Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

KONSEP PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH DAN WARAHMAH MENURUT ULAMA TAFSIR Rahmadani, Gema; Arfa, Faisar Ananda; Nasution, Muhammad Syukri Albani
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i1.4171

Abstract

Pernikahan adalah ikatan yang erat dengan dimensi agama atau spiritualitas, oleh karena itu, pernikahan tidak hanya melibatkan aspek fisik dan materi, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam dimensi inner dan rohaniah. Sasaran utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Untuk mencapai hal tersebut, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga setiap individu dapat mengembangkan dirinya sendiri dan mencapai kesejahteraan spiritual serta materi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dari konsep pernikahan “Sakinah, mawaddah dan warahmah”. Hal ini dilakukan dengan merangkum beberapa pandangan dari ulama tafsir, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga yang dimaksud dengan “Sakinah, mawaddah dan warahmah” adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah. Keluarga ini ditandai dengan adanya kasih sayang yang seimbang di antara anggota keluarga dan lingkungannya, sehingga mampu menerapkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif dengan pendekatan konseptual. Sumber-sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, dan pandangan para ulama tafsir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk mendukung temuan penelitian.
PERAMPAM DENE (PERJANJIAN PERKAWINAN) TRADISI GAYO : PERSFEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Rahmadani, Gema; Iqbal, Muhammad; Zein, Achyar
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4641

Abstract

Perjanjian perkawinan dikenal istilah “perampam dene”. Denda akan dikenakan kepada suami atau istri yang melanggar perjanjian perkawinan apabila disaksikan oleh orang tua atau anggota keluarga dari pasangan tersebut dan diketahui kedua Reje (kepala desa). Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulandata dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perkawinan di Desa Gunung Tunyang berjalan lancar. adalah (1) Menyampaikan niat acara pernikahan perampamdene kepada Reje Kampung (2) Melakukan Pakat Sudere (3) Menjalankan tradisi adat Pernikahan Perampam Dene dan (4) Menyampaikan Nasihat Terhadap putra-putri. Mengapa masyarakat masih menjalani tradisi perjanjian PerampamDene adalah (a) untuk menjaga keselamatan generasi muda agar terhindar dari hal-hal buruk seperti pergaulan yang tidak baik dan perzinahan; (b) masyarakat masih mempertimbangkan adanya tali persaudaraan (c) Masyarakat masih menilai bahwa perkawinan PerampamDeen berlangsung sebagai suatu proses tradisi yang diwariskan secara turunan.
Desain Indutri Sebagai Karya Yang Dilindungi (HAKI) AR, Azhari; Rahmadani, Gema
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 19, No 1 (2019): Edisi September 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v19i1.1741

Abstract

A designer has a copyright on the results of his creativity in the form of a blueprint and has the exclusive right to make the artwork into three or two dimensions. The industrial design law is directed at protecting mass-produced goods. People prefer protection with the right to industrial design, which is only protected for 10 years. This is because a design is very easy and can be imitated quickly by the general public. When it is protected by copyright, it becomes ineffective and wasteful. Copyright does not protect mass products.Keywords: Design, Industry, Work, Intellectual Property Rights
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. Mdn) Syarifuddin, Syarifuddin; Rahmadani, Gema; Ali, Siti Husniyyah
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7377

Abstract

Legal protection for women and children is highly prioritized as a state commitment as emphasized in Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Violence becomes a phenomenon in life, not only in the public sphere, but also in the domestic sphere which gives rise to violence in the household (KDRT). ). Husband and wife relationships should ideally be built in a harmonious and happy atmosphere, but many wives experience acts of violence from their husbands, both physically, psychologically, sexually and economically. Victims of domestic violence find it difficult to express the suffering they experience to law enforcement, because of the strong view that the husband's abusive treatment of his wife is part of a personal event, so he cannot be reported to the police, besides, he is worried that the husband will be more abusive to himself after his wife returns to his house because there is no legal protection from the police and/or courts. Even some of the wives of victims of domestic violence chose to hold back the suffering she goes through because she worries about her future if her husband has anything to do with law enforcement. 1 Dosen Fakultas Hukum UISU This study uses a normative juridical method. The approach used is legislation, concept and case analysis. primary and secondary legal materials. Collection technique through literature study and qualitative analysis. Fulfillment of the rights of victims of domestic violence based on Article 10 letter a of the PKDRT Law in Designation Number: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, has not provided legal certainty, justice and benefits for victims, because there is no firm action from law enforcement officials if protection for victims based on court decisions is not implemented, because these decisions are only declarative in nature and do not have executorial power. The implementation of the protection order without the victim's perspective is evidenced by the absence of a firm court order to limit the perpetrator's space for movement, the prohibition to enter the shared living space, the prohibition to follow, supervise or intimidate the victim. victims (Explanation of Article 31 Paragraph (1) letter a of the PKDRT Law), so that court decisions in criminal cases only explain or stipulate a situation so that it does not need to be implemented, which results in not having legal force based on court products.
Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Rahmadani, Gema
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 2 (2023): Edisi Januari 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i2.6491

