Articles
<![CDATA[Study of Business Law Related to the Sale and Purchase of Inherited Land ]]>
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>;
<![CDATA[Damanik, Jenriswandi]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Imman Yusuf]]>
<![CDATA[ International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[STMIK Dharma Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.714
<![CDATA[Property rights can be transferred to other parties because there is a legal event. The occurrence of a legal event is that with the death of the right holder, the property right passes from the right holder to his heirs, so that the heirs are obliged to register the transfer of rights due to land inheritance. Property rights can also be transferred due to legal actions, such as buying and selling, exchanging, grants to other parties. Â This research analyzes data qualitatively with a normative approach method which will examine the object based on legislation. Source of data used is secondary data. Data collection tools used with documentation studies. The location of the research implementation in Toba Regency. Regarding problems that have been bought and sold but not transferred by the next owner until the land has inherited status, when registering the land or changing the name of the land certificate, you need to ask for evidence of the history of the land, which can be letters of compensation, sale and purchase or other documents. others that are related as evidence and will later become an important part when the land will be passed on to descendants in the event of death]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ]]>
<![CDATA[Hermes, Christian Daniel]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Rosita]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v5i1.523
<![CDATA[This study aims to determine what problems arise in the implementation of a loan agreement with motorized vehicle collateral in a Savings and Loan Cooperative, and how the settlement process is if the debtor defaults in the Savings and Loan Cooperative. This study analyzes data qualitatively. The approach method to this study is normative, which will examine the object systematically based on legislation to provide an opinion or legal argument in the form of legal rules that apply to certain legal events. The data source used is secondary data. The data collection tool used is a documentation study. The problem that arises in the implementation of a motor vehicle collateral loan agreement in a cooperative is if the cooperative accepts a motor vehicle collateral that has a fiduciary obligation, while the cooperative does not re-register the vehicle collateral when making a savings and loan agreement with the debtor. So, if the customer or debtor is in default, as stated in the standard agreement of the cooperative, then the cooperative does not have the right of execution to resolve the problem. The settlement process if the debtor is in default, the cooperative will make efforts to resolve problematic credit through two methods, namely negotiation and litigation]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF TERRORISM CRIMINAL ACTS ]]>
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>;
<![CDATA[Damanik, Jenriswandi]]>;
<![CDATA[Simarmata, Indra Christoper]]>;
<![CDATA[Ginting, Natalia]]>;
<![CDATA[Gaol, Yesmita Lumban]]>
<![CDATA[ Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Inspiring Law Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Legal protection for children who are exploited by adults involved in acts of terrorism is subject to the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which regulates that children as perpetrators of criminal acts can be subject to diversion as an effort of restorative justice. In the provisions of Article 6 of Law Number 11 of 2012, it states that diversion aims to achieve peace between victims and children as a manifestation of efforts to resolve children's cases outside the judicial process. The purpose of the diversion mechanism is to prevent children from deprivation of liberty and encourage the community to participate and instill a sense of responsibility in children and as a form of protection for the future of children who are exploited by adults to commit acts of terrorism in particular. As regulated in Article 7 of Law Number 11 of 2012 which states that cases of children who commit criminal acts that can be diverted are criminal acts with a prison sentence of less than 7 years and not a repetition of the crime. Article 9 of Law Number 11 of 2012 emphasizes that the lower the criminal threat, the higher the priority for diversion. Children who are perpetrators of terrorism crimes are victims of crimes and not perpetrators of crimes because they are victims who are exploited by adults who should receive protection, so children who are involved in terrorism crimes should receive rehabilitation]]>
<![CDATA[PERANAN GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN ]]>
<![CDATA[Nainggolan, Rosita]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>;
<![CDATA[Gultom, Sariaman]]>;
<![CDATA[Manurung, Rointan]]>
<![CDATA[ Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2021): Vol 2 No. 2 Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36985/npnybs15
