Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalitas: Jurnal Hukum
Suzanalisa Suzanalisa, Suzanalisa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Sartini, Sartini; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.501 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.88

Abstract

Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu pernikahan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan selama 41 (empat puluh satu) tahun, namun berbagai macam bentuk pernikahan tidak resmi masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah nikah di bawah tangan (nikah siri). Sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri; Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang (ambiguitas) terhadap perbuatan nikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana nikah siri adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat
Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan Ramadhan, Rievky Wahyu; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.789

Abstract

Fisheries crime is a fishing activity carried out by fishermen and is contrary to the code of ethics of irresponsible fishing using prohibited fishing gear that results in damage to the marine ecosystem. Fisheries crime includes malpractice activities in the utilization of fishery resources which are illegal activities. The purpose of this study is to understand and analyze article 85 of Law Number 45 of 2009, whether it is effective enough in reducing the number of uses of haul nets as prohibited fishing gear in East Tanjung Jabung Regency
Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Antara Korp Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Suratni, Suratni; Sahabuddin, S; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1058

Abstract

Excise levy, which is one component of state revenue that has special characteristics and is different from other tax levies, one of the areas that has the potential for state revenue is the Kuala Tungkal Waters Region of West Tanjung Jabung, so synergy is carried out between the Air and Water Police Corps Institution of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency and the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Type Madya Customs B Office. So it is interested in conducting research that aims to understand and analyze the implementation, constraints and efforts in the synergy of the Air and Water Police Corps of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency with the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B in the Kuala Tungkal Waters of West Tanjung Jabung. The research method uses an empirical juridical approach. It is necessary to improve the performance of the synergy of the Office of Customs Supervision and Services of the Jambi Customs Madya Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in resolving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung. investigation, especially the rat lines of smuggling of excise goods. So that this research can provide advice on the ability, integrity of investigators of the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in solving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung and public awareness in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung in legal awareness of the importance of excise and law enforcement of excise crimes in the context of development in Indonesia
Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana Akbar, Muhammad Rizki; Suzanalisa, Suzanalisa; Sarbaini, Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1038

Abstract

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Penegakan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis Upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Penegakan hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam dijalan raya Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adanya faktor yang menjadi kendala antara lain (1) Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat, (2) Minimnya Sosialisasi Peraturan. Adapun upaya dilakukan antara lain a) aparat penegak hukum tentunya akan mengambil tindakan represif. b) Pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap disiplin berlalu lintas. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya masyarakat yang mengemudikan kendaraan baik roda dua dan kendaraan roda empat agar tidak mengunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraannya
Co-Authors Abdul Bari Azed Muhammad Rizki Akbar, Muhammad Rizki Ramadhan, Rievky Wahyu S Sahabuddin Sarbaini Sarbaini Suratni Suratni TATI NURHAYATI