Abstract

The heir who dies is a Muslim, so his inheritance rights are Islam, so that the settlement of inheritance for heirs can be carried out according to Islam and can be resolved in the Religious Courts. If the heir has a different religion from the heir, then the inheritance settlement is carried out in the District Court. Heirs of different religions still receive inheritance through a mandatory will with the acquisition of inheritance rights for heirs of different religions whose share is not more than 1/3 of the inheritance. So that in Islamic law, non-Muslim heirs of different religions with Muslim heirs still get their rights as heirs through a mandatory will. Keywords: Inheritance, Religion, Islamic Law, Civil Law
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif Affan, Ibnu; Rahmadani, Gema
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 1 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i1.8101

Abstract

The restorative justice approach through rehabilitation in narcotics abuse cases in Indonesia is important because apart from being able to recover addicts from their dependence on narcotics, it can also overcome the problem of overcrowding in prisons.According to data from the Directorate General of Pas on May 9 2022, the number of convicts and detainees throughout Indonesia reached 273,982 people. Meanwhile, the ideal capacity of prisons and detention centers is only able to accommodate around 124,696 prisoners and detainees. Nearly 60% (sixty percent) of prison inmates are narcotics related and more than 80% (eighty percent) of that number are narcotics abusers. Keyword : Restorative Justice, Abuse, Narcotics, Progressive Law
Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain AR, Azhari; Rahmadani, Gema; AR, Zulkifli; Faisal, Muhammad; Daud Syah, Teuku
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 2 (2024): Edisi Januari 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i2.8683

Abstract

Losses to brand rights that other parties use as a domain name to gain profit from the fame of a brand, resulting in the term brand piracy through a domain name. Cybersquatting is an act of brand piracy through domain names, parties who hijack or create domain names by imitating famous brand names and then resell them to other parties. For companies that already have a good reputation and are known in the wider community, this is certainly very disturbing, because this is related to the company's big name and good name. Settlement of trademark rights used by other parties as domain names is resolved through litigation through a court institution. Litigation dispute resolution is regulated in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks from Article 76 to Article 83, while nonlitigation dispute resolution is dispute resolution outside of court, such as through alternative dispute resolution or arbitration. Keywords: Legal Protection, Brands, Domain Names.
Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Rahmadani, Gema; Irham, Muhammad Iqbal
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 2 (2024): Edisi Januari 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i2.8684

Abstract

This article aims to analyze Electronic evidence which if printed and photocopied becomes evidence in the form of documents according to the Religious Court in the divorce process, which is written evidence, although other evidence is also considered important which is complementary to testimony. In the trial the parties may submit events that can be used as a basis for confirming their rights or to refute the rights of others. The kinds of evidence are: Writing, Witness, Testimony, Confession, Oath. The method used in this article is qualitative which is carried out by collecting, analyzing, and interpreting narratives comprehensively on visual data to obtain a complete and comprehensive insight into the proof of strong evidence in the Religious Court. The results of the study concluded that the strong evidence accepted by the judge is written evidence (documents), while some other evidence becomes supporting evidence in the trial process. Keywords: evidence, divorce, court
Pendekatan Maslahah dalam AMDAL Rahmadani, Gema; Panjaitan, Budi Sastra
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i1.4311

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bersifat mengikat pihak-pihak yang tunduk pada lembaga yang menerbitkan aturan tersebut, dalam hal ini Mahkamah Agung. Status hakim tunggal untuk perkara biasa dalam PERMA dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Kehakiman. Perintah tersebut mencakup setidaknya tiga orang yang diperintahkan oleh hakim ketua. Ada 2 (dua) orang hakim anggota. Secara tidak langsung, Mahkamah Agung sebenarnya juga bisa menyelesaikan perkara gugatan kecil lainnya. Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  deskriptif normatif,  dengan   menggunakan  pendekatan konseptual
Alat Bukti Yang Paling Kuat Dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Rahmadani, Gema; Hamdani, Muhammad Faisal; Yuslem, Nawir
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.2836

Abstract

The purpose of this study is to analyze a strong evidence in the judicial process in the Religious Court which the strongest evidence will be accepted by the judge. In the trial the parties put forward events that can. In civil law the strongest evidence is written evidence, whereas in Islamic law written evidence is not very popular or has not been considered the strongest, but confession and oath evidence are considered strong evidence. This type of research uses normative legal research, using a conceptual approach and a statutory approach.  Types and sources of legal materials are positive law, Islamic law and the Qur'an and hadith, primary and secondary.  Legal materials obtained and analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study explain that acceptable evidence that is considered the strongest according to the Qur'an is an oath, while in civil law the strongest evidence is written.