Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Jurnal Penelitian Inovatif Jurnal Risalah Kenotariatan QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas Indonesian Journal of Education and Community Services
Mualifah, Mualifah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Rumah Sakit Swasta Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan di Kota Mataram Mualifah, Mualifah
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 6, No 2 (2020): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v6i2.95

Abstract

Health services are provided through the form of medication and care. Health workers, medical and non-medical, are responsible for providing optimal service. Medical personnel, in this case doctors, have responsibility for the treatment that is being carried out. Treatment actions and determining needs in the treatment process are the authority of the doctor. In accordance with the formulation of the problem and the research objectives, this legal research uses a normative or dogmatic approach to law as its main approach, with the aim of examining its positive law in the sense of collecting, presenting, systematizing, analyzing, interpreting and assessing positive legal norms that protect people's rights. BPJS health participants. Health effort is any activity to maintain and improve health, which aims to create an optimal health plan for the community. The community has the same rights in gaining access to resources in the health sector, for this reason government hospitals and private hospitals are responsible for providing health services to the community. Private hospitals in collaboration with BPJS Kesehatan are required to provide health services to BPJS Kesehatan participant patients without discriminating against BPJS Kesehatan participants who are referred by first level health facilities, namely puskesmas and family doctors according to their interests
Kekuatan Hukum Surat Pemilikan Sementara Sebagai Alat Bukti Dalam Pemberian/Penyerahan Hak Atas Tanah Mualifah, Mualifah; Jailani, Muhammad; Grindulu, Lewis
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.63

Abstract

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan yang berada disetiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Bale Mediasi Di Kota Mataram Mualifah, Mualifah; Jailani, M.; Faisal, M.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.71

Abstract

Interaksi antar manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, perlindungan kepentingan dapat tercapai dengan terciptanya peraturan atau pedoman hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman berprilaku adalah sebagai patokan atau ukuran dalam hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan norma atau kaedah sosial. Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan,yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan dengan kaidah sosial ini hendaknya dapat dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia,yang berbenturan dalam masyarakat.kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada yang tidak yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,tidak jarang terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat.konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau dapat juga diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan menggunakan pranata lokal.hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca,dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelaksanaan hukum materil perdata dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi akan tetapi sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum tersebut,sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat.dalam hal ini maka hukum perdata yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan,untuk menegakkan hukum perdata tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan mnaupun dapat diselesaikan di luar pengadilan.masalah keperdataan merupakan masalah yang bersifat pribadi,sehingga tidak harus di selesaikan melalui pengadilan.sehubungan dengan hal tersebut di kota Mataram telah mempunyai sarana penyelesaian sengketa keperdataan yaitu yang disebut dengan bale mediasi.
Pendampingan pemasaran UMKM berbasis digital melalui website marketing Petaya, Linna Jalin; Trishananto, Yudha; Kumalasari, Yuni; Mualifah, Mualifah; Hastuti, Rizki Dwi; Lestari, Anisa
Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas Vol. 1 No. 3 (2024): Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/tintamas.v1i3.1041

Abstract

service aims to empower MSMEs in Sukoharjo Village, Semarang, through digital marketing assistance with a marketing information provider website. Digital technology is key in advancing MSMEs, especially with the spread of online and offline markets. However, many MSME players have not fully utilized the presence of these online markets. Assistance is carried out through the creation of a website that provides features such as online marketing guides/articles, community forums, tutorials, and support services, where the website helps provide various information about online marketplace platforms, such as Tokopedia, Shopee, Alibaba, Amazon, and so on. The PAR method involved the local community and MSME producers in Sukoharjo Village. This website is expected to increase the visibility and sales turnover of MSMEs in Sukoharjo Village and help them compete in an increasingly competitive market, especially in the online world, domestically and internationally. With this approach, MSMEs can access more market opportunities online, improve their business sustainability, and contribute to local economic growth.
Program Al-Qur’an Ten Minute Untuk Meningkatkan Literasi Al-Qur’an Siswa Di Smk Ma’arif 5 Gombong Mualifah, Mualifah; Muh. Hanif
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i4.2605

