Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesian Journal of Law and Society JURNAL RETENTUM INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan
ROGERS, MAURICE
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Democratization of Filling Regional Head Positions Rogers, Maurice; Sagala, Christo Sumurung Tua; Munte, Herdi
Indonesian Journal of Law and Society Vol 5 No 1 (2024): Social Justice in Transition: A Global Perspectives
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijls.v5i1.39425

Abstract

The 2024 simultaneous regional head elections have significant implications for leadership vacancies across various regions. Consequently, to address these vacancies, interim regional heads will be appointed until definitive regional heads are elected following the 2024 elections. This paper aims to scrutinize the representation of the populace within the framework of appointing regional heads in Indonesia and to evaluate the concept of democratization as an ideal approach for selecting acting officer of regional heads. Through a normative analysis of diverse sources and prevalent social phenomena, it is asserted that democratization in the process of appointing regional heads is imperative for fostering leaders' accountability to their constituents. However, the current practice of appointing regional heads in Indonesia often diverges from democratic principles. Central government retains exclusive authority to appoint acting officer of regional heads through a closed, non-transparent process devoid of public participation. This process risks signaling vested interests between the appointing authority and the recipients of office. Therefore, reforming the system for appointing acting officer of regional heads becomes imperative to facilitate public involvement directly or through parliamentary institutions. This involvement should span the proposal, discussion, determination, monitoring, evaluation, and dismissal stages of acting regional heads. Furthermore, candidates for these positions should be limited based on the principle of regional autonomy. This entails requiring candidates to originate from the state civil apparatus as administrative officials or civil servants with extensive experience in the relevant region. Such requirements ensure that candidates possess a comprehensive understanding of governmental managerial duties, public service obligations, and the specific conditions and needs of the region and its populace. Keywords: Regional Head Vacancy, Representation of the People, Acting Officier of Regional Head, Simultaneous Regional Head Election 2024
PERAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES LABUHAN BATU) Lubis, Muhammad Ansori; Anhar, Chairil; Rogers, Maurice
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3655

Abstract

Pentingnya rekonstruksi dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Labuhan Batu yakni pertama, untuk memperjelas adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan kedua untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Pelaksanaan rekonstruksi dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Labuhan Batu dapat dilihat melalui 3 tahap, yaitu pertama tahap persiapan rekonstruksi, kedua tahap pelaksanaan rekonstruksi, ketiga yaitu tahap pembuatan berita acara rekonstruksi. Faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Labuhan Batu meliputi faktor internal dan faktor eksternal, sebagaimana faktor internal terhambat karena faktor dari personil Petugas dan faktor minimnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal diantaranya faktor tempat kejadian perkara (TKP) yang cukup luas, faktor waktu, faktor cuaca dan faktor masyarakat.
PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM Hartua, Roma; Simamora, Edward Pandapotan; Rogers, Maurice
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1742

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak dilembaga pemasyarakatan khususnya diLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.Serta untuk mengetahui kesesuaian pembinaan narapidana anak didalam lembaga pemasyarakatan dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalampenelitian ini adalah seluruh anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Penulis mendefinisikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 yang disebut anak yaitu seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berada diLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan status anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam adalah anak yang sudah divonis hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berstatus narapidana. Sedangkan anak lainnya berstatus tahanan dan masih menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam sudah berusaha melakukan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu meningkatkan proses pembinaan anak khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pembinaan narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan Pembinaan Rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan setiap hari dalam seminggu dengan pemateri ulama / Pendeta yang ada diKabupaten Deli Serdang. Selain itu, Pembinaan Jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olah raga rutin seperti senam pagi didalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam, serta Pembinaan Keterampilan untuk narapi dan aanak seperti membuat kerajinan tangan berupa vas bunga berbahan dasar kertas dan plastik bekas.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) Simbolon, Leonardo Lukito; Marbun, Jaminuddin; Rogers, Maurice
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v3i1.909

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU), faktor apa yang menjadi kendala dan cara mengatasinya kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU). Hasil penelitian diperoleh bahwa modus operandi pencucian uang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, dan laporan PPATK, tetapi sebagian besar adalah hasil penyidikan kepolisian sebagai tindak lanjut dari pidana asalnya. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang adalah: kerahasiaan bank cukup tinggi, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, kurangnya SDM penyidik kepolisian, kurangnya kepatuhan pelaku penyedia jasa keuangan terhadap peraturan yang berlaku, adanya kemajuan teknologi, serta tingginya intervensi kepada penyidik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: memberikan akses lebih baik bagi kepolisian ke perbankan, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, meningkatkan SDM penyidik kepolisian, memberikan sanksi tegas kepada perbankan yang tidak patuh, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARO Barus, Debora Morina Br; Siregar, Syawal Amry; Rogers, Maurice
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1364

