Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW Legalitas: Jurnal Hukum Indonesian Journal of International Law Indonesia Law Review (ILREV)
Abdul Bari Azed
Universitas Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Upaya Penegakkan Hukum Dibidang Hak Kekayaan Intelektual Azed, Abdul Bari
LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2005)
Publisher : Pelita Harapan University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As one of developing countries Indonesia, faced with the challenge of globalization,  has taken the necessary measures to reform its laws especially those that are in connection with the protection of intellectual property rights. The policy that has been taken up to the present time is to adjust, that is to adopt and incorporate, laws concerning the regulation of free market and the free movement of goods and services in the coming single global market system. The urgency of making such policy is to assure an adequate legal protection for the creator, inventor and designer of the intellectually created  goods or services. With that kind of appreciation it is hoped that, in turn, that will bring economic benefit and advantage to the nation. There are series of laws and regulations being adopted from international instruments as well as national laws. The article deals mainly with the legal analysis of the impact of making the current legal policy.
KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Sartini, Sartini; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.501 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.88

Abstract

Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu pernikahan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan selama 41 (empat puluh satu) tahun, namun berbagai macam bentuk pernikahan tidak resmi masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah nikah di bawah tangan (nikah siri). Sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri; Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang (ambiguitas) terhadap perbuatan nikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana nikah siri adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat
Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI Azed, Abdul Bari
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1503.635 KB)

Abstract

Intellectual property right has become important issue for developing countries, especially Indonesia. The governing law for intelelctual property right not only protects the inventors but also the products of intellectual property. Recently, the Government Law No. 2 Years 2005 concerning Consultant of Intellectual Property Rights. This Act is enacted to implement the prescribed article in the Law of the Intellectual Property Rights which required further regulations on Consultant of Intellectual Property Rights. This article will discuss further the issue of IPR Consultant’s role in regards to Indonesian IPR policy.
OBSERVING THE INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES' PERFORMANCE Azed, Abdul Bari
Indonesia Law Review
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPR fulfilled mandate of the people, one of its way is through legislation function, namely formed Act with an agreement with the President. Expectations of the people filled with less than optimal by DPR caused by the performance of the parliament in the field of legislation which was less than satisfactory because did not fulfill the Prolegnas target which they had made themself. This condition caused the functions of DPR as parliament not fully carried out in encouraging people prosperity and developing the country. Hence, it is important to do a series of policy and concrete steps to minimize problems that involve parliament as well as to promote better performance legislation function in the House of Representatives.
Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan Ramadhan, Rievky Wahyu; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.789

Abstract

Fisheries crime is a fishing activity carried out by fishermen and is contrary to the code of ethics of irresponsible fishing using prohibited fishing gear that results in damage to the marine ecosystem. Fisheries crime includes malpractice activities in the utilization of fishery resources which are illegal activities. The purpose of this study is to understand and analyze article 85 of Law Number 45 of 2009, whether it is effective enough in reducing the number of uses of haul nets as prohibited fishing gear in East Tanjung Jabung Regency
Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Hubungan Kerja di Pengadilan Negeri Jambi Hardi, Dani Alfian; Azed, Abdul Bari; Zachman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1032

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam kedua perkara tindak pidana penggelapan yang melibatkan para terdakwa, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Adapun dampak disparitas putusan tersebut adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar. Adapun upaya antara lain kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas, seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik dan ada baiknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari.
Co-Authors Hardi, Dani Alfian Ramadhan, Rievky Wahyu Suzanalisa Suzanalisa, Suzanalisa TATI NURHAYATI Zachman, Nuraini