Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Diponegoro Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Jurist-Diction Indonesian State Law Review (ISLRev) Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir JAPHTN-HAN JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Journal of Law and Justice Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian State Law Review (ISLRev) Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Ferina Ardhi Cahyani
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ferina Ardhi Cahyani
Indonesian State Law Review Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian State Law Review, April 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.23203

Abstract

Environmental problems are increasing every day. This results in a decrease in the carrying capacity of the environment. Population growth also puts a burden on the carrying capacity of the environment. To improve the quality of carrying capacity, it is necessary to implement the principle of sustainable development. With the implementation of sustainable development principles that balance economic, social and environmental aspects, the quality of the carrying capacity of the environment will be better so that the availability of natural resources for future generations will be guaranteed.
Human Rights and Justice: Marine Waste Management for Environmental Protection and Ecosystem Sustainability in Indonesia Cahyani, Ferina Ardhi; Jaya, Belardo Prasetya Mega; Wijaya, Dani
JURNAL LEGALITAS Vol 16, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v16i2.21158

Abstract

This article examines marine waste management in Indonesia, focusing on its impact on human rights, justice, and environmental sustainability. The accumulation of waste, particularly plastic, in Indonesia's vast maritime territory, has significant implications for human health, livelihoods, and the environment. As the country relies heavily on marine resources for food security and economic activity, pollution threatens the well-being of coastal communities, often exacerbating inequality and infringing on the right to a healthy environment. The research reveals that plastic waste is the most prevalent type found in Indonesian waters, highlighting the urgency of stronger regulatory enforcement. While Indonesia has regulations, such as Presidential Regulation No. 83 of 2018 concerning Marine Waste Management, their implementation remains insufficient. The study stresses the need for more robust policies addressing upstream and downstream waste management while ensuring accountability and equitable resource access. Effective enforcement requires collaboration between government agencies, private entities, and civil society, ensuring that vulnerable communities, especially those dependent on marine resources, are protected. Strengthening these efforts is crucial for the protection of marine ecosystems and advancing human rights and justice by safeguarding the right to a clean and healthy environment for all.
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengendalian Pencemaran Udara: Efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in Controlling Air Pollution Muhammad Hidayatullah; Nurikah, Nurikah; Ferina Ardhi Cahyani
APHTN-HAN Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i1.168

Abstract

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara termasuk ke dalam kota metropolitan karena dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk. Masalah yang ada di kota besar adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan industri manufaktur. Pencemaran udara berdampak pada kesehatan masyarakat, menurut data dari WHO, pencemaran udara ambien bertanggung jawab atas 7,6% kematian global dan sekitar 7 juta kematian dini terjadi setiap tahun sebagai akibat dari kombinasi polusi udara dalam ruangan (rumah tangga) dan polusi ambien (luar ruangan), sebagian besar karena peningkatan kematian akibat stroke, penyakit jantung koroner, penyakit paru-paru, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari buku, artikel, jurnal ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis mengenai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengendalian pencemaran udara adalah dengan memberikan mandat pada Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Udara melalui Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara untuk melaksanakan rencana aksi dalam pengendalian pencemaran udara. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara ini adalah keputusan gubernur tersebut kurang komprehensif sehingga tidak menyentuh akar permasalahan dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah lain.
KEWENANGAN DINAS SUMBER DAYA AIR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA DI KELURAHAN RAMBUTAN JAKARTA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK Setiawan, Muhammad Rafli; Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Cahyani, Ferina Ardhi
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9210

Abstract

Masalah air limbah domestik, khususnya di kota besar padat penduduk merupakan isu yang krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini. Air limbah domestik yang tidak disalurkan dengan benar berperan besar dalam pencemaran air bersih yang nantinya berdampak pada kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta selaku pengatur seluk-beluk dari pemerintahan memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk memenuhi hak dasar masyarakat yaitu memiliki sanitasi yang layak. Upaya yang dilakukan salah satunnya dengan revitalisasi tangki septik yang merupakan kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskripstif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan RTS rumah tangga dengan memberikan delegasi kepada DSDA Provinsi DKI Jakarta melalui ketentuan diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022. DSDA Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perencanaan, pembangunan, dan perbaikan tangki septik dengan dibantu Perumda Paljaya. Pelaksanaan program RTS belum optimal, DSDA Provinsi DKI Jakarta menghadapi empat hambatan, dengan hambatan paling utama adalah ketidakberlanjutan pelaksanaan program RTS pada Tahun 2024. Adanya pengkajian ulang dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi alasan belum terlaksananya program RTS ditahun 2024.
Pelaksanaan Tanggung Jawab DLHK Terhadap Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Di TPA Jatiwaringin Maharani, Rahesha; Ikomatussuniah; Cahyani, Ferina Ardhi
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 3 No 1 (2026): Penguatan Prinsip Tanggung Jawab dan Perlindungan Hak dalam Sistem Hukum Indonesi
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v3i1.579

Abstract

The increase in waste volume every year in Tangerang Regency has caused the existence of the Jatiwaringin TPA, Tangerang Regency to be increasingly concerning. The Tangerang Regency Government, through the Tangerang Regency DLHK, has the responsibility for waste management as regulated in Article 2 and Article 3 paragraph (1) of Tangerang Regency Regulation Number 1 of 2023 concerning Waste Management. The purpose of this study was to determine the implementation of the Tangerang Regency Government's responsibility in waste management at the Jatiwaringin TPA and the obstacles to the implementation of the Tangerang Regency Government's responsibility in waste management at the Jatiwaringin TPA based on Tangerang Regency Regulation Number 1 of 2023 concerning Waste Management. The theories used are the theory of legal responsibility and the theory of the welfare state. The research method is empirical juridical. The research specifications are descriptive analytical. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are by interviews and related documents. Data are obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. The results of this study are that the Tangerang Regency DLHK has not been optimal in carrying out its responsibility for waste management at the Jatiwaringin TPA using the theory of legal responsibility, namely due to the implementation of roles, including rights and obligations. Although the Tangerang Regency DLHK has attempted the Kurasaki, Kurasakan program and the application of waste management technology to reduce the volume of waste at the Jatiwaringin TPA. However, the use of the open dumping method which is still used at the Jatiwaringin TPA and the minimal provision of waste management facilities and infrastructure as a form of negligence in the role of implementing obligations. The implementation of this responsibility still experiences obstacles, including budget limitations, limited human resources and technology, limited land capacity of the TPA, and lack of public awareness in waste management. These obstacles indicate that the legal responsibility of the Tangerang Regency DLHK in realizing the principles of a welfare state, which should guarantee welfare and social justice for the community, is not yet optimal.
Co-Authors Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anditya, Ariesta Wibisono Citrawan, Ahmad Lanang Djoko Wahju Winarno Idris Idris Ikomatussuniah Jaya, Belardo Prasetya Mega Maharani, Rahesha Muhammad Hidayatullah Nurikah, Nurikah Rika Ratna Permata Setiawan, Muhammad Rafli Wijaya, Dani