Abstract

Aktivitas perdagangan di Kabupaten Karo bahwa sangat banyak timbangan pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah. Beberapa konsumen juga mengeluhkan tentang ketidakwajaran barang hasil timbangan yang dibeli dari pedagang, walaupun tidak dapat membuktikan bahwa pedagang tersebut telah melakukan manipulasi timbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, apa kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan metrologi legal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo. Hal ini terlihat dari alat-alat ukur tanpa tanda tera justru digunakan secara bebas dalam bertransaksi, padahal penggunaan alat tersebut secara jelas telah dilarang dalam Undang-undang Metrologi Legal. Penggunaan alat ukur dengan tanda tera masih terbatas pada tempat umum, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan serta perusahaan-perusahaan besar. Adapun faktor kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah: kurangnya partisipasi masyarakat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo kesulitan memperoleh informasi, kurangnya jumlah pegawai sehingga pengawasan menjadi kurang baik, ancaman pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek gentar bagi masyarakat, serta pencairan anggaran yang sering terlambat sehingga sering menghambat aktivitas operasional. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan UU Metrologi Legal adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan pengawasan serta menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat mengenai aturan yang tercantum dalam UU Metrologi Legal, sehingga semua masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karo perlu menambah jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Metrologi Legal secara lebih baik. Disamping itu, pencairan anggaran juga perlu dilakukan tepat waktu agar tidak menghambat aktivitas operasional. Pemerintah perlu melakukan pencairan anggaran secara tepat waktu agar dapat digunakan untuk aktivitas operasional sehari-hari, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA Sianturi, Robert Willem Pares; Siburian, Suhendri Mikael; Rogers, Maurice; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2784

Abstract

Penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. Karena seringkali terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Selain melakukan bentuk upaya untuk melindungi konsumen, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Guna untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam memproduksi ataupun mendistribusikan makanan ke masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, disamping itu, juga menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang terjadi disekitar masyarakat.
PERANAN BAWASLU TAPANULI UTARA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM 2024 Simanungkalit, Arthur; Purba, Bobbi Dewantara; Rogers, Maurice; Munthe, Herdi
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2822

Abstract

Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi akan mensuskseskan pesta demokrasi secara aman dan berkualitas. Maka dari itu, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti organisasi masyarakat, pemilih pemula dan tokoh-tokoh masyarakat karena mengawasi pemilu adalah tugas bersama. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan partisipasi politik dan partai politik dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemilu yang bersikap netral, terbuka dan akuntabel, sehingga para partisipan pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dapat membangun kepercayaan semua pihak untuk menerima pemilu secara demokratis.
Dinamika Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas: Studi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo rogers, maurice; Utami, Nofi Sri; Gustina, Amelya; Sacipto, Rian
Inovasi Vol 22 No 1 (2025): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v22i1.914

Abstract

Direct regional head elections began on June 1, 2005, allowing people to elect their own regional leaders. Provincial, Regency, and City Election Commissions are given the authority to organize direct regional elections and are accountable to the DPRD. Overall, the implementation of direct regional elections demonstrates Indonesia's commitment to strengthening people's sovereignty and implementing democratic principles. The regional election disputes in Pematangsiantar City and Karo Regency in 2015 and 2020 demonstrate the complexity of local political dynamics. The dispute in Pematangsiantar City began when the KPU disqualified one of the candidate pairs in the 2015 regional election, causing delays and dissatisfaction that continued until the 2020 regional election. Meanwhile, in Karo Regency, the 2015 and 2020 regional election disputes included allegations of campaign violations and vote manipulation, which were brought to the Constitutional Court but did not change the final results. These disputes reflect the challenges in implementing local democracy and the need for improvements in dispute resolution mechanisms to maintain integrity and public trust. The research method used is the normative-empirical legal research method. The data collection method uses literature study and interviews. This research is a qualitative research. Analysis is carried out on data from preliminary studies or secondary data. Qualitative data analysis during the field uses the Miles and Huberman Model analysis, namely data reduction, data models, drawing/verifying conclusions. In this qualitative research, data analysis has been carried out simultaneously with the data collection process. The recommendation of this research is that all elements, both society, government, NGOs, tribal leaders, must work together to realize elections with integrity. because elections with integrity are not only seen from the results but the process/stages must also have integrity. Keywords : Indonesian democracy, Pancasila, 1945 Constitution, Elections, Pilkada
Co-Authors Amelya Gustina Anhar, Chairil Barus, Debora Morina Br Hartua, Roma Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria Lubis, Mhd. Ansori Marbun, Jaminuddin Munte, Herdi Munthe, Herdi Purba, Bobbi Dewantara Sacipto, Rian Sagala, Christo Sumurung Tua Sianturi, Robert Willem Pares Siburian, Suhendri Mikael Simamora, Edward Pandapotan Simanungkalit, Arthur Simbolon, Leonardo Lukito Siregar, Syawal Amry Utami, Nofi Sri