Dewi Siska
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hirarki Wilayah Berdasarkan Fasilitas Pelayanan Di Kabupaten Banjar Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional development is directed as a solution disparities as a result of inequality in development. Optimizing service facilities is an effort to overcome inequality in development by determining the regional hierarchy. The purpose of this research is to determine the regional hierarchy in 19 districts in Banjar regency based on social and economic service facilities owned. This research uses a descriptive method with a quantitative approach based on a scalogram analysis. The results showed the highest index or hierarchy I was found in one district only, Martapura District with an index 0f 83.09, while 18 other districts were in the hierarchy III with the lowest index of 0.00, is Paramasan District. Policy recommendations by preparing regional development plans that are more focused on meeting service facilities in the third hierarchy. Abstrak Pengembangan wilayah diarahkan sebagai solusi dari ketimpangan antar wilayah sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan. Melakukan pengoptimalan fasilitas pelayanan merupakan salah satu upaya mengatasi ketidakmerataan pembangunan tersebut dengan menentukan hirarki wilayah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan hirarki wilayah pada 19 kecamatan di Kabupaten Banjar berdasarkan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan analisis skalogram. Hasil penelitian menunjukkan indeks tertinggi atau hirarki I terdapat pada satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Martapura dengan indeks 83,09, sedangkan 18 kecamatan lainnya berada pada hirarki III dengan indeks terendah 0,00 yaitu Kecamatan Paramasan. Rekomendasi kebijakan dengan menyusun perencanaan pembangunan wilayah yang lebih fokus pada pemenuhan fasilitas pelayanan di kecamatan dengan hirarki III.
Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Latifa Suhada Nisa; Maliani Maliani; Siska Fitriyanti; Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i1.52

Abstract

Based on Law Number 25 Year 2009 regarding Public Services, every public service provider is demanded to always improve the quality of its services. One effort to meet the need to improve service quality is to carry out a Community Satisfaction Survey (SKM), where the implementation has been regulated in Permenpan No. 14 of 2017. SKM in this study was conducted at the Regional General Hospital (RSUD) Pambalah Batung Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency (HSU). SKM is conducted to be able to measure and analyze the Community Satisfaction Index. Descriptive methods with qualitative and quantitative approaches (mix method) were used in this research. The results of data analysis showed that the IKM of Pambalah Batung Amuntai Hospital was 78.24, which is rated as "Good" category. Service elements that must be improved (poor category) are service time, complaint handling, facilities and infrastructure. The recommended strategic steps are making improvements in accordance with the recommendations in the 2018 SKM report and improving performance especially in elements that are less well categorized. Kata Kunci: Survei Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, RSUD Pambalah Batung Amuntai Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanannya. Salah satu usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan perbaikan kualitas pelayanan tersebut adalah dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana pelaksanaanya telah diatur di dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM dalam kajian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). SKM dilakukan untuk mengukur dan menganalisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Hasil analisis data menunjukkan bahwa IKM RSUD Pambalah Batung Amuntai adalah 78,24, berada pada kategori “Baik”. Unsur pelayanan yang harus diperbaiki (kategori kurang baik) adalah waktu pelayanan, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana. Rekomendasi langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dalam laporan SKM tahun 2018 dan melakukan peningkatan kinerja terutama pada unsur dengan kategori kurang baik. Kata Kunci: Survei Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, RSUD Pambalah Batung Amuntai
Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Holijah; Lenny Yulianty; Aldino Alki; Sulaida; Dewi Siska; Sigit Ratmat
Lentera Perawat Vol. 4 No. 2 (2023): Lentera Perawat
Publisher : STIKes Al-Ma'arif Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52235/lp.v4i2.249

Abstract

Pelayanan kesehatan modern telah memunculkan dilema- dilema etika yang sangat kompleks dan banyak sisi pandang. Dari kesemuanya itu sering kali dokter tidak disiapkan untuk mengelola hal- hal tersebut secara baik (kompeten). Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mempelajari etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,untuk mengetahui bagaimana dokter harus berperilaku di antara mereka, menanggapi pelaporan perilaku tidak etis dari kolega, mengidentifikasi prinsip- prinsip etik utama yang berhubungan dengan kerjasama dengan orang lain dalam perawatan pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan jika setiap tindakan medis yang dilakukan oleh petugas terhadap pasien yang membahayakan atau melukai tubuh pasien secara serius melanggar undang-undang, peraturan, dan etika kedokteran yang berlaku. Literature review ini menyimpulkan jika etika kedokteran berkaitan dengan penalaran, pembenaran dan konflik moral diri pribadi, dalam membuat keputusan etis, sedangkan hukum berkaitan dengan konflik antara individu dan masyarakat (publik) atau dengan peraturan atau dengan individu lain. Disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum juga sekaligus merefleksikan pribadi dokter sebagai profesi yang luhur dan mulia sepanjang masa.