Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan UNISAN Law Review Law & Social Justice Journal
Rais, Suardi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PROBLEMATICS OF LAW ENFORCEMENT OF UNION BUSTING CRIMINAL ACTION IN GORONTALO PROVINCE Rais, Suardi
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 4 No 2 (2020): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.914 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v4i2.669

Abstract

Although freedom of association has been more than a decade old, workers in Indonesia still face enormous challenges in exercising their collective rights. this is inseparable from the problem of law enforcement against anti-union / labor crime. This study aims to explain and analyze how the form of legal protection of trade unions in Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade Unions and what are the barriers to law enforcement in the imposition of criminal sanctions against union busting perpetrators in Gorontal Province. The method used in this study is a merger between normative research and empirical research methods. The results of this study indicate that the form of protection and law enforcement against violations or criminal acts against the union that occurred especially in the Province of Gorntalo is still very weak, there has been no decisive action from all law enforcement. The workings of the law are inseparable from the law enforcers themselves, law enforcement against criminal acts of the Anti Trade union basically still encounters several obstacles among which are understanding concepts among law enforcers of Law No.21 of 2000 concerning Trade Unions / Labor Unions and lack of coordination among PPNS Employment investigators and Police Investigators.
Pencegahan Dan Pemulihan Korban Penipuan Berkedok Investasi Forex (Foreign Exchange) Di Provinsi Gorontalo Rais, Suardi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v11i2.807

Abstract

Kenyataan bahwa sebuah kejahatan merupakan bentuk dari interaksi antar korban dengan pelaku kejahatan. Interaksi ini mengakibatkan hilangnya hak korban yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum. Namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga beresiko menjadi korban kejahatan. Pemasalahannya adalah bahwa masyarakat (investor) seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat yang tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutupi oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis). Imbasnya banyak masyarakat rela menjual properti maupun aset produktifnya, hingga berani untuk mengambil pinjaman bank untuk menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penipuan investasi skala besar menghasilkan penderitaan berkepanjangan bagi banyak korban. Penderitaan atas kerugian ekonomi berdampak pada emosional, psikologis dan fisik yang berkepanjangan. Bahkan sejak penipuan ini terbongkar, pemerintah dan aspek hukumnya tidak mampu memunculkan skema pemulihan hak korban yang pasti dan jelas. Penanggulangan kejahatan dan penanganan korban yang seringkali lamban dan tidak efektif memperpanjang derita korban. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, upaya meminimalisasi terjadinya korban kejahatan serta pemulihan hak-hak korban kejahatan.
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara Hasan, Yety S; Pede, Albert; Rais, Suardi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.429 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3868

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dana di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. (2) Mengetahui proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan metode empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan: (1) bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi, kedua tidak ada saksi di tempat dan ketiga tersangka kabur. Gorntalo Utara dengan tindakan penal (represif) dan non penal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan terhadap perbuatan-perbuatan pada waktu telah ada perbuatan atau ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi juga untuk menjaga kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. (2) Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang komprehensif.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Polres Gorontalo Utara AbstractThe aims of this study are: (1) To identify and analyze the factors that influence the crime of embezzlement of funds in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. (2) Knowing the process of investigation and prosecution of criminal acts of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. In this study, an empirical method approach. The results of this study explain: (1) that the cause of the crime of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police is due to economic factors, secondly there are no witnesses on the spot and the three suspects fled. North Gorntalo is with penal (repressive) and non-penal preventive measures Recommendations in this study are (1) the role of the police, especially the North Gorontalo Police in dealing with criminal acts of embezzlement, has a very broad field, not only relating to actions when there have been actions or there is an allegation that a crime has occurred, but also to maintain the possibility of a crime occurring. (2) Cases of criminal acts of embezzlement are evidence of the important role of the government and law enforcement, it is necessary to carry out comprehensive law enforcementKeywords: Crime of Embezzlement, North Gorontalo Police
Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri di Kota Gorontalo Mobilingo, Mobilingo; Rusmulyadi, Rusmulyadi; Rais, Suardi; Kamuli, Fahmi
Unisan Law Review Vol 10 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37195/ulr.v10i1.1288

Abstract

The purpose of this research: (1) To find out how law enforcement is against vigilantism at the Gorontalo City Police. (2) To determine the obstacles to law enforcement against vigilantism at the Gorontalo City Police. The type of research used in this research is empirical research. is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of this research show that: (1) The policies carried out by the police are divided into two parts, namely policies for victims and policies for perpetrators, for victims the police provide security, handle victims such as taking them to the hospital and conducive to the area where the vigilante action occurred, Meanwhile, for perpetrators, the police carry out investigations in the form of recording or asking for statements from witnesses and then carrying out investigations to collect evidence. (2) The obstacles experienced by the Gorontalo City Resort Police, especially members of the Criminal Investigation Unit, in enforcing the law against criminal acts of taking the law into their own hands in the jurisdiction of the Gorontalo City Police include obstacles from law enforcers and obstacles to public awareness and compliance with the law, in the form of searching for existing evidence. In the field, there is no evidence that shows anyone who participated in taking the law into their own hands because law enforcement against criminal acts of vigilantism in the Gorontalo Police jurisdiction is still not implemented optimally. Keywords: Law Enforcement, Crime, Vigilante
Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Karim, Rosmawaty; Nur, Rafika; Rais, Suardi
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/wq90qn07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, pendekatan normatif ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengungkap pelaksanaan Restorative Justice. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan tahapan penerimaan permohonan Restorative Justice dari tersangka, baik lisan atau tertulis, selanjutnya membahas bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka serta yang terakhir yakni penerbitan surat penghentian penuntutan dan pencatatan perkara pada register B-19. Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yakni perkara tersebut bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana, Adanya Ganti Rugi dari pelaku serta, dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah Pihak. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah agar mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Restorative Justice khusus dalam bidang lalu lintas serta memaksimalkan sosilaisasi kepada Masyarakat agar lebih memahami sisi positif dari RJ ini.
Co-Authors Albert Pede Hasan, Yety S Kamuli, Fahmi Karim, Rosmawaty Mobilingo, Mobilingo Rafika Nur Rusmulyadi, Rusmulyadi