Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Study of Business Law Related to the Sale and Purchase of Inherited Land Sitinjak, Humala; Damanik, Jenriswandi; Sitinjak, Imman Yusuf
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : STMIK Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.714

Abstract

Property rights can be transferred to other parties because there is a legal event. The occurrence of a legal event is that with the death of the right holder, the property right passes from the right holder to his heirs, so that the heirs are obliged to register the transfer of rights due to land inheritance. Property rights can also be transferred due to legal actions, such as buying and selling, exchanging, grants to other parties.  This research analyzes data qualitatively with a normative approach method which will examine the object based on legislation. Source of data used is secondary data. Data collection tools used with documentation studies. The location of the research implementation in Toba Regency. Regarding problems that have been bought and sold but not transferred by the next owner until the land has inherited status, when registering the land or changing the name of the land certificate, you need to ask for evidence of the history of the land, which can be letters of compensation, sale and purchase or other documents. others that are related as evidence and will later become an important part when the land will be passed on to descendants in the event of death
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) Hermes, Christian Daniel; Nainggolan, Rosita; Sitinjak, Humala
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.523

Abstract

This study aims to determine what problems arise in the implementation of a loan agreement with motorized vehicle collateral in a Savings and Loan Cooperative, and how the settlement process is if the debtor defaults in the Savings and Loan Cooperative. This study analyzes data qualitatively. The approach method to this study is normative, which will examine the object systematically based on legislation to provide an opinion or legal argument in the form of legal rules that apply to certain legal events. The data source used is secondary data. The data collection tool used is a documentation study.  The problem that arises in the implementation of a motor vehicle collateral loan agreement in a cooperative is if the cooperative accepts a motor vehicle collateral that has a fiduciary obligation, while the cooperative does not re-register the vehicle collateral when making a savings and loan agreement with the debtor. So, if the customer or debtor is in default, as stated in the standard agreement of the cooperative, then the cooperative does not have the right of execution to resolve the problem. The settlement process if the debtor is in default, the cooperative will make efforts to resolve problematic credit through two methods, namely negotiation and litigation
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF TERRORISM CRIMINAL ACTS Sitinjak, Humala; Damanik, Jenriswandi; Simarmata, Indra Christoper; Ginting, Natalia; Gaol, Yesmita Lumban
Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection for children who are exploited by adults involved in acts of terrorism is subject to the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which regulates that children as perpetrators of criminal acts can be subject to diversion as an effort of restorative justice. In the provisions of Article 6 of Law Number 11 of 2012, it states that diversion aims to achieve peace between victims and children as a manifestation of efforts to resolve children's cases outside the judicial process. The purpose of the diversion mechanism is to prevent children from deprivation of liberty and encourage the community to participate and instill a sense of responsibility in children and as a form of protection for the future of children who are exploited by adults to commit acts of terrorism in particular. As regulated in Article 7 of Law Number 11 of 2012 which states that cases of children who commit criminal acts that can be diverted are criminal acts with a prison sentence of less than 7 years and not a repetition of the crime. Article 9 of Law Number 11 of 2012 emphasizes that the lower the criminal threat, the higher the priority for diversion. Children who are perpetrators of terrorism crimes are victims of crimes and not perpetrators of crimes because they are victims who are exploited by adults who should receive protection, so children who are involved in terrorism crimes should receive rehabilitation
ASPEK PERJANJIAN SEWA RUMAH DENGAN KESEPAKATAN LISAN Sitinjak, Imman Yusuf; Hermes, Christian Daniel; Simbolon, Netty Mewahaty; Nainggolan, Rosita; Gultom, Sariaman; Sitinjak, Humala
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1696

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bila terjadi wanprestasi sewa menyewa rumah oleh pemberi sewa. perjanjian dibuat secara lisan dan hanya dibuktikan dengan bukti bayar sewa yaitu nota bon, siapa yang dapat membuktikan bahwa ada hak daan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan penelitian normatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan hasil data yang diambil dari pengumpulan data dan dihubungkan untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian. Bila terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa rumah yang dibuat dengan kesepakatan lisan, maka akan ada pihak yang dirugikan terutama pihak penyewa jika wanprestasi nantinya terjadi dari pemberi sewa. Maka dari itu perlunya kesepakatan tertulis baik itu dibuat dibawah tangan oleh para pihak untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam sewa menyewa rumah
Pentingnya Pengetahuan Tentang Kesepakatan Lisan Dalam Sebuah Perjanjian Dibawah Tangan Sitinjak , Imman Yusuf; Rosenta, Ika; Nainggolan, Rosita; Hermes, Christian Daniel; Simbolon, Netty Mewahaty; Gultom, Sariaman; Sitinjak, Humala; Sitinjak, Wahyunita
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/t6a7ph08

