan untuk pengelolaan sampah masyarakat. Dengan mempersiapkan seperti sarana dan prasarana.
STRATEGI PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KOTA MEDAN Ricky Chrisna Maholi Pasi; Besti Rohana Simbolon; Calfin Sinaga
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Medan dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting, serta Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan. Dengan melakukan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang terdapat di lapangan guna diurai dengan lebih tajam dan terperinci dalam proses analisis. Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain melalui pengamatan langsung, interaksi wawancara, serta pengumpulan dokumen sebagai bahan penelitian. Hasil riset ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan menerapkan strategi untuk mengurangi prevalensi stunting dengan tujuan mencapai penurunan setiap tahunnya. Upaya tersebut melibatkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta program-program pemerintah yang melibatkan seluruh Dinas dan lembaga-lembaga terkait di Kota Medan yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan ditujukan kepada masyarakat Kota Medan. Implementasi program pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan belum mencapai hasil optimal dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai stunting, kurangnya partisipasi masyarakat, serta minimnya kesadaran masyarakat umum mengenai program pencegahan dan penanganan stunting tersebut.
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI KECAMATAN KUTABULUH KABUPATEN KARO Peranginangin, Berlin; Simbolon, Besti Rohana; Pin, Pin
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 9 No 1 (2024): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kecamatan bertugas mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Jadi pembinaan kegiatan ekonomi kreatif yang pelakunya adalah masyarakat, termasuk dalam tugas Pemerintah Kecamatan bersama unsur pemerintahan lainnya yang terlibat. Apalagi pelaku ekonomi tersebut adalah warga Kecamatan Kutabuluh. Pemerintah Kecamatan dapat berperan dalam memfasilitasi dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Diharapkan akan ditemukan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo. Dalam penelitian awal ditemukan belum ada program tetap Pemerintah Kecamatan Kutabuluh yang sebenarnya harus berperan. Apa yang mereka lakukan untuk mendukung sektor ini sifatnya belum terencana dengan baik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah camat, beberapa pegawai Kecmatan Kutabuluh dan masyarakat pelaku ekonomi kreatif. Adapun hasil penelitian Pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kecamatan Kutabuluh antara lain pembuatan keranjang Raga Dayang-dayang, kuliner khas Karo dan lain-lain, yang didukung oleh berbagai faktor, seperti sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, ternak dan perkebunan. Pemerintah Kecamatan Kutabuluh telah melakukan perannya dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, dengan peran regulator, katalisator dan fasilitator yakni memfasilitasi bantuan modal dengan menganjurkan kepada pemerintah desa agar mendukung kegiatan ekonomi kreatif menggunakan anggaran dana desa, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif, menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, serta mempromosikan produk ekonomi kreatif ke pihak swasta baik melalui event-event maupun kegiatan pesta tahun seperti Pesta Bunga dan Buah di Kabupaten Karo
PERANAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA MARINDAL 1, KECAMATAN PATUMBAK, KABUPATEN DELI SERDANG Lahagu, Upi Aman; Karo-Karo, Rehmuli; Simbolon, Besti Rohana; Fadhly, Ilham
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 9 No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintahan desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang beserta staf kantor kepala desa dan kepala dusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak memiliki peran utama dalam pembangunan infrastruktur jalan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastuktur jalan dilakukan mulai dari proses penetapan pelaksana pembangunan yang didasarkan pada peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan infrastrastruktur jalan. Selanjutnya pemerintahan desa menyusun kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah desa juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintahan desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yaitu kecilnya anggaran, kurangnya sosialiasi program dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.