Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGALIHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN Nur Nashriany Jufri; Tatiek Sri Djatmiati; Lilik Pudjiastuti
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.12924

Abstrak Kawasan hutan merupakan salah satu penyokong kelestarian lingkungan hidup. Hutan juga merupakan tempat berkembang biak flora dan fauna yang menjadi unsur sumber daya alam. Dalam perkembangan, kawasan hutan beralih fungsi menjadi tempat usaha pertambangan. Usaha pertambangan di kawasan hutan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi daerah dan negara tetapi juga dapat membuka lapangan kerja dan kerja sama dengan para investor. Namun, pengalihfungsian kawasan hutan untuk usaha pertambangan yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan hidup yang tentunya akan mengancam keberlanjutannya. Oleh karena itu, insturmen hukum sangat diperlukan dalam melihat isu ini. Bagaimana substansi, struktur, dan budaya hukum berperan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan. Bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan diharapkan dapat diantisipasi dan diminimalisir melalui penegakan hukum yang mencerminkan keadilan antar generasi.Kata Kunci: Hutan; Pertambangan; Lingkungan Hidup.AbstractForest area is one of the supporters of environmental sustainability. Forests are also a breeding ground for flora and fauna which are elements of natural resources. In its development, the forest area has been converted into a mining business. Mining business in the forest area not only brings economic benefits to the local government and the state but also can open employment and cooperation with investors. However, the conversion of forest areas for uncontrolled mining businesses can damage the environment which will certainly threaten its sustainability. Therefore, legal insturment is needed in seeing this issue. How the substance, structure, and legal culture play a role in realizing environmental management in forest areas in mining activities. That pollution and environmental damage are expected to be anticipated and minimized through law enforcement that reflects inter generational justice.Keywords: Forest; Mining; Living Environment.

Tanggungjawab Yuridis Hak Pengelolaan Lingkungan Akibat Aktivitas Pemurnian Nikel Nashriany Jufri, Nur
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 6 No. 1 (2024): February, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v6i1.611

This study aims to analyze the legal responsibility of PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) for the right to a good and healthy environment and the forms of accountability of PT. VDNIP in realizing such an environment in Morosi District, Konawe Regency. This research employs a normative legal method with a case study approach involving legal products, including the review of legislation. Based on the research findings, the right to a good and healthy environment must be balanced with the obligation to maintain environmental functions and control pollution. This balance reflects that the community plays a crucial role in preserving environmental sustainability. A good and healthy environment cannot be achieved if the community remains passive towards environmental management. Therefore, in accordance with the provisions of Law Number 32 of 2009, the community must actively participate in environmental protection and management. The research results indicate that the responsibility of PT. VDNIP in maintaining a good and healthy environment heavily relies on the active participation of the community in monitoring and managing the environment.

Government Employee with Work Agreement (PPPK) Position and Regulation in Staffing System based on Civil Servant Act Novita Sebtianingsih, Amaranda; Iskandar Ichlas, Rudy; Nashriany Jufri, Nur
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2215

One of the key aspects of this reform is the restructuring of the staffing system, which includes the management of human resources in the public sector. However, the implementation and technical arrangements regarding PPPK still face various challenges, especially related to the position in the overall staffing system. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach with a literature study. The position of PPPK and State Civil Apparatus (ASN) is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Arrangements that have been stipulated by laws and regulations related to PPPK include 1) Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. 2) Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management. 3) Ministerial Regulation of PAN-RB Number 2 of 2019 concerning PPPK Procurement. Equal Rights and Obligations are PPPK and civil servants entitled to receive salaries and allowances in accordance with applicable regulations. In contrast, PPPK is appointed to fill certain positions without a fixed career path, although they can change positions through re-selection or promotion based on performance.

