Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Gagasan Hukum Law and Justice Jurnal Legislasi Indonesia
Suhendarto, Bonaventura Pradana
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Suhendarto, Bonaventura Pradana; Saraswati, Retno
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i3.382-401

Abstract

Dinamika permasalahan dalam proses pilkada terus berkembang, seperti pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Fenomena fakta hukum pelanggaran administrasi calon terpilih baru diketahui pasca penetapan calon terpilih pilkada menjadi persoalan aktual yang belum mampu diakomodasi dalam Undang-Undang Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian mengenai status calon terpilih dan evaluasi penyelenggaraan pilkada terhadap pelanggaran administrasi peserta pilkada sebagai fakta hukum baru yang diketahui pasca penetapan calon terpilih oleh KPUD. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya dokumen kewarganegaraan lain menyebabkan status kewarganegaraan Indonesia gugur dengan sendirinya, karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Gugurnya status tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh hak politik di Indonesia dan penetapan calon terpilih tersebut harus dibatalkan karena hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Fakta ini terjadi karena ada celah hukum dan kurangnya sinergitas penyelenggara serta kepedulian peserta pilkada maupun masyarakat.
Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Suhendarto, Bonaventura Pradana
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.19883

Abstract

Fenomena politik dinasti dalam dinamika pilkada di Indonesia kian meningkat. Politik dinasti mengarah pada kekuatan politik untuk mempertahankan kekuasaan keluarga tertentu. Saat ini, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh politik dinasti terhadap demokrasi dalam pilkada dan pengaturan politik dinasti yang perlu dibentuk dalam menghadapi pilkada mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan perundang-undangan dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti berpengaruh pada dinamika pilkada yang menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan akibat kekuatan politik dari keluarga yang berkuasa. Akan tetapi melarang politik dinasti adalah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, sehingga yang terpenting adalah menguatkan pengaturan dalam pilkada agar mampu menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten sekalipun terdapat calon dari keluarga petahana atau pejabat lainnya.
Integration of E-Government and Artificial Intelligence to Increase Public Participation in Local Governance Suhendarto, Bonaventura Pradana
Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v10i1.8295

Abstract

Penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah daerah seringkali menimbulkan kontroversi karena kurangnya partisipasi masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, terlebih saat ini di berbagai daerah telah mengembangkan e-government. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan e-government dan integrasinya dengan artificial intelligence. Hal ini berbeda dengan penelitian pada umumnya yang hanya mengulas tentang e-government saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi stagnasi pengaturan dan pemanfaatan e-government yang cenderung hanya sebagai sarana informasi sehingga minim keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-government dapat dikembangkan melalui pengintegrasian artificial intelligence untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan mengembangkan layanan aspirasi, sistem summary and analysis, serta layanan evaluasi kebijakan   Local governance and policies often cause controversy due to lack of public participation. The development of technology can be utilized to support local governance, especially now that various regions have developed e-government. This research was conducted to analyze the development of e-government and its integration with artificial intelligence. It is different from research in general that only reviews e-government. This research uses normative juridical method with concept and legislation approach. The results of this study indicate that there is stagnation in the regulation and utilization of e-government which tends to be only a means of information so that there is minimal public involvement in governance. E-government can be developed by integrating artificial intelligence to increase public participation by developing aspiration services, summary and analysis systems, and policy valuation services.
PARTISIPASI YANG BERMAKNA DAN ANALISIS DAMPAK PERATURAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF DEMOKRASI DELIBERATIF HABERMAS Suhendarto, Bonaventura Pradana; Handoyo, Benediktus
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2025.v9.i2.p175-194

Abstract

Konsep Meaningful Participation dan Regulatory Impact Analysis (RIA) berperan penting dalam memastikan bahwa proses legislasi di Indonesia berjalan transparan dan responsif. Sementara itu dalam Perspektif demokrasi deliberatif Habermas menekankan pentingnya diskursus publik yang rasional dan inklusif sebagai fondasi legitimasi hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Meaningful Participation dan RIA dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, ditinjau dari prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan menunjukkan bahwa pelaksanaan Meaningful Participation dan RIA masih terbatas pada aspek formalitas, dengan minimnya keterlibatan publik yang substansial dan penerapan RIA yang belum konsisten. Untuk mewujudkan pembentukan undang-undang yang legitim dan sesuai prinsip demokrasi deliberatif, diperlukan penguatan mekanisme penerapan partisipasi publik dan RIA yang lebih rasional dan responsive sesuai kebutuhan masyarakat seperti aksesibilitas, inklusivitas, peningkatan sumber daya manusia, dan upaya kolaboratif.  
Konstruksi Peran Artificial Intelligence Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Suhendarto, Bonaventura Pradana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1549

Abstract

Fakta menunjukkan, kerumitan legislasi di Indonesia disebabkan oleh proses penyusunan yang panjang, konflik kepentingan dan politik, perdebatan perbedaan pendapat, validitas data, biaya yang mahal. Paradigma berpikir dalam membentuk undang-undang perlu dibenahi supaya lebih efektif dan efisien, namun tidak mengurangi esensi perundang-undangan. Pelibatan teknologi modern seperti AI memungkinkan untuk mengatasi problematika tersebut. Konstitusi telah menjamin penggunaan teknologi, namun sejauhmana peran dan manfaat AI dalam pembentukan undang-undang? serta bagaimana ruang lingkup pelibatan AI dalam pembentukan undang-undang di Indonesia? penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal atau empiris yang menelaah hukum dalam realitas sosial.  Meski demikian, dalam memperoleh data menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI berperan dalam menunjang pembentukan undang-undang menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif. AI berkontribusi dalam mengklasifikasikan partisipasi masyarakat, sinkronisasi peraturan, menyusun simpulan maupun rekomendasi, serta mengantisipasi dampak sosial. Penggunaan AI secara efektif memiliki potensi mengubah tata kelola pemerintahan dan legislasi menjadi lebih baik dan responsif. Akan tetapi, ruang lingkup penggunaan AI hanya sebagai alat bantu sehingga terbatas pada lingkup kerja-kerja tertentu. AI tidak memiliki intuisi, empati, dan hati nurani yang diperlukan dalam membentuk undang-undang, oleh karena itu tetap memerlukan kehadiran manusia dalam proses pembentukan undang-undang.
Co-Authors Handoyo, Benediktus Retno Saraswati