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari kesepakatan merupakan hal yang sering dilakukan. Kesepakatan tidak hanya berupa perjumpaan keinginan berhubungan dengan jumpa temu, tetapi juga perjumpaan keinginan seperti bisnis, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, maupun masalah utang piutang lainnya. Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi mengenai kesepakatan lisan. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah diakhiri dengan sharing tanya jawab untuk memperdalam materi pengabdian. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara umum tentang hukum perjanjian. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para masyarakat untuk menghindari masalah-masalah hukum dan memahami solusi-solusi hukum. Pentingnya mempelajari perjanjian dan kesepakatan lisan untuk membuat masyarakat lebih paham hukum, dan mengantisipasi masalah hukum dan dapat diimplementasikan kepada seluaruh masayarakat sekitar yang dapat menciptakan masyarakat yang teratur, rukun dan jauh dari perilaku pelanggaran di masyarakat.
SOSIALISASI JUAL BELI TANAH DENGAN OBJEK WARISAN (JEMAAT METHODIST W.L. ARMSTRONG PARAPAT KABUPATEN SIMALUNGUN) Sitinjak , Imman Yusuf; Gultom, Sariaman; Sitinjak, Humala; Nainggolan, Rosita; Sitinjak, Wahyunita; Hermes, Christian Daniel; Ambarita, Lenny Mutiara
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25747

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai jual beli tanah warisan. Ketika tanah yang akan dilakukan jual beli merupakan tanah warisan, tanah tersebut memang sudah dilakukan pembagian namun belum dilakukan balik nama atas sertifikat hak milik tanah tersebut. Bukan hanya itu saja masalah yang lain ketika tanah warisan tersebut belum bersertifikat sehingga untuk melakukan balik nama perlu persetujuan dari seluruh ahli waris. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang jual beli tanah warisan. Penyelesaian masalah jual beli tanah warisan adalah penjual harus mendapat kuasa dan kesepakatan dari para ahli waris untuk dapat melakukan jual beli atas tanah warisan tersebut. Pada saat penandatanganan akta jual beli semua ahli waris turut memberikan persetujuanya untuk menjual tanah warisan tersebut. Persetujuan itu dapat diberikan dalam surat tersendiri maupun langsung secara bersama-sama menandatangani akta jual beli. Namun, untuk lebih aman, ada baiknya selain dengan surat persetujuan khusus dilakukan juga dengan penandatanganan akta jual beli secara bersama-sama oleh para ahli waris.
PENTINGNYA PENDIDIKAN TENTANG KENAKALAN REMAJA TERHADAP PESERTA DIDIK (SMK TRISAKTI PEMATANGSIANTAR) Sitinjak, Imman Yusuf; Gultom , Sariaman; Sitinjak, Humala; Nainggolan, Rosita; Hermes, Christian Daniel; Purba, Van Lodewijk; Simbolon, Netty Mewahaty; Sitinjak, Wahyunita; Ambarita, Lenny Mutiara; Purba, Ika Rosenta
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32853

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat oleh para peserta didik, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi mengenai kenakalan remaja. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara hukum tentang kenakalan remaja. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan nyata untuk meningkatkan karakter peserta didik dan pemahaman kenakalan remaja. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para peserta didik di lingkungan sekolah dan di masyarakat.
PENTINGNYA PENDIDIKAN NORMA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT TAAT HUKUM Sitinjak, Imman Yusuf; Gultom, Sariaman; Sitinjak, Humala; Nainggolan, Rosita; Hermes, Christian Daniel; Purba, Van Lodewijk; Simbolon, Netty Mewahaty; Sitinjak, Wahyunita; Purba, Ika Rosenta; Damanik1, Pandapotan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42207

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi mengenai norma dan aturan hukum. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara umum tentang norma hukum. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para masyarakat untuk menghindari masalah-masalah hukum dan memahami solusi-solusi hukum. Pentingnya mempelajari norma hukum untuk membuat masyarakat lebih taat hukum, dan dapat diimplementasikan kepada seluaruh masayarakat sekitar yang dapat menciptakan masyarakat yang teratur, runkun dan jauh dari perilaku kejahatan di masyarakat.
Obligation to Pay Online Loans: Dissecting the Principles of Debt Legality in the Digital World Pransisto, Johamran; Sitinjak, Humala; Sitinjak, Imman Yusuf; Junaidi, Junaidi; Thio, Ricky; Rohani, Aceng Asnawi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4372

Abstract

Examining the duty to repay online loans within the framework of debt legality in the digital age, and how successful monitoring and enforcement of laws have been in enforcing online loan rules in Indonesia are the overarching goals of this study. Findings are based on logical viewpoints, critical analysis, and philosophy; the study takes a normative legal stance with analytical descriptive methodologies; it examines pertinent laws and regulations as well as applicable law enforcement activities. In particular, when it comes to dealing with unregistered fintech, the findings reveal a disconnect between current legislation and the efficacy of its oversight. Issues with implementation and enforcement of legislation continue to affect consumer protection and transaction fairness, despite efforts to promote transparency and consumer protection via regulations like Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. For better management, this study suggests tightening the regulatory framework and boosting inter-institutional cooperation.