Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.947

P-Index

This Author published in this journals

All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum WAJAH HUKUM Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Hukum Malahayati Pancasila and Law Review Ius Poenale Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Dinamika Hukum Dan Masyarakat

Dewi, Erna

Faculty Of Law, Universitas Lampung

Author-ID : 1581335

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung Erna Dewi
KEADILAN PROGRESIF Vol 5, No 1 (2014): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.159 KB)

Counterfeiting a criminal offense has developed quite complex and because the object is forged money as a legitimate means of payment in a country it will have a negative impact on the economy of a country. The research problem is: How do law enforcement against criminal counterfeiting and counterfeit currency dealers ?, method used is normative and empirical, the data used are primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The results of the research and discussion that law enforcement against counterfeiting and fake currency circulation in the law enforcement officers executed the criminal justice system with the threat of 15 years imprisonment under Article 244 of the Criminal Code. Suggestion is the law enforcement officers should develop law enforcement for perpetrators to unfold its network and provide the maximum punishment to the perpetrators.

Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional Erna Dewi
PRANATA HUKUM Vol 5 No 1 (2010): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i1.71

Dinamika lembaga yudikatif dalam pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh adanya sejarah perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi yang berlaku itu dimulai dari masa pra kemerdekaan sampai terbentuknya UUD 1945, masa berlaku konstitusi RIS 1949, periode UUDS 1950, masa setelah dekrit Presiders 5 Juli 1959 sampai masa sekarang, setelah amandemen yang keempat dari UUD NRI 1945 dengan tujuan ingin mewujudkan lembaga yudikatif sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagai cermin negara hukum dan supremasi hukum. Faktor penghambat dalam pencapaian independensi dari lembaga peradilan tidak hanya dari sisi penegak hukumnya (law enforcement), tetapi juga dari substansi hukum dan budaya hukum, baik budaya hukum penyelenggara negara, penegak hukum. penerap hukum, dan juga masyarakat pada umumnya yang belum mendukung untuk terwujudnya negara hukum dan supremasi hukum yang dicita-citakan.

Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia Erna Dewi
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.89

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.

Tindak Pidana Pencucian Uang Erna Dewi
PRANATA HUKUM Vol 8 No 1 (2013): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v8i1.130

Efforts to combat money laundering This has significance when seeing its impacts, among others, financial system instability, economic distortions and possible interference to control the amount of money in circulation, and the increased variety of criminal acts that make money (wealth) as it is known, various crime, whether committed by individuals or by corporations within the territory of a state and those carried across the borders of other countries increased.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Erna Dewi; Yuniza Arilia; Aditia Arief Firmanto
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4130

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan mewajibkan kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional. Hambatan internal dan eksternal dalam penanganan pecandu narkotika selama proses rehabilitasi yaitu kurangya sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh, serta kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan menambah sember daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, mengadakan seminar dan pelatihan, serta memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang rehabilitasi dan bahaya narkotika.Kata kunci: Perlindungan hukum, Pengguna narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro) Margaretha Laurinsque L.T; Erna Dewi; Indah Satria
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.373

Fornication embodies the kufr one comes from sexual tyranny which results from the existence of deformations that give birth to a part in the figure of our audience. Fornication is a form of cruelty that plays very sluggishly, especially in the face of the victim, especially if the victim is a child because the child is the future successor or can be called the successor of the nation because sexual immorality will violate human rights and can damage human dignity, especially for the soul, reason and descendants. The problem in this research is what factors influence the criminal act of child molestation and how the accountability is based on Decision Number 75 / Pid.Sus / 2020 / PN Metro. The research method using this research journal is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research, the factors causing the perpetrator to commit the crime of sexual immorality against this child include religious factors where the faith of the defendant is shaky and tempted by worldly temptations. the occurrence of sexual immorality.

Sosialisasi dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Mashuril Anwar; Maroni Maroni; Erna Dewi; Rini Fathonah
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 5, No 1 (2020): March 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v5i1.3367

In general, the people of North Raman District do not yet know and understand correctly about tackling trafficking. The people of North Raman Subdistrict have never received legal counsel regarding the crime of trafficking. Therefore, it is necessary to provide good knowledge and understanding through socialization and focus group discussions (FGD) to overcome the problems of partners related to the handling of trafficking in people in the North Raman Regency, East Lampung Regency. Efforts made in this activity are by providing knowledge and understanding of the law about tackling trafficking in people in the District of North Raman, East Lampung Regency. Then proceed with discussion and question and answer, and test the understanding of participants by giving a pre test and post test. The results of the activities show that the socialization activities and focus group discussions (FGD) are important to be carried out in order to increase knowledge, understanding and awareness of the legal community regarding tackling trafficking. How to cite:Anwar, M., Maroni, M., Dewi, E., Fathonah, R. (2020). Sosialisasi dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, 5(1), 53-59.DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i1.3367

Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children of Thieves with Objection Vita Hestiningrum; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah
Pancasila and Law Review Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Criminal acts committed by children should be placed in LPKA as referred to in the law on juvenile justice, however the judge in this decision prefers to place the child in the development of a boarding school, of course in this case the judge has his own considerations. This paper will examine the basic legal considerations of judges in imposing criminal guidance on children who are criminal offenders of theft with weighting, the suitability of decision Number: 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kot with the demands of the Public Prosecutor, and the mechanism for implementing the verdict. Number: 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kot. The research method used in this research uses a normative approach, namely normative research which is carried out by examining the laws and basic theories. As for the results of the research, it was found that the basis for judges' legal considerations in making decisions against children, that in the trial the judge saw the two children who committed the crime not because of the crime factor but because the dominant factor of juvenile delinquency and also the two children could still be mentally corrected by giving opportunity for both children will certainly provide protection for their rights. The judge's decision was not in accordance with the prosecutor's demands where there were differences, namely: first, the judge did not agree with the method of imposing penalties that put children in LPKA; second, the judge's freedom to impose sanctions is also a factor in the incompatibility between the prosecutor's demands and the judge's decision; third, the impact of the harm caused by the two children was not too big. The mechanism for implementing the Decision Number:8/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Kot where the judge handed down the punishment of coaching in the institution to the two defendants in the form of an obligation to participate in a coaching program at the Islamic Boarding School, so that the guidance method followed the guidance method in the pesantren. Based on the results of the research conducted, it is recommended that the Public Prosecutor pay more attention to aspects of benefit in imposing criminal sanctions on children. In addition, the judge's future considerations should reflect justice and progressive steps.

Legal Protection of Children as Witnesses in the Crime of Rape Erna Dewi; Volanda Azis Saleh
Ius Poenale Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Legal protection for victim witnesses in the trial becomes an important issue that must be addressed. because in the field implementation there were not a few victims witnesses worried about giving their testimony at the trial because there was no legal certainty in the form of protection in the trial. The problem in writing this thesis is how is the legal protection of children as witnesses in cases of rape crimes? Why are there obstacles to the protection of children as witnesses in cases of rape crimes? This study uses a juridical normative and empirical approach. Normative research is done on things that are theoretical principles of law, while the empirical approach is done to study the law in fact in the field. Based on the results of the study, the legal protection of children who are witnesses in criminal cases against children who are victims in court cases can give their testimony without having tobe present when examining their cases in court, by using means related to video call or helping to uncover question that arises read out in court and Factors occur obstacles to the protection of children as witnesses in cases of first rape crimes, Factors of Witness and Victim Protection Agency that do not have representatives in the area and lack of socialization, Second Unregulated Form of Witness Protection in the Criminal Procedure Code so that witness protection does not get legal certainty. Third, the Cooperation between Witness and Victim Protection Institutions has not been effective with Law Enforcement Agencies. The suggestions that can be conveyed in this study should law enforcement should provide optimal protection to victims' witnesses until the threat and intimidation is completed on the victim. The government should immediately renew the Child Protection .Act and the Victim witness Protection Act concerning the form of protection for child witnesses as a victim who can provide his statement using telecommunications facilities in the form of video calls or acknowledge written witness statements and then read out in court.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Allia Shafira; Erna Dewi; Zainudin Hasan
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Perjudian adalah sebuah pertaruhan yang dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap memiliki nilai lebih, dengan maksud menyadari bahwa adanya sebuah resiko dan sebuah harapan tertentu dari permainan yang dilakukan serta perlombaan, dan kejadian yang belum pasti hasilnya, salah satu contoh pelaku berinisial S yang melakukan tindak pidana perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Putusan yaitu terdakwa dalam kasus ini mampu bertanggungjawab atas kesalahannya sesuai dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Penerapan sanksi pidana yaitu hakim memberikan sanksi pidana dengan dasar pada pasal tindak pidana perjudian hal tersebut dengan terpenuhinya alat bukti yang digunakan oleh terdakwa, hakim juga harus teliti dalam mengambil suatu keputusan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa agar tidak merugikan salah satu pihak. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perjudian, Pidana

Co-Authors Aditia Arief Firmanto Allia Shafira Andre Arya Pratama Dona Raisa Monica Eko Raharjo Fardiansyah, Ahmad Irzal Fristia Berdian Tamza Hurriyah Ainaa Mardiyah Indah Satria M Dafa Pansya Dila Margaretha Laurinsque L.T Maroni Maroni Mashuril Anwar Mashuril Anwar Nikmah Rosidah Rini Fathonah Rini Fathonah Vita Hestiningrum Volanda Azis Saleh Yuniza Arilia Zainudin Hasan

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search