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung Jufri, Nur Nashriany
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Tujuan penelitian untuk mengetahui: a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penambangan secara ilegal dalam kawasan hutan; b. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah terhadap penerbitan izin penambangan dalam kawasan hutan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif (normatif law research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penegakan hukum pemerintah daerah terhadap izin penambangan batuan adanya penerapan sanksi administrasi terhadap penggunaan kawasan hutan yaitu secara represif (sanksi administratif) yakni berupa upaya penegakan hukum melakukan tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang telah melanggar persetujuan penggunaan kawasan hutan dan izin penambangan, berupa teguran tertulis, berupa pembekuan berusaha, dan berupa pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan.berdasarkan hasil penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum pidana. Seharusnya pemegang Izin Usaha Pertambanagn (IUP) yang tidak dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasn Hutan (IPPKH) yang melakukan aktifitas admnistratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Pasal 119 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara; 2. Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan adalah kewenangan tunggal pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan sesuai kewenangannya, juga dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini kepala daerah provinsi (Gubernur) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Jufri, Nur Nashriany
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Menganalisis penegakan hukum terhadap perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; 2) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan sesuai fungsinya.Penelitian ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi admnistratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. 2) perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan wujud kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaaan hutan dan hasil secara rasional dan bijaksana untuk memelihara kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijaksanaan pengelolaan kawasan huta merupakan bagian kebijaksanaan lingkungan secara global, khususnya di bidang perlindungan hutan dan kehutanan.

Keabsahan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan Mirdan, Mirdan; Iskandar Ichlas, Rudy; Nashriany Jufri, Nur; Umar, Wahyudi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 11 (2024): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the legality of the IUP issuance process in Konawe Islands Regency, identifies potential administrative and legal violations, and provides recommendations to strengthen regulatory compliance. The research method used is normative juridical with a legal and case study approach. The results show that most IUPs in Konawe Islands Regency are issued without meeting administrative requirements, such as adequate environmental studies and consultations with affected communities. In addition, inconsistencies were found in the licensing process, such as procedural violations by the authorities that caused conflicts of interest and losses to the local community. This shows that there is a gap in the supervision and implementation of regulations.

Government Employee with Work Agreement (PPPK) Position and Regulation in Staffing System based on Civil Servant Act Novita Sebtianingsih, Amaranda; Iskandar Ichlas, Rudy; Nashriany Jufri, Nur
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2215

One of the key aspects of this reform is the restructuring of the staffing system, which includes the management of human resources in the public sector. However, the implementation and technical arrangements regarding PPPK still face various challenges, especially related to the position in the overall staffing system. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach with a literature study. The position of PPPK and State Civil Apparatus (ASN) is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Arrangements that have been stipulated by laws and regulations related to PPPK include 1) Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. 2) Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management. 3) Ministerial Regulation of PAN-RB Number 2 of 2019 concerning PPPK Procurement. Equal Rights and Obligations are PPPK and civil servants entitled to receive salaries and allowances in accordance with applicable regulations. In contrast, PPPK is appointed to fill certain positions without a fixed career path, although they can change positions through re-selection or promotion based on performance.

Constitutional Challenges of Digital Bureaucracy: Efficiency and Sovereignty in the Disruption Era Amusroh, Mohammad Rizal; Ichlas, Rudy Iskandar; Jufri, Nur Nashriany
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v52.28141

The digital transformation of bureaucracy has become a strategic agenda for efficient, transparent, and accountable governance. In Indonesia, this transformation was institutionalized through Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the Electronic-Based Government System (SPBE). However, digital governance should not be seen merely as a technocratic project. From a constitutional law perspective, digitalization must adhere to the principles of the rule of law, human rights protection, and national sovereignty. This transformation also promotes innovation and strengthens public participation in monitoring and criticizing government policies, thus enhancing democracy. This article critically examines the implementation of digital bureaucracy within the constitutional law framework. The analysis focuses on whether digitalization improves government efficiency or creates challenges related to digital sovereignty, legal accountability, and equal access. Using normative legal research methods, the study analyzes primary sources, such as legislation, alongside secondary sources, including legal doctrine and academic works on constitutional law and digital governance. The findings show that digital bureaucracy can significantly improve public service quality. However, without a strong legal and constitutional framework, digitalization risks being merely an efficiency myth. Indonesia’s reliance on foreign digital infrastructure threatens digital sovereignty and may undermine constitutional guarantees. Therefore, the development of digital bureaucracy should be seen not only as administrative modernization but also as a constitutional mandate, balancing efficiency with constitutional principles, ensuring inclusivity, equal access, and strengthening digital sovereignty through a robust legal foundation and effective oversight

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search