Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Perjanjian Jasa Titip (Jastip) Online: Tinjauan Elementer Pemberian Kuasa dan Jual Beli dalam Hukum Perikatan Indonesia Dinda Delfina; Adinda Dwi Larasat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13103

Abstract

As a Mandate agreement (regulated under Article 1792 et seq. of the Civil Code), the customer often entrusts the Jastip provider with the authority to purchase goods on their behalf. The provider acts as an agent, undertaking an action for and on behalf of the customer, for which they receive a fee or commission. Conversely, the transaction often culminates in a final exchange resembling a Sale and Purchase agreement (regulated under Article 1457 et seq. of the Civil Code), where the provider transfers the purchased goods to the customer for an agreed-upon price, which includes the cost of the item and the service fee. This duality leads to ambiguity concerning the precise rights, obligations, and legal liability of each party, particularly in cases of non-performance (wanprestasi), defects in the product, or losses during transit. The current legal uncertainty necessitates a clear delineation of the underlying contract to ensure legal certainty (kepastian hukum) and consumer protection within this growing sector. The agreement's validity, like any contract, relies on the fulfillment of the four requirements of a valid contract stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Ultimately, this analysis suggests that while the Jastip agreement predominantly functions as a specialized form of Mandate involving intermediary services, its practical execution carries substantial elements of a Sale and Purchase transaction. A clearer legal framework or standardized contractual template is essential to mitigate potential disputes and afford adequate legal protection to both Jastip service providers and consumers in the digital era.
Kepastian Hukum Perlindungan Upah Pekerja Dalam Perspektif Hukum Perdata Perburuhan Purborini, Vivi Sylvia; Delfina, Dinda
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.14753

Abstract

Upah merupakan hak normatif pekerja dan memainkan peran mendasar dalam memastikan standar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarga mereka. Namun, dalam praktik ketenagakerjaan, berbagai masalah sering muncul, seperti keterlambatan pembayaran upah, pemotongan upah sepihak, dan ketidakpatuhan terhadap standar upah minimum oleh pengusaha. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pekerja, yang secara struktural berada di posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam perlindungan upah pekerja dari perspektif hukum perdata ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Materi hukum terdiri dari sumber hukum primer berupa undang-undang ketenagakerjaan dan sumber hukum sekunder, termasuk buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Temuan menunjukkan bahwa, secara normatif, pengaturan perlindungan upah telah diatur secara komprehensif dalam undang-undang ketenagakerjaan; namun, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi, yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan norma hukum dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjamin perlindungan upah yang adil dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja.