Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Nurjannah, St.
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Analisis sistem dan prosedur Pencegahan masuknya barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan Purnama, Rezki; Nurjannah, St.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16087

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka  dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang diangkat sesuai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain yang menyangkut dengan lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, repository, jurnal-jurnal dan lain-lain yang membahas tentang lembaga pemasyarakatan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria barang terlarang menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan ialah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan handphone, senjata (senjata tajam dan senjata api), barang kemasan, rokok dan korek, perhiasan (barang berharga), dan uang. Kemudian sistem dan prosedur yang digunakan di lembaga Pemasyarakatan dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa prosedur yakni memeriksa secara detail badan dan barang bawaan, melakukan pendaftaran pengunjung, menitipkan barang bawaan, pemyerahan kartu identitas, pemberian stempel dipunggung tangan sebelah kanan dan masih banyak lagi yang mendukung prosedur pencegahan masuknya baramng terlarang ke dalam Lapas.
Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar Imran, Ali; Nurjannah, St.; Amiruddin, Muh.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20840

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, yuridis dan komporatif. Adapun hasil dari penelitian yaitu: 1) ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal. 2) bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu dengan cara penerbitan sertifikat halal, dan membuat undang-undang tentang jaminan produk halal.Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap peredaran makanan dan minuman tampa label halal dan diharak peraturan berjalan sesuai yang diharapkan.
Tinjauan Yuridis tentang Pengembalian Mahar Akibat Perceraian Adiliah, Nur; Erlina; Nurjannah, St.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21763

Abstract

This study aims to analyze the basic legal considerations of judges in judging the case of the return of dowry entirely due to divorce, as well as factors that cause the return of dowry. This study uses the method of library research by collecting data through quoting, adapting, and analyzing the contents of the literature relevant to the problems discussed. The results showed that in the decisions that were used as Case Studies, no judge decided to return the entire dowry given to the husband. This is in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) KHI which requires the husband to pay half the dowry when mentalaq qabla al-dukhul. The factors that led to the return of the dowry are, among others, arranged marriages by families and disagreements. This research is broadly in accordance with the legislation in force in the religious courts.
Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara Wahyudi, Ahmad; Safriani, Andi; Nurjannah, St.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.21858

Abstract

Permasalahan terkait rangkap jabatan bukanlah hal baru dan menjadi masalah karena melanggar peraturan perundang-undangan, terutama UU ASN, UU TNI, dan UU Polri. Oleh karena itu, terkait dengan kasus tersebut, penelitian ini dilakukan untuk meninjau pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris di BUMN dan meninjau akibat hukum yang timbul dari diangkatnya ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris di BUMN. Penelitian ini bersifat hukum normatif (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris di BUMN didasarkan pada tidak adanya aturan yang secara eksplisit melarang, sehingga dianggap dapat menjadi penyeimbang bagi BUMN. Namun, akibat hukum dari diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai Komisaris di BUMN, sesuai dengan peraturan yang dilanggar, mengharuskan pihak terkait untuk diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya.
Development of The Child Inmates of Drug Cases in The Institute of Coaching Special Children Waldi; Nurjannah, St.; Jumadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22338

Abstract

This study aims to analyze the child development system of narcotics cases in children's special training institutions (LPKA) in Maros Regency and identify the inhibiting factors in the implementation of coaching in the LPKA. The method used normative way. The results showed that the coaching system for narcotics students in LPKA is not specifically structured, and lack of attention to special cases such as narcotics. Children who enter LPKA generally do not receive rehabilitation before, even though this is required by Law Number 35 of 2002 concerning child protection. Other inhibiting factors include the lack of faculty to provide formal education and special assistance to children involved in narcotics cases. In this context, the improvement of the coaching system and handling of narcotics cases in LPKA needs to be improved to provide more effective protection and coaching for students.
The Role of The Ministry of Law and Human Rights in Protecting Book Copyrights Sabila, Shafiyyah Atina; Muh. Amiruddin; Jayadi, Ahkam; Natsif, Fadli Andi; Nurjannah, St.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v7i1.47774

Abstract

This research explores the role of the Ministry of Law and Human Rights in protecting book copyrights and identifies the challenges it faces in this effort. Using a normative research approach, data was collected through literature studies and interviews with the Ministry's regional office in South Sulawesi. The findings reveal that the Ministry plays a key role in registering, monitoring, and educating the public about book copyrights. However, it faces challenges such as limited human resources and budget, the complexity of digital technology, low public awareness, and insufficient cross-sector cooperation, which hinder its efforts to protect book copyrights effectively.
The Criminalization of YouTube Prank Content: A Legal Review through Indonesian ITE Law and Islamic Criminal Law in the Digital Era Faizatul Nasifa; Nurjannah, ST.
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 3 No. 2 (2024): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v3i2.27

Abstract

This study aims to analyze the legal status of prank content produced by YouTubers, particularly through the lens of Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Islamic Criminal Law. The research is motivated by the rise of prank videos that potentially cause harm and violate ethical and legal norms. Using a qualitative library research method grounded in a normative juridical approach, this study employs three legal perspectives: the statute approach, case approach, and syar’i (Islamic legal) approach. Data were sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings reveal that although the ITE Law does not explicitly regulate prank content, certain prank videos—such as those created by YouTuber Ferdian Paleka—fulfill the criteria for violations under Article 27 paragraphs (1) and (3), in conjunction with Article 45 paragraphs (1) and (3) of the ITE Law, concerning indecency, defamation, and public humiliation. From the perspective of Islamic Criminal Law, such pranks are categorized as jarimah ta’zir, crimes that are harmful but whose punishments are not explicitly defined in primary texts, leaving sentencing to the discretion of the judge. This study contributes to the discourse by integrating modern digital behavior with classical Islamic legal theory. It also underscores the growing application of restorative justice as an alternative legal mechanism in resolving content-related offenses online, highlighting the need for preventive and rehabilitative legal strategies.
Co-Authors Adiliah, Nur Ahmad Wahyudi Ali Imran Amiruddin, Muh. ERLINA Fadli Andi Natsif Faizatul Nasifa Jayadi, Ahkam Jumadi Muh. amiruddin Purnama, Rezki Sabila, Shafiyyah Atina safriani, andi Waldi