<![CDATA[Penelitian ini untuk memahami berbagai upaya pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba serta upaya untuk mengantisipasinya di kalangan peserta didik SMA. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, guru, pengelola sekolah dan penulis sendiri. Masalah penyalahgunaan, peredaran dan pemakaian narkoba adalah masalah yang telah melanda seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masalah tersebut sudah menjadi masalah dunia. Golongan usia sangat rentan terhadap masalah ini adalah kelompok kusia remaja dan peserta didik SMA. Golongan usia ini masih mudah terpengaruh terhadap lingkungan sosial dan teman sepermainan dan faktor lainya yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku. Sehingga perlu disadari dan ditempuh berbagai upaya peventif untuk mengantisipasi mereka terlibat pada penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan Kualitatif. Melalui penggunaan metode dan pendekatan mendalam didalam penelitian ini dapat diketahui bahwa peranan guru bimbingan dan penyuluhan dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik SMA Negeri 1 Silimakuta sangat signifikan yang dikombinasikan dengan pembinaan yang dilaksanakan orang tua di rumah dan bimbingan iman yang dilaksanakan oleh rohaniawan di tengah- tengah masyarakat]]>
<![CDATA[PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN KELUARGA DI NAGORI BAH SULUN BANDAR MASILAM I KECAMATAN BANDAR MASILAM KABUPATEN SIMALUNGUN ]]>
<![CDATA[Gultom, Sariaman]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Rosita]]>;
<![CDATA[Ulfa, Maria]]>
<![CDATA[ Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2022): Vol 3 No. 1 April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36985/g7r15916
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akibat yang ditimbulkan dalam melaksanakan perkawinan dalam usia yang masih muda. Perkawinan usia muda dapat menimbulkan berbagai akibat yang kurang menguntungkan baik suami/istri itu sendiri maupun bagi pertumbuhan generasi muda dan bisa jadi dapat menggagalkan tercapainya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam undang undang Perkawinan bahwa setiap calon suami/istri yang memasuki jenjang perkawinan harus telah matang jiwa raganya yang perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Salah satu penyebab tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah karena tingginya kelahiran yang disebabkan antara lain karena masih seringnya terjadi perkawinan usia muda dan dibawah umur. Hal ini bisa dimengerti karena wanita yang melahirkan pada usia muda akan mempunyai masa subur yang lebih panjang dari usia perkawinannya.Sebagian besar para muda-mudi belum mengetahui batas usia yang ideal untuk dapat melangsungkan perkawinan serta akibat yang ditimbulkan. Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pendidikan keluarga di Nagori Bah Sulun Bandar Masilam I adalah pendidikan adalah salah satu usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian dasar anak baik dalam pendidikan formal dan nonformal. Dimana tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia yang cakap baik jasmani dan rohani baik jiwa maupun pikiran agar mempunyai kematangan didalam menghadapi kehidupan didunia dan di akhirat. Tempat pertama dari pendidikan itu adalah rumah tangga bila rumah tangga rusak maka akan rusak jugalah pendidikan anak-anak mereka. Perkawinan dibawah umur itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap diri pihak yang bersangkutan itu sendiri maupun terhadap anak karena pada usia muda ini belumlah dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjaga diri sendiri serta kesehatannya, maupun menjaga anak-anak mereka karena ini adalah tugas yang berat sedang mereka masih alam masa pertumbuhan untuk mencapai dewasa]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HAL MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (Studi kasus PUTUSAN No. 44/Pid.B/2021/PN Pms) ]]>
<![CDATA[Hutapea, Novelina M S]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>;
<![CDATA[Damanik, Jendriswandi]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Imman Yusuf]]>;
<![CDATA[Simbolon, Theresia Oktarani]]>
<![CDATA[ Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2022): Vol 3 No. 1 April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36985/qcg3ha94
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judiyang mana kejahatan perjudian ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 dari undang-undang tersebut “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Aturan hukum ini jelas menyatakan Indonesia sebagai Negara yang tidak melegalkan perjudian. Meskipun telah diancam hukuman dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih ada yang berani melakukan pidana perjudian. aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi merupakan dimana seseorang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, yang mana permainan judi tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ada izin dari pihak berwenang, Namun dengan sengaja memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan perjudian seperti memperbolehkan orang lain memesan nomor togeljudi.Upaya penerapan yang dilakukan dalam menanggulangi perjudian dapat dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Dan diharapkan upaya tersebut mampu untuk menanggulangi kejahatan perjudian]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERDATA TENTANG SAHNYA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOST YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DAN NOTA BON PEMBAYARAN ]]>
<![CDATA[Ambarita, Lenny Mutiara]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Imman Yusuf]]>;
<![CDATA[Sitanggang, Udin Freddy]]>
<![CDATA[ Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2022): Vol 3 No. 1 April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36985/5dyehm76
