Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Rechtsnormen

Peran BPJS Kesehatan dalam Menanggapi Perubahan Struktur Pekerjaan di Era Globalisasi Ekonomi Rahmadani, Gema; Rokan, Mustafa Kamal; Affan, Ibnu
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.808

Abstract

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan semakin meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan gig economy. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial, terutama terkait dengan akses layanan kesehatan bagi pekerja. BPJS Kesehatan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berperan penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Namun, dengan semakin banyaknya pekerja lepas dan pekerja migran yang tidak terdaftar dalam hubungan kerja formal, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan merata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana BPJS Kesehatan beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel dan bagaimana sistem jaminan kesehatan ini dapat memperluas cakupannya untuk melindungi pekerja informal, pekerja lepas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, tulisan ini juga membahas tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memperbaiki kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di tengah perubahan global. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi dampak dari globalisasi ekonomi terhadap dunia kerja.
Optimalisasi Calling Visa, E-Visa, dan Sanksi Pidana dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Kamboja Hidayat, Rahmat; Syahnan, Mhd.; Rokan, Mustafa Kamal
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1578

Abstract

Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kamboja menunjukkan pergeseran karakter migrasi tenaga kerja dari persoalan administratif menjadi persoalan kejahatan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan praktik scam dan judi online. Fenomena ini menimbulkan risiko serius, baik terhadap perlindungan warga negara maupun terhadap kepentingan hukum nasional Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen kebijakan keimigrasian dan hukum pidana dalam mencegah PMI ilegal ke Kamboja, dengan fokus pada penerapan calling visa, e-visa, dan sanksi pidana berdasarkan asas nasional aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan  normatif empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu migrasi ilegal dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calling visa dan e-visa merupakan instrumen administratif yang relatif lebih selektif dan proporsional dalam mencegah penyalahgunaan visa untuk bekerja secara ilegal dibandikan travel ban. Sementara itu, penerapan sanksi pidana terhadap PMI ilegal yang secara sadar terlibat dalam jaringan scam dan judi online menjadi penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga wibawa hukum nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa pencegahan PMI ilegal ke Kamboja memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu melalui integrasi instrumen keimigrasian dan hukum pidana, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional.