Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal PERKUSI: Pemasaran, Keuangan dan Sumber Daya Manusia JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Sutiyani, Sutiyani
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Assets PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2012 - 2021 Sutiyani, Sutiyani; Lisdawati, Lisdawati
Jurnal Ilmiah PERKUSI Vol. 4 No. 2 (2024): PERKUSI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.perkusi.v4i2.39698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap Return On Asset pada perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2012-2021. Jenis peneltian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Popoulasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dari tahun 2012-2021. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset dimana nilai thitung = 6,356 > ttabel = 1,895 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan secara parsial Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset dimana nilai thitung = 1,649 < ttabel = 1,895 dengan nilai signifikan 0,143 > 0,05. Sedangkan secara simultan Current Ratio dan Debt To Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Hal ini berdasarkan dari hasil uji F yaitu Fhitung = 36,615 > Ftabel = 4,74 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,888 yang artinya Return On Assets dipengaruhi Current Ratio dan Debt to Equity Ratio sebesar 88,8% dan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKUTU FIRMA (Fa) DALAM KEPAILITAN Nurfransiska, Ferika; Budiharto, Didik; Zham-Zham, Lelly Muridi; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuahperkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yangmemiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankankegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimanaberdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satusyarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niagamengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yangberkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Nurfransiska, Ferika; Zham-Zham, Lelly Muridi; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapatmenyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketaserifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknikpengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yangtelah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan deskriptifkualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnyasertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda, sertaakibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Faktor-faktor yang dapatmenyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itusendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saatpengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanahdan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dariBadan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karenaketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktorpemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid danUntuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentukpenyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara samadengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yangmempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatusengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta danperistiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat buktiyang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihakPenggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkanadakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusanpengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidakmembenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apaapa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya.Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yangharus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum denganadanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastianhukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.
TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL GILIMANUK Hamid, Abdul; Nurfransiska, Ferika; Jatmiko, Krisno; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberiperlindungan hukum terhadap seseorang yang dirugikan hak dan kepentingannyaserta untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Banyaknya kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa sering terjadi di perairanIndonesia dan menjadi pemberitaan yang seringkali kita dengar, akibat dari kejadiantersebut maka dapat dipastikan syahbandarlah yang menjadi tersangkanya. Dalammelaksanakan tugas, fungsi dan kewenanangannya seorang syahbandar tidakbekerja seorang diri tetapi dibantu oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yaituMarine Inspector SDP yang bertugas memeriksa kelaiklautan kapal sebelum kapalberangkat yang hasil pemeriksaan tersebut adalah laik dan laik laut kapal tersebut,bila kapal dilaporkan laik laut maka seorang syahbandar akan menerbitkan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimakasud akan tetapi bila laporan marine inspectorSDP selaku Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melaporkan bahwa kapal tidaklaik laut maka seorang syahbandar akan menangguhkan penerbitan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimaksud sampai kapal tersebut melengkapi semuapersyaratan administratif maupun pemeriksaan fisik kapal yang telah dilaporkantersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentangtanggung jawab hukum seorang syahbandar dalam pengawasan keselamatan kapalangkutan penyeberangan pada satuan pelayanan pelabuhan penyeberanganGilimanuk. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah menganalisis bagaimanaperanan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutanpenyeberangan, menganalisis faktor - faktor apa yang menghambat syahbandardalam melaksanakan pengawasan keselamatan sarana angkutan penyeberanganserta tanggung jawab hukum syahbandar bilamana terjadi kecelakaan kapalangkutan penyeberangan.
PENGARUH PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) TERHADAP SISTEM PEMILU STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 Jatmiko, Krisno; Nurfransiska, Ferika; Sutiyani, Sutiyani; Putra, Vingky Dwi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.779

Abstract

This research is motivated by the existence of a provision for the threshold for presidential candidacy in Article 222 of Law Number 7 of 2017 which regulates the minimum requirement of 20% of the House of Representatives seats or 25% of the national valid votes for political parties to nominate the president. This provision is considered to limit the participation of small parties and cause electoral injustice. The Constitutional Court, which previously consistently rejected the testing of Article 222, through Decision Number 62/PUU-XXII/2024 finally canceled the article because it was considered to violate the principle of people's sovereignty and cause intolerable political inequality. This research uses a normative juridical method with a legislative, case, and conceptual approach, as well as analyzing primary and secondary legal materials. The results of the study show that the Constitutional Court can test norms in the realm of open legal policy if it is proven to be contrary to the constitution. Although only as a negative legislator, the Court also provides normative recommendations as a guide for the House of Representatives to draft replacement regulations, such as the elimination of vote-based or seat-based thresholds, as well as involving small parties in the formation of laws. This ruling creates a legal vacuum that must be immediately responded to by lawmakers to maintain legal certainty ahead of the 2029 election. This research emphasizes the importance of consistency in the legal reasoning of the Constitutional Court and the need for public involvement in the formulation of new norms so that electoral democracy in Indonesia is maintained.
Co-Authors Abdul Hamid Budiharto, Didik Ferika Nurfransiska Krisno Jatmiko Lisdawati Lisdawati Putra, Vingky Dwi Zham-Zham, Lelly Muridi