Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Kepemimpinan Lurah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Muhammad Iptidayah; Taufik Irfadat
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v9i2.3411

Abstract

Leadership is an activity to influence the behavior of other people so that they want to be directed to achieve certain goals and is a process or series of activities that are interconnected with one another, even though they do not follow a systematic sequence, the series contains activities to move, guide, direct, and supervise other people in doing something either individually or together. The method used in this research is quantitative descriptive, this method was chosen because it is based on the research object in question, the purpose of this study is to determine the role of village leadership in stimulating the community and developing the village, while the number of respondents in this study is a sample of 30 respondents and the total population is the entire community of West Rabadompu Village, Bima City, while the results of the study are surplus agricultural production as excess of the needs of farming families that are sold to meet non-primary needs. public health by empowering individuals, families and communities to foster healthy living behavior as a motivator in the village is something important where, the role or contribution of the energy and mind of a leader to provide a motivation for the community.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASAR Muhammad Taufiq; Taufik Irfadat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 19 No. 1 (2022): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1023.535 KB) | DOI: 10.59050/jian.v19i1.149

Abstract

This research is descriptive qualitative. The results showed that the services organized by the Makassar City Population and Civil Registration Office were quite effective and efficient, online, accurate, and systematized. The services provided have accommodated the needs of the community regarding legal formal population documents in accordance with legislation number 23 of 2006 concerning population administration, Law number 25 of 2009 concerning public services, Regional Regulation number 9 of 2009 concerning the administration of population administration, and Fitzsimmons' theory in Sinambela et al, McCormick and Tiffin in Dewi Ariani. By applying computer-based technology that has been integrated throughout the territory of Indonesia, coupled with qualified employee competence so that they are able to operate computers to support service and organizational performance to provide services to the community. Through sufficient motivation and work ethic, innovations such as: issuance of population and civil registration cards that are fast, free or free of charge, websites, buss or Mobile Population Registration and Civil Registration Units (UP3SK), technology-based supporting instruments and so on.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Taufik Irfadat; Haeril; Nuranilawati
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 7 No. 1 (2020): Mei : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima; 2) Untuk mengetahui tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima; 3) Untuk mengetahui tindaklanjut pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dalam pembahasan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan key informan menggunakan teknik purposive sampling (sampling sengaja) dengan jumlah key informan sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stertegi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu, Kegiatan memperkuat pengetahuan yang diiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan rencana kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik di Desa Rato hal ini dapat diketahui dari tingkat antusias, gotong-royong dan kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sangat baik hal ini dilihat dari tingkat kebersamaan, kerjasama dan keaktifan serta partisipasi masyarakat yang sangat baik karena Pemerintah Desa selalu tafikinformasi sebelum melaksankan kegiatan, dan; Tindaklanjut pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bahwa selama kegiatan tingkat parstisipasi, kerjasama, serta kemauan masyarakat dalam mensukseskan dan melaksanakan pembangunan sangat baik
Dimensi Pelayanan Publik Potret Ironi Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Kantor Camat Sape Kabupaten Bima irfadat, taufik; Nurlaila, Nurlaila
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.183

Abstract

Keterbatasan yang dialami oleh disabilitas seharusnya menjadi atensi khusus bagi penyelenggara pelayanan dalam menyediakan akses tersendiri sebagai bagian dari kesamaan hak dalam mendapatkan pelayanan barang, jasa, maupun administratif. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 5 ayat 1 huruf n mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pelayanan publik, kemudian pasal 19 huruf a dan b bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi; dan (b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan, fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Pada esensinya Ironi pelayanan publik tersebut menjadi red tape dan menjadi efek domino dirasakan ecara eksklusif oleh masyarakat yang akan mendapatkan perlakuan khusus dalam pelayanan, sehingga dalam perspektif masyarakat awam bahwa pelayanan dan fasilitas tersebut tidak ramah bagi penderita khsusus. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan elaborasi tentang bentuk pelayanan yang diberikan untuk penyandang disabilitas di kantor camat sape; dan untuk mengetahui langkah strategis peningkatan kapasitas penyelenggara layanan publik bagi penyandang disabilitas di kantor camat sape; serta untuk mengetahui fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada kantor camat sape. Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dan metode penentuan key informan yaitu snowball. Adapun hasil penelitian yaitu
Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Lurah Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima Muhamad Iptidaiyah; Taufik Irfadat
Public Service and Governance Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v5i2.1476

