Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA Sitinjak, Juni Irianti; Ambarita, Lenny Mutiara
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3926

Abstract

Semangat Reforma Agraria sebagaimana yang terkandung di dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) banyak dipertanyakan kembali berkaitan dengan penerapan pelaksanaan Reforma Agraria, sehingga perlu dilakukan pengujian atau pengkajian untuk menentukan apakah UUPA perlu ditinjau ulang atau tidak. Perlu diketahui bahwa UUPA telah menerapkan asas-asas penting bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Pelaksanaan Reforma Agraria dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah bagi rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya telah terjadi penyimpangan terhadap asas-asas atau semangat UUPA yang dilakukan oleh penguasa pada masa pemerintahannya. Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, yang telah dilakukan Pemerintah masih meninggalkan permasalahan utama yang dihadapi di bidang pertanahan, yang menimbulkan konflik atau sengketa pertanahan khususnya legalisasi dan redistribusi tanah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap  implementasi Reforma Agraria. Metode Penelitian yang  digunakan adalah metode tinjauan literatur (library research), yaitu penelitian yang didasarkan pada literatur hukum dan pendapat para ahli hukum. Pada umumnya, implementasi Reforma Agraria membawa dampak secara langsung pada beberapa hal, yakni : adanya kesetaraan pada masyarakat pedesaan, meningkatnya pendapatan dan standar hidup, tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya produksi, serta terbentuknya modal dan investasi. Reforma Agraria dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketimpangan agraria dan konflik sosial.
ASPEK HUKUM PERDATA TENTANG SAHNYA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOST YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DAN NOTA BON PEMBAYARAN Ambarita, Lenny Mutiara; Sitinjak, Humala; Sitinjak, Imman Yusuf; Sitanggang, Udin Freddy
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2022): Vol 3 No. 1 April 2022
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/5dyehm76

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan penyewaan kamar kost yang dilakukan secara lisan dan nota bon pembayaran. Banyaknya masalah yang terkadang terjadi terhadap sewa menyewa kamar kost secara lisan, dimana masalah yang terjadi adalah karena hak dan kewajiban para pihak yang tidak tertulis dan sering dilanggar yang menjadi masalah dikemudian hari. Pelaksanaan penyewaan kamar kost yang dilakukan secara lisan dan nota bon pembayaran tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagaimana layaknya perjanjian sewa menyewa rumah, tetapi dengan azas konsensualitas artinya sesuatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dan apa yang menjadi objek perjanjian. Perlindungan hukum atas terjadinya sewa menyewa kamar kost yang dilakukan secara lisan dan nota bon pembayaran adalah penyewa mendapatkan haknya untuk menempati kamar kost sampai pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan awal para pihak. Sedangkan pemilik kost mendapatkan haknya sebagai pemilik sewa kamar kost. Penyewa kamar kost mendapatkan haknya kenyamanan untuk tinggal di kamar kost sekalipun tidak ada perjanjian tertulis atas hak kenyamanan tersebut, sedangkan pemilik kamar kost mendapatkan haknya untuk segala inventaris termasuk seluruh isi kamar kost tidak mengalami kerusakan selama masa sewa, jika ingin melakukan perbaikan harus mendapat ijin dan sepengetahuan pemilik kamar kost
DISSEMINATION OF PROVISIONS FOR BAD CREDIT PERSPECTIVE OF CREDITOR RISK ON GUARANTEES THAT DO NOT BELONG TO THE DEBTOR AT THE PEOPLE'S CREDIT BANK NUSANTARA BONA PASOGIT 6 Ambarita, Lenny Mutiara
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8vtjn982

