Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Journal of Sharia Economics Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Lentera Perawat
Holijah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Holijah; Lenny Yulianty; Aldino Alki; Sulaida; Dewi Siska; Sigit Ratmat
Lentera Perawat Vol. 4 No. 2 (2023): Lentera Perawat
Publisher : STIKes Al-Ma'arif Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52235/lp.v4i2.249

Abstract

Pelayanan kesehatan modern telah memunculkan dilema- dilema etika yang sangat kompleks dan banyak sisi pandang. Dari kesemuanya itu sering kali dokter tidak disiapkan untuk mengelola hal- hal tersebut secara baik (kompeten). Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mempelajari etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,untuk mengetahui bagaimana dokter harus berperilaku di antara mereka, menanggapi pelaporan perilaku tidak etis dari kolega, mengidentifikasi prinsip- prinsip etik utama yang berhubungan dengan kerjasama dengan orang lain dalam perawatan pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan jika setiap tindakan medis yang dilakukan oleh petugas terhadap pasien yang membahayakan atau melukai tubuh pasien secara serius melanggar undang-undang, peraturan, dan etika kedokteran yang berlaku. Literature review ini menyimpulkan jika etika kedokteran berkaitan dengan penalaran, pembenaran dan konflik moral diri pribadi, dalam membuat keputusan etis, sedangkan hukum berkaitan dengan konflik antara individu dan masyarakat (publik) atau dengan peraturan atau dengan individu lain. Disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum juga sekaligus merefleksikan pribadi dokter sebagai profesi yang luhur dan mulia sepanjang masa.
Restorative Justice dan Implementasinya dalam Penyelesaian Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Kelompok Remaja di Polda Sumatera Selatan Budiman, Rilo; Holijah; Pettanase, Ismail
Al-Mizan Vol 12 No 1 (2025): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v12i1.1020

Abstract

Restorative justice atau keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana yang sering dianggap kaku dan kurang mampu memberikan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan dialog, mediasi, dan reparasi antara pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat, guna menciptakan penyelesaian yang lebih harmonis dan memulihkan hubungan sosial. Dalam konteks wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja menjadi relevan, mengingat tingginya dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tersebut. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hukuman formal, tetapi juga untuk memberikan keadilan yang lebih menyeluruh, baik bagi korban maupun pelaku yang sering kali merupakan korban dari lingkungan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan restorative justice terbukti lebih efektif dan humanis dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan menyelesaikan konflik sosial, khususnya pada kasus pencurian dengan kekerasan oleh remaja.
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH: QRIS DAN GPN DALAM KONTEKS NEGOSIASI TARIF TRUMP Fikri, Ikhwan; Holijah; Syawaludin, Mohammad
Journal of Sharia Economics Vol. 6 No. 2 (2025): Islamic Finance
Publisher : Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jose.v6i2.7953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia, khususnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Global Payment Network). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengolahan data melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip maslahah mursalah dalam konteks negosiasi tarif dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. QRIS dan GPN berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan di tengah ketidakpastian global yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif. Data terbaru menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 56,3 juta dengan volume transaksi 2,6 miliar, sementara GPN mencatat transaksi digital mencapai 10,76 miliar, tumbuh 33,50%. Kata Kunci: Kebijakan Tarif, QRIS, GPN, Maslahah Mursalah.
Upaya Penyelesaian Wanprestasi Transaksi Ecommerce Dengan Metode Pembayaran Tunai Pada Aplikasi Grab Kota Palembang Samrotul Janah; Khalisah Hayatuddin; Holijah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2682

Abstract

Fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam pemesanan makanan secara online melalui jasa grabfood ini, ada resiko yang ditanggung oleh pembeli maupun driver grab itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu 1) Penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam Transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang yaitu Apabila upaya non litigasi proses negosiasi yang dilakukan driver terhadap konsumen tidak tercapai, driver mengajukan reimbursement / ganti rugi terhadap perusahaan grab. Pengajuan reimbursement juga memerlukan waktu untuk validasi data tersebut, pihak konsumen yang membatalkan pesanan atau orderan maka dalam kasus ini perusahaan grab memberikan layanan call canter atau pusat bantuan dan layanan reimburse terhadap pengaduan yang dilakukan oleh mitra restoran, driver dan konsumen. 2) Upaya hukum yang dapat ditempuh driver grab, apabila konsumen menolak membayar dan menerima pesanan ketika makanan sudah tiba dalam transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang, Belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh driver dan belum pernah ada kasus yang sampai ranah pengadilan, akan tetapi lebih cenderung dilakukan dengan upaya non litigasi yaitu dengan negosiasi yang cenderung untuk bermusyawarah untuk menemukan solusi titik terang antara kedua belah pihak.
Reconstruction of Holistic Benefits in Resolution of Wakf Land Disputes in Palembang Pradana, Surya; Holijah; Syafran Afriansyah
Nurani Vol 25 No 2 (2025): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v25i2.27754

Abstract

Waqf constitutes a significant instrument in enhancing social, cultural, economic, and educational well-being, as it represents the voluntary dedication of assets by a waqif for religious and public benefit purposes. However, the complexity of waqf administration, assets, and legal aspects often give rise to disputes that require in-depth handling and study. This study aims to identify the causes of waqf land disputes in Palembang and formulate a comprehensive conflict resolution framework. The study employs a qualitative research design grounded in a sociological perspective to examine the dynamics of waqf implementation and emerging disputes in Kemuning District, Palembang City. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed thematically using sociological theory as well as the framework of Islamic law and waqf law. The results show that immovable waqf assets significantly influence social dynamics and are often the main source of disputes, most of which end up in religious courts. Disputes are generally triggered by the sale of waqf assets, changes in their intended use, adoption issues, and ownership claims by the waqf family. The causes of disputes can be classified into internal and external factors. Internal factors include the low understanding and capacity of nazhir, the involvement of heirs, administrative costs, and negligence in waqf management. External factors include minimal public awareness of waqf, the dominance of private interests, weak government attention, and a suboptimal administrative system. These findings highlight the urgency of adopting a comprehensive dispute resolution framework that integrates deliberation, judicial and non-judicial mechanisms in line with national law, alongside mediation with relevant institutions, to safeguard and sustain waqf assets.
Co-Authors Aldino Alki Budiman, Rilo Dewi Siska Fikri, Ikhwan Khalisah Hayatuddin Lenny Yulianty Makhfud Syawaludin Pettanase, Ismail Pradana, Surya Samrotul Janah Sigit Ratmat Sulaida Syafran Afriansyah