Abstract

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai tujuan dan pendayagunaan aparatur negara. Disadari bahwa kebijakan pendayagunaan aparatur negara khususnya memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berada dalam suasana euphoria reformasi, demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah dan penegakan Hak Azazi Manusia, termasuk antisipasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya terus-menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah. Adapun rumusan masalah yaitu bagaiamana prinsip pelayanan yang diaktualisasi dan bagaimana konfigurasi konkret aktualisasi prinsip pelayanan. Adapun metode penelitan yaitu kuantitatif, Data yang terkumpul kemudian di analisa dengan teknik analisis data menggunakan SPSS 16.0 for windows. Untuk menyajikan data yang sistematis berdasarkan quisioner yang diberikan kepada responden dan diperkuat oleh observasi langsung kemudian jumlah responden sebanyak 39 orang. Adapun hasil penelitian yaitu mayoritas atau dominan responden menjawab baik dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 20 orang dari 39 responden atau mencapai 51,28 %. kurang baik dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan kurang baik sebanyak 20 orang dari 39 responden atau mencapai 51,18 %.
PUBLIC SERVICE MANAGEMENT IN THE NEW MONTA VILLAGE OFFICE, LAMBU SUB-DISTRICT, BIMA DISTRICT irfadat, taufik
International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship Vol. 1 No. 2 (2021): International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepre
Publisher : Sekolah tinggi ilmu ekonomi pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48024/ijgame2.v1i2.28

Abstract

Abstract The implementation of the Indonesian government system, both at the state and regional levels, is always changing. Of course the change in question is for the sake of creating an effective and efficient state administration in an actual and factual way in a better direction in accordance with current developments. The dynamics of state administration are always changing. Public service standards become an important issue in state administration, closely related to the position of the bureaucracy as a public servant and protector. As a symbol of public trust, the bureaucracy has the authority to interpret what is best for society. The objectives are to determine the management of services and to determine the disclosure of information on public services at the new monta village office, with a descriptive quantitative research method with a population of 1,268 respondents and a sample of 39 respondents. Based on the responses of respondents, who said that 20 people or 51.28% answered according to 12 people or 30.77%, those who answered were not suitable for 7 people or 17.95%, and those who answered did not match 0 people or 0%. That the majority of respondents gave variable assessments according to the principles of public service or had been implemented with a percentage of 76, 92% or 30 respondents who gave choices that were appropriat Keywords: management, service, public
Collaborative Governance Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parangina Kecamatan Sape Kamaluddin; Taufik Irfadat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.288

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi antara lembaga desa dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parangina , Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan hasil temuan bahwa pembangunan desa di Desa Parangina dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai unsur seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, pemuda desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semua pihak ini memegang peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena pembangunan desa berkaitan erat dengan pemerataan hasil pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perdesaan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan nasional, yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut, khususnya dalam pembangunan desa, tentu memerlukan dukungan sumber pendapatan desa. Salah satu peran penting Pemerintah Desa Parangina dalam pembangunan adalah sebagai penyalur dana, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dana sharing dari Pemerintah Kabupaten, maupun program-program bantuan sosial seperti PNPM. Dana-dana tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan, dengan terlebih dahulu melalui mekanisme pengajuan proposal, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penentuan skala prioritas secara bersama. Selain itu, dalam tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Parangina memiliki porsi peran yang lebih dominan dibandingkan masyarakat, di antaranya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di desa.
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Gotong Royong di Desa Jia Kecamatan Sape Iptidaiyah, Muhammad; Taufik Irfadat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai peran yang dijalankan oleh kepala desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong di lingkungan desa. Secara rinci, tujuan penelitian ini meliputi: a) Mengidentifikasi peran kepala desa dalam menyusun rencana partisipasi masyarakat pada kegiatan gotong royong; b) Menggambarkan peran kepala desa dalam memotivasi serta menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan tersebut; c) Menjelaskan peran kepala desa dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan gotong royong; dan d) Menjelaskan bagaimana kepala desa berupaya meningkatkan tingkat partisipasi warga melalui berbagai pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Dalam tahap perencanaan, kepala desa mempertimbangkan kondisi sosial dan kesibukan warga agar pelaksanaan gotong royong dapat diterima dan diikuti secara sukarela oleh masyarakat; b) Kepala desa berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat dengan memberikan keteladanan, motivasi, dan dorongan moral, sehingga masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan bersama tersebut; c) Dalam pelaksanaan kegiatan, kepala desa melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui perangkat desa, guna memastikan jalannya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Meski tidak selalu hadir secara langsung, kepala desa tetap mengkoordinasikan proses pengawasan agar kegiatan gotong royong berjalan efektif dan partisipasi warga tetap terjaga.