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan penyewaan kamar kost yang dilakukan secara lisan dan nota bon pembayaran. Banyaknya masalah yang terkadang terjadi terhadap sewa menyewa kamar kost secara lisan, dimana masalah yang terjadi adalah karena hak dan kewajiban para pihak yang tidak tertulis dan sering dilanggar yang menjadi masalah dikemudian hari. Pelaksanaan penyewaan kamar kost yang dilakukan secara lisan dan nota bon pembayaran tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagaimana layaknya perjanjian sewa menyewa rumah, tetapi dengan azas konsensualitas artinya sesuatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dan apa yang menjadi objek perjanjian. Perlindungan hukum atas terjadinya sewa menyewa kamar kost yang dilakukan secara lisan dan nota bon pembayaran adalah penyewa mendapatkan haknya untuk menempati kamar kost sampai pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan awal para pihak. Sedangkan pemilik kost mendapatkan haknya sebagai pemilik sewa kamar kost. Penyewa kamar kost mendapatkan haknya kenyamanan untuk tinggal di kamar kost sekalipun tidak ada perjanjian tertulis atas hak kenyamanan tersebut, sedangkan pemilik kamar kost mendapatkan haknya untuk segala inventaris termasuk seluruh isi kamar kost tidak mengalami kerusakan selama masa sewa, jika ingin melakukan perbaikan harus mendapat ijin dan sepengetahuan pemilik kamar kost]]>
<![CDATA[ASPEK PERJANJIAN SEWA RUMAH DENGAN KESEPAKATAN LISAN ]]>
<![CDATA[Sitinjak, Imman Yusuf]]>;
<![CDATA[Hermes, Christian Daniel]]>;
<![CDATA[Simbolon, Netty Mewahaty]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Rosita]]>;
<![CDATA[Gultom, Sariaman]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v8i1.1696
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bila terjadi wanprestasi sewa menyewa rumah oleh pemberi sewa. perjanjian dibuat secara lisan dan hanya dibuktikan dengan bukti bayar sewa yaitu nota bon, siapa yang dapat membuktikan bahwa ada hak daan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan penelitian normatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan hasil data yang diambil dari pengumpulan data dan dihubungkan untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian. Bila terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa rumah yang dibuat dengan kesepakatan lisan, maka akan ada pihak yang dirugikan terutama pihak penyewa jika wanprestasi nantinya terjadi dari pemberi sewa. Maka dari itu perlunya kesepakatan tertulis baik itu dibuat dibawah tangan oleh para pihak untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam sewa menyewa rumah]]>
<![CDATA[Pentingnya Pengetahuan Tentang Kesepakatan Lisan Dalam Sebuah Perjanjian Dibawah Tangan ]]>
<![CDATA[Sitinjak , Imman Yusuf]]>;
<![CDATA[Rosenta, Ika]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Rosita]]>;
<![CDATA[Hermes, Christian Daniel]]>;
<![CDATA[Simbolon, Netty Mewahaty]]>;
<![CDATA[Gultom, Sariaman]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Wahyunita]]>
<![CDATA[ Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/t6a7ph08
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari kesepakatan merupakan hal yang sering dilakukan. Kesepakatan tidak hanya berupa perjumpaan keinginan berhubungan dengan jumpa temu, tetapi juga perjumpaan keinginan seperti bisnis, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, maupun masalah utang piutang lainnya. Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi mengenai kesepakatan lisan. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah diakhiri dengan sharing tanya jawab untuk memperdalam materi pengabdian. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara umum tentang hukum perjanjian. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para masyarakat untuk menghindari masalah-masalah hukum dan memahami solusi-solusi hukum. Pentingnya mempelajari perjanjian dan kesepakatan lisan untuk membuat masyarakat lebih paham hukum, dan mengantisipasi masalah hukum dan dapat diimplementasikan kepada seluaruh masayarakat sekitar yang dapat menciptakan masyarakat yang teratur, rukun dan jauh dari perilaku pelanggaran di masyarakat.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pendapatan Masyarakat Jemaat Gmi Banuh Raya Melalui Budidaya Lada Perdu ]]>
<![CDATA[Sitinjak, Wahyunita]]>;
<![CDATA[Sihaloho, Arvita Netti]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Imman Yusuf]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Humala]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36985/rhmjnf16
<![CDATA[Tujuan pengabdian memberikan pembelajaran untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat sekitar Desa Banuh Raya, Kecamatan Simalungun dengan mengajak prospek budidaya lada perdu. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2024 di GMI Banuh Raya, Kabupaten Simalungun Cara pembudidayaan lada perdu ini memang cukup mudah. Cocok ditanam pada pekarangan yang sempit ataupun lahan terbatas. Budidaya lada perdu dapat juga ditanam pada pot ataupun polyback. Prospek dari budidaya lada perdu memang dapat dikatakan bagus dan cerah. Sehingga bisnis budidaya lada perdu ini bisa dijadikan pilihan bisnis yang menjanjikan. Hanya saja belum populer bagi masyarakat umum atau belum sepenuhnya di kenal masyarakat karena kurangnya informasi yang di dapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Lada perdu bisa menjadi solusi mengatasi keterbatasan lahan di daerah perkotaan. Sebab lada perdu dapat ditanam di pot atau polybag diteras rumah atau pekarangan. Dengan jarak tanam 1 m x 2 m populasi lada perdu bisa mencapai 5.000 pokok per hektar lahan. Mengingat cara budidaya lada perdu tidak terlalu sulit dan dapat ditanam dipekarangan rumah, di pot dan polyback maka sangat layak dikembangkan di daerah perkotaan sebagai salah satu alternatif usaha penambahan sumber pendapatan keluarga bagi masyarakat. Metode yang dilakukan dengan: Survei, Perencanaan Program, Formulasi Rencana Aksi, Implementasi Program, Evaluasi. Hasil kegiatan ini disambut baik dan sangat direspon oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat di sekitar. Sampai saat ini semua bibit lada yang dibagikan kepada kelompok sasaran tumbuh dengan baik dan dirawat oleh masyarakat yang bersangkutan. Demikian juga tidak ada kendala dan masalah yang ditemui sepanjang proses pelaksanaan kegiatan]]>
