Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Penegakkan Hukum Dibidang Hak Kekayaan Intelektual Azed, Abdul Bari
LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2005)
Publisher : Pelita Harapan University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

As one of developing countries Indonesia, faced with the challenge of globalization, Â has taken the necessary measures to reform its laws especially those that are in connection with the protection of intellectual property rights. The policy that has been taken up to the present time is to adjust, that is to adopt and incorporate, laws concerning the regulation of free market and the free movement of goods and services in the coming single global market system. The urgency of making such policy is to assure an adequate legal protection for the creator, inventor and designer of the intellectually created Â goods or services. With that kind of appreciation it is hoped that, in turn, that will bring economic benefit and advantage to the nation. There are series of laws and regulations being adopted from international instruments as well as national laws. The article deals mainly with the legal analysis of the impact of making the current legal policy.

KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Sartini, Sartini; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu pernikahan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan selama 41 (empat puluh satu) tahun, namun berbagai macam bentuk pernikahan tidak resmi masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah nikah di bawah tangan (nikah siri). Sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri; Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang (ambiguitas) terhadap perbuatan nikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana nikah siri adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat

Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI Azed, Abdul Bari
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1503.635 KB)

Intellectual property right has become important issue for developing countries, especially Indonesia. The governing law for intelelctual property right not only protects the inventors but also the products of intellectual property. Recently, the Government Law No. 2 Years 2005 concerning Consultant of Intellectual Property Rights. This Act is enacted to implement the prescribed article in the Law of the Intellectual Property Rights which required further regulations on Consultant of Intellectual Property Rights. This article will discuss further the issue of IPR Consultant’s role in regards to Indonesian IPR policy.

OBSERVING THE INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES' PERFORMANCE Azed, Abdul Bari
Indonesia Law Review Vol. 4, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

DPR fulfilled mandate of the people, one of its way is through legislation function, namely formed Act with an agreement with the President. Expectations of the people filled with less than optimal by DPR caused by the performance of the parliament in the field of legislation which was less than satisfactory because did not fulfill the Prolegnas target which they had made themself. This condition caused the functions of DPR as parliament not fully carried out in encouraging people prosperity and developing the country. Hence, it is important to do a series of policy and concrete steps to minimize problems that involve parliament as well as to promote better performance legislation function in the House of Representatives.

Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan Ramadhan, Rievky Wahyu; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.789

Fisheries crime is a fishing activity carried out by fishermen and is contrary to the code of ethics of irresponsible fishing using prohibited fishing gear that results in damage to the marine ecosystem. Fisheries crime includes malpractice activities in the utilization of fishery resources which are illegal activities. The purpose of this study is to understand and analyze article 85 of Law Number 45 of 2009, whether it is effective enough in reducing the number of uses of haul nets as prohibited fishing gear in East Tanjung Jabung Regency

Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Hubungan Kerja di Pengadilan Negeri Jambi Hardi, Dani Alfian; Azed, Abdul Bari; Zachman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1032

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam kedua perkara tindak pidana penggelapan yang melibatkan para terdakwa, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Adapun dampak disparitas putusan tersebut adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar. Adapun upaya antara lain kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas, seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik dan ada baiknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari.

Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 Harifinal, Harifinal; Azed, Abdul Bari; Supeno, Supeno
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.590

Even though the Regional Regulation on the Regional RTRW of Sungai Banyak City has been stipulated, the use of existing space is not yet in accordance with the plans that have been determined. This is indicated by the fact that the building does not meet the building construction requirements for both KDB, GSB and KDH. Provisions on Incentives and Disincentives Related to Licensing for Space Utilization in Trade and Service Zones based on the Regional Regulation on the RTRW of Sungai Banyak City have not been implemented effectively, this can be seen from the 182 Building Approvals that have been issued by the Sungai Full City Government from 2021 to 2023, they are not implemented provisions for incentives and disincentives for controlling space utilization. Factors that become obstacles include the fact that the Regional Regulation has not yet been established, there is still a lack of Satpol PP members, the facilities and infrastructure are still not complete, the community's legal awareness is still low, and people are building houses using the process of adjunct direction from traditional institutions. The efforts made by the Regional Government of Sungai Banyak City to overcome these obstacles include drafting the Draft Regional Regulation on the RTRW Revision, proposing additional members of the Civil Service Police Unit, maximizing honorary personnel, procuring facilities and infrastructure, socializing the Regional Regulation on Spatial Planning to the community, collaborating with traditional institutions in the planning process , utilization and control of the spatial planning of Sungai Banyak City.

Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5c Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Azed, Abdul Bari; Abdullah, Muhammad Zen; Rahman, Juni
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.505

Since the establishment of Correctional Institutions (Lapas), which were originally called prisons and State Detention Centers, various regulations regarding money control in prisons and detention centers have been enforced. However, various efforts that have been made through the application of regulations and restrictions as well as policies on free circulation of money in prisons/detention centers are still not in accordance with the expected objectives. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness of the Free Money Circulation policy in preventing the circulation of narcotics based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, to analyze the inhibiting factors, as well as efforts to overcome them. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the policy of free circulation of money based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 is less effective in preventing the circulation of narcotics at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak. This is proven based on facts supported by data obtained in research, that from 2020 to 2022 the number of violations committed by WBP Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak is still quite high. Factors inhibiting the effectiveness of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary consist of the difficulties experienced by the WBP and the WBP's family to adapt to the use of technology, limited supporting infrastructure that hinder the implementation of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, and there are still gaps related to the entry of cash into prisons, namely related to the accuracy and integrity of officers related to searches of people and goods. Efforts to overcome these obstacles, among others, officers should be more active socialization related to the implementation of the policy of free circulation of money at Class IIB Narcotics Lapas Muara Sabak to WBP and their families which is carried out on an ongoing basis, seeking to prepare supporting facilities/infrastructure either through budget allocations for prisons or through collaboration with other parties. external, and Instilling the values of integrity and professionalism by leaders both at the administrator level and at the supervisory level to all officers.

Problematika Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Pemerintah Kota Jambi Fajri, Ikhwannul; Azed, Abdul Bari; Muslih, M
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.585

Implementation of Jambi City Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services (PTSP), is currently no longer relevant to the dynamics of changing times and the contents of the Regional Regulation do not contain a chapter that regulates supervision as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 25 of 2021 concerning DPMPTSP and BKPM Regulation Number 2 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Supervising Risk-Based Business Licensing. This study explains the implementation of legal products related to licensing in Jambi City Government, the problems of legal products related to licensing in Jambi City Government and the impact of the implementation of legal products related to licensing in Jambi City Government.

Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Azed, Abdul Bari; Muslih, Muhammad; Marliansyah, Fadly
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.514

In Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it is explained that prisoners who have fulfilled certain requirements without exception are also entitled to remission. However, in its implementation in the field, it turns out that there are various problems that arise. The aim of this research is to understand and analyze the implementation of Article 10 Paragraph (1) Letter a of Law Number 22 of 2022 in granting remission rights to prisoners in Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison, to analyze the factors that hinder them and efforts to overcome them, as well as ideal arrangements for granting remission rights for convicts in the future. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the granting of remission rights to prisoners in the Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison is guided by Article 10 Paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, but its implementation is still not effective. The factors that influence the granting of remission rights to prisoners in the Muara Sabak Class IIB Narcotics Prison consist of internal factors include: The mechanism for assessing prisoner behavior using the SPPN instrument is less effective. There are still violations committed by prisoners which result in disciplinary punishment so that the prisoner's proposal for remission is rejected. Meanwhile, the external factors are: There are still delays in the execution of court decisions by the Prosecutor's Office which results in the registration process in prison being late. Efforts to overcome this include: The prison authorities should make a step to simplify the system for assessing the behavior of correctional inmates, Activate both security and coaching programs to shape the character and stimulate changes in behavior of inmates, and Strengthen synergy between the prison authorities and the detention authorities in carrying out executions prisoner. The ideal arrangements for granting remission rights to prisoners at the Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution in the future include: The prison authorities coordinate with the detention authorities, so that prisoners who have been detained for more than 6 (six) months can have their behavior assessed using the SPPN instrument, and the Prison authorities propose rights. remission for detainees who have been detained for more than 6 (six) months in succession with due observance of the provisions of Article 148 of Permenkumham No. 3 of 2018.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search