Abstract

Fenomena melemahnya literasi Al-Qur’an pada remaja akibat gempuran budaya digital menjadi perhatian penting dalam konteks pendidikan Islam. Program Al-Qur’an Ten Minute di SMK Ma’arif 5 Gombong hadir sebagai ikhtiar terstruktur untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Qur’an secara konsisten. Penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik program, menganalisis tahap perkembangan kognitif siswa berdasarkan teori Jean Piaget, serta menelaah proses asimilasi dan akomodasi yang terjadi dalam pembelajaran. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru pengampu, dan peserta didik. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada tahap operasional formal, dengan kemampuan berpikir abstrak, sistematis, dan logis, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan bantuan visual sesuai karakteristik tahap operasional konkret. Program Al-Qur’an Ten Minute terbukti membantu siswa meningkatkan kelancaran membaca, memperkuat kebiasaan interaksi dengan Al-Qur’an, serta membangun kepercayaan diri dalam membaca dan menghafal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiasaan singkat namun intensif dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi Al-Qur’an di sekolah menengah
Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Jailani, Muhammad; Khairani Pancaningrum, Rina; Zainuddin, Muhammad; Mualifah, Mualifah
Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 1 No. 2 (2021): Edisi Juli-Desember 2021
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani sebagaimana yang dimaksud dalam teori hak kodrati. Desa Teko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Dilihat dari keadaan geografis dan sosial masyarakatnya, desa ini termasuk salah satu desa agraris yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Minimnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Teko terhadap maksud/pengertian HAM, Generasi-generasi HAM, Asas-asas HAM, dan macam-macam hak yang terkandung dalam ketentuan hukum positif menjadi suatu alasan sehingga tim menjadikan desa ini menjadi lokasi suluh dengan penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Rencana pendekatan metode yang akan kami lakukan dalam penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk: Ceramah, yaitu penyampaian materi penyuluhan dalam bentuk ceramah kepada peserta dengan aplikasi waktu yang telah disepakati. Kemudian Diskusi atau umpan balik, yaitu dengan membuka kesempatan Tanya jawab antara peserta dengan tim penyuluh tentang materi yang telah disampaikan yaitu mengenai maksud dan cakupan HAM yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Konsultasi hukum, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta suluh untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang masih membingungkan mereka terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang terjadi pada masyarakat itu sendiri atau yang sedang dihadapinya kemudian kami dari tim suluh akan menjawab dengan memaparkan dengan rinci dan jelas yang dalam hal ini terkait dengan pengertain, perlindungan dan penegakan HAM dan bagaimana HAM ini diatur dalam hukum positif indonesia yakni dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Penyuluhan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Faisal, Muhammad; Jailani, Muhammad; Mualifah, Mualifah
Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 1 No. 2 (2021): Edisi Juli-Desember 2021
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang ”Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” sebagai payung hukum dalam rangka mengembangkan penggunaan Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Bentuk atau model Alternative Dispute Resolution ini sebenarnya telah dipraktekkan oleh setiap komunitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelesaikan segenap ragam sengketa, baik bidang keperdataan maupun kepidanaan sekalipun penamaan sengketa dan lembaga penyelesaian sengketanya menggunakan terminologi yang berbeda-beda, misalnya dalam komunitas masyarakat suku Sasak di Lombok lembaga penyelesaian sengketa secara kultural disebut dengan Majelis Adat Desa. Sedangkan musyawarah mufakatnya untuk menyelesaikan sengketa disebut dengan Begundem. Namun demikian sekalipun lembaga dan penamaan musyawarah mufakat sebagai bangunan proses penyelesaian sengketa menggunakan terminologi yang berbeda-beda untuk setiap masyarakat diberbagai wilayah Indonesia, tetapi tujuan penyelesaian sengketa sama-sama mengedepankan perdamaian melalui musyawarah mufakat untuk membangun harmonisasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
Attachment dan Penyesuain Emosional Pasangan pada Masa Awal Pernikahan Nada, Alfaini Zulfa; Halimatus, Elok; Mualifah, Mualifah
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 6 No 1 (2026): JUPIN Februari 2026
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.2159

Abstract

Masa awal pernikahan merupakan fase transisi yang krusial dalam kehidupan pasangan, ditandai dengan penyesuaian terhadap peran baru, pola interaksi, serta dinamika emosional yang lebih intens. Pada periode ini, pasangan sering menghadapi konflik dan ketegangan sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap perbedaan karakter, kebutuhan, dan ekspektasi masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pola attachment terhadap penyesuaian emosional pasangan pada masa awal pernikahan serta menjelaskan mekanisme psikologis yang mendasari hubungan tersebut. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian empiris mengenai attachment, regulasi emosi, dan penyesuaian pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secure attachment berkontribusi positif terhadap kemampuan regulasi emosi, keterbukaan komunikasi, dan efektivitas penyelesaian konflik, sehingga mendukung terciptanya penyesuaian emosional yang adaptif. Sebaliknya, anxious attachment dan avoidant attachment cenderung berkorelasi dengan kesulitan dalam mengelola emosi, meningkatnya kecemasan relasional, kecenderungan menarik diri, serta pola komunikasi yang kurang konstruktif. Bahwa secure attachment mendukung regulasi emosi yang adaptif, komunikasi terbuka, dan penyelesaian konflik yang konstruktif, sehingga memperkuat penyesuaian emosional. Sebaliknya, anxious dan avoidant attachment berkaitan dengan disregulasi emosi, kecemasan relasional, serta pola komunikasi maladaptif yang menghambat adaptasi pernikahan. Dengan demikian, attachment memengaruhi penyesuaian emosional pada masa awal pernikahan. Secure attachment mendukung adaptasi yang lebih sehat, sedangkan anxious dan avoidant attachment berpotensi menghambatnya. Regulasi emosi berfungsi sebagai mekanisme kunci yang menjembatani pengaruh attachment terhadap penyesuaian emosional.
Co-Authors Grindulu, Lewis Halimatus, Elok Hastuti, Rizki Dwi Jailani, M. Khairani Pancaningrum, Rina Kumalasari, Yuni Lestari, Anisa M. Faisal Muh. Hanif Muhammad Faisal Muhammad Jailani Muhammad Zainuddin Nada, Alfaini Zulfa Petaya, Linna Jalin Yudha - Trishananto