Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Economic

Prinsip Kerahasiaan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia: Prinsip Kerahasiaan Atas Perlindungan Data Pribadi pada Ekonomi Digital Nuari, Irda; Wahjuni, Edi; Zulaika, Emi
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v4i1.45759

Abstract

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi semakin berkembang pesat di era modern pada saat ini. Dilihat dari semakin berkembangnya ekonomi berbasis digital yang memudahkan di berbagai aspek perekonomian. Namun dibalik kemudahan tersebut ada tantangan terkait perlindungan data pribadi yang keamanannya masih belum maksimal. Besarnya kasus kebocoran data yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pemilik data pribadi. oleh karena itu, diperlukan prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi konsumen di setiap kegiatan transaksi elektronik. Dengan diberlakukannya UU. No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, aspek hukum dijadikan sebagai landasan payung hukum dalam menjaga dan melindungi subjek data pribadi. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Prinsip kerahasiaan dalam hukum pelindungan data pribadi menegaskan akan pentingnya menjaga keamanan data dari pihak yang tidak mempunyai hak ataupun dari berbagai kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Tenaga Listrik Pascabayar Atas Pengalihan Biaya Secara Sepihak Oleh Pt. Pln (Persero) Chusnah, Syarifah; Wahjuni, Edi; Adonara, Firman Floranta
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.25245

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) menerapkan kebijakan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dengan sistem perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir dan membebankan kelebihan daya pada bulan berikutnya. Kebijakan pengalihan biaya ini dilakukan secara sepihak, serta berimbas buruk pada rumah tangga, pengusaha kecil hingga industri besar. PT. PLN berdalih bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pelaku usaha tidak dapat melakukan pemeriksaan KWH meter. Namun dalih tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat pada saat PSBB, sektor layanan dasar tetap berjalan, termasuk sektor layanan listrik. Lebih lanjut, realitas ini dapat dikatakan sebagai bentuk bisnis yang tidak lazim. PT. PLN dianggap telah lalai melaksanakan tugasnya dalam melakukan pencatatan meteran pada pengguna tenaga listrik pasca bayar. Terlebih, PT. PLN tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang adanya kebijakan ini. Puncaknya, fenomena ini memberikan ketidakadilan pada konsumen. Topiknya adalah konsumen mengalami kerugian akibat tidak adanya informasi atas pengalihan biaya tenaga listrik pascabayar yang dilakukan PT. PLN (Persero) secara sepihak. Sehingga konsumen mencari upaya penyelesaian sengketa untuk mendapatkan hak-hak sebagai konsumen dan mendapatkan perlindungan hukum.