Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalitas: Jurnal Hukum
Zachman, Nuraini
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Hubungan Kerja di Pengadilan Negeri Jambi Hardi, Dani Alfian; Azed, Abdul Bari; Zachman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1032

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam kedua perkara tindak pidana penggelapan yang melibatkan para terdakwa, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Adapun dampak disparitas putusan tersebut adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar. Adapun upaya antara lain kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas, seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik dan ada baiknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Uu No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PNKlt) Suzanalisa, Suzanalisa; Zachman, Nuraini; Justisia, Praja Pratama
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.517

Abstract

Underwater cables refer to all types of cables laid on the surface of the seabed, undersea cables have now developed into a Sea Cable Communication System (SKKL) thatare interconnected and mutually supportive. Underwater communication cables are cables laid under the sea to connect telecommunications between countries. The disconnection of the underwater cable communication network also occurred in the waters of the Pengabuan River, West Tanjung Jabung Regency. In this case the Tanjung Jabung Barat Resort Police, which is the jurisdiction of the incident, received a report and quickly carried out the law enforcement process, especially since this incident was the first time this had happened in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police. As a result of the disconnection of the underwater cable network, it causes electromagnetic disturbances in the form of blackouts or interrupted communication networks. The purpose of this study is to understand and analyze how law enforcement is against the perpetrators of the criminal act of destroying undersea cables in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police based on Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications (Case Study: Decision Number 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), to understand and analyze the factors that become obstacles, and to understand and analyze the efforts made in overcoming existing obstacles. The research method used is empirical juridical. The results showed that in this case the Captain of the Ship, TB. DABO 103 is an element that is proven to have caused the interruption of the underwater fiber optic network in the waters of the Pengabuan Estuary, due to its negligence resulting in a violation of the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping whichreads"The skipper who carriesout repair activities, trial sailing, loading transfer activities at the port pool, delays, and loading and unloading of dangerous goods without the approval of the Syahbandar as referred to in Article 216 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) at the most." For his negligence, the defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) months, because he was proven to have violated the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, namely carrying out repair activities without the approval of Syahbandar. From the results of the research carried out, the suggestions given are that it is necessary to make ongoing appeals to captains to complete navigation tools in the form of BPI Pushidrosal Maps (Indonesian Seafarers' News) and the latest Marine Maps which serve to explain the latest situations and conditions in the waters and also which can explain the existence of the position of items under the sea including undersea cables so that similar incidents do not happen again.
Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo Sari, Indah; Suzanalisa, Suzanalisa; Zachman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.593

Abstract

The solution to major problems between husband and wife in disharmonious households is to divorce, including the household of a Civil Servant. This also happens in the Tebo Regency Civil Servant environment. The implementation of Civil Servant Percerana in Tebo Regency refers to Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990, so this paper aims to conduct a study of the Implementation of Article 3 and Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 1990 for civil servants who divorced in Tebo Regency.
Co-Authors Abdul Bari Azed Hardi, Dani Alfian Indah Sari Justisia, Praja Pratama Suzanalisa Suzanalisa, Suzanalisa