Abstract

Pada era global yang sudah sangat berkembang selalu diikuti dengan perkembangan hukum yang tidak akan pernah habis untuk diteliti dan dipelajari. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Dalam memenuhi syarat administrasi sebelum melakukan akad perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat NBP 6 Tanah Jawa dengan debitur atau nasabah para marketing cenderung kurang mengerti administrasi ataupun persyaratan tentang alas hak yang memerlukan roya, peralihan nama sertipikat baik itu balik nama waris maupun balik nama jual beli, pemecahan sertipikat dan permohonan pendaftaran tanah. Demi terwujudnya administrasi yang baik dan benar sekaligus sosialisasi kepada masyarakat melalui marketing, dan untuk mencegah kebingungan dalam kelengkapan administrasi maka kami memilih melakukan pengabdian ini sebagai proses pengajaran kepada sumber daya manusia di PT.BPR NBP 6.
SOSIALISASI JUAL BELI TANAH DENGAN OBJEK WARISAN (JEMAAT METHODIST W.L. ARMSTRONG PARAPAT KABUPATEN SIMALUNGUN) Sitinjak , Imman Yusuf; Gultom, Sariaman; Sitinjak, Humala; Nainggolan, Rosita; Sitinjak, Wahyunita; Hermes, Christian Daniel; Ambarita, Lenny Mutiara
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25747

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai jual beli tanah warisan. Ketika tanah yang akan dilakukan jual beli merupakan tanah warisan, tanah tersebut memang sudah dilakukan pembagian namun belum dilakukan balik nama atas sertifikat hak milik tanah tersebut. Bukan hanya itu saja masalah yang lain ketika tanah warisan tersebut belum bersertifikat sehingga untuk melakukan balik nama perlu persetujuan dari seluruh ahli waris. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang jual beli tanah warisan. Penyelesaian masalah jual beli tanah warisan adalah penjual harus mendapat kuasa dan kesepakatan dari para ahli waris untuk dapat melakukan jual beli atas tanah warisan tersebut. Pada saat penandatanganan akta jual beli semua ahli waris turut memberikan persetujuanya untuk menjual tanah warisan tersebut. Persetujuan itu dapat diberikan dalam surat tersendiri maupun langsung secara bersama-sama menandatangani akta jual beli. Namun, untuk lebih aman, ada baiknya selain dengan surat persetujuan khusus dilakukan juga dengan penandatanganan akta jual beli secara bersama-sama oleh para ahli waris.
PENTINGNYA PENDIDIKAN TENTANG KENAKALAN REMAJA TERHADAP PESERTA DIDIK (SMK TRISAKTI PEMATANGSIANTAR) Sitinjak, Imman Yusuf; Gultom , Sariaman; Sitinjak, Humala; Nainggolan, Rosita; Hermes, Christian Daniel; Purba, Van Lodewijk; Simbolon, Netty Mewahaty; Sitinjak, Wahyunita; Ambarita, Lenny Mutiara; Purba, Ika Rosenta
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32853

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat oleh para peserta didik, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi mengenai kenakalan remaja. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara hukum tentang kenakalan remaja. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan nyata untuk meningkatkan karakter peserta didik dan pemahaman kenakalan remaja. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para peserta didik di lingkungan sekolah dan di masyarakat.
Reconstructing the Roles and Responsibilities of Directors and Business Actors in Online Transactions in Star Up Companies Based on Justice Values Ambarita, Lenny Mutiara; Hulu, Fonaho
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4443

Abstract

This research discusses the roles and responsibilities of directors and business actors in online transactions in start-up companies with a focus on the value of justice. Digital technology has changed the way business is conducted, but a key challenge is ensuring fairness in online transactions, including transparency, data security and consumer protection. Using a qualitative approach with case studies on digital start-ups in Indonesia, the research results show that directors play an important role in establishing fair strategic policies, while business actors must implement these policies with integrity. In conclusion, this reconstruction of roles and responsibilities is important for creating a fair and sustainable business environment.
Implementation of Land Dispute Resolution with Justice Hulu, Fonaha; Ambarita, Lenny Mutiara; Damanik, Pandapotan; Gulo, Yurulina
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 2 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i2.32627

Abstract

The purpose, as with various other arrangements, is to ensure legal certainty, provide legal protection for the people in the context of supporting sustainable development without ignoring the principle of environmental sustainability. The purpose of this research is to analyze the application of equitable land dispute resolution because so far the regulation of land dispute resolution has not been equitable, giving rise to various disputes in the process of resolving land cases. The research method used in this research is the normative juridical method. In addition, it is necessary to establish a special court that handles land issues, namely the Agrarian Court, a special court for land dispute resolution under the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Novelty in this research with the establishment of institutions and laws and regulations that specifically deal with the issue of fair land dispute resolution is expected that the Agrarian Court can fulfill a sense of justice for the parties in the settlement of land disputes that have occurred so far in the community.