Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Arena Hukum JURNAL RECHTENS Journal of Economic & Business Law Review Acten Journal Law Review
Wahjuni, Edi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penetapan Upah Minimum oleh Pengusaha Bisnis Kuliner yang Memiliki Surat Izin Usaha di Kabupaten Jember Permata, Anggia; Wahjuni, Edi; Fahamsyah, Ermanto
Lentera Hukum Vol 4 No 3 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i3.4835

Abstract

Entrepreneurs of culinary business must have employees so their business can run smoothly. Additionally, they must also have a business license, as part of their legal obedience. Some of their legal responsibilities include the payment of minimum salary for employees, stated in regulations. In a practical matter, the payment of minimum wages faces problems, especially for small and medium business enterprises. This minimum wages' research is undertaken based on laws which set about employment, determination of minimum wages by culinary businesses, and legal solutions that employees can do if they did not get minimum wages salary. This research also uses the interview to collect data. Some of the respondents being interviewed are someone who has better knowledge about these problems. The conclusions from this research that salary payment is a never-ending problems, the things that entrepreneur’s thought fair for them but it’s unfair or employees, like minimum wages payments. Employees who did not get minimum wages salary choose to not reporting that, and quit their jobs. Keywords: Culinary businesses, Salary, Minimum Wages, and Employees
Prinsip Kerahasiaan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia: Prinsip Kerahasiaan Atas Perlindungan Data Pribadi pada Ekonomi Digital Nuari, Irda; Wahjuni, Edi; Zulaika, Emi
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v4i1.45759

Abstract

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi semakin berkembang pesat di era modern pada saat ini. Dilihat dari semakin berkembangnya ekonomi berbasis digital yang memudahkan di berbagai aspek perekonomian. Namun dibalik kemudahan tersebut ada tantangan terkait perlindungan data pribadi yang keamanannya masih belum maksimal. Besarnya kasus kebocoran data yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pemilik data pribadi. oleh karena itu, diperlukan prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi konsumen di setiap kegiatan transaksi elektronik. Dengan diberlakukannya UU. No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, aspek hukum dijadikan sebagai landasan payung hukum dalam menjaga dan melindungi subjek data pribadi. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Prinsip kerahasiaan dalam hukum pelindungan data pribadi menegaskan akan pentingnya menjaga keamanan data dari pihak yang tidak mempunyai hak ataupun dari berbagai kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.
Liability of Grab Shops to Consumers in Online Buying and Selling Wulan Darmawan, Surya Indah; Wahjuni, Edi; Whardana , Rhama Wisnu
Arena Hukum Vol. 17 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01702.6

Abstract

In today’s era of globalisation, speed and convenience are prioritised in nearly all aspects of human activity. Sophisticated electronic tools and devices are designed to minimise manual effort and simplify tasks. The Internet has become an integral part of daily life, accessible to people across all levels of society, anytime and anywhere. This is particularly evident in the realm of online buying and selling. One example is Grab Toko, an e-commerce platform known for its aggressive promotions, offering discounts of up to 90% on electronic goods. Grab Toko advertises these deals through TV ads, social media, brochures and more, attracting many consumers with their enticing offers. However, after transferring money to purchase these items, many consumers found that their orders were never delivered, resulting in significant financial losses. This study aims to analyse the legal issues surrounding online transactions, particularly in cases like these. It adopts a normative juridical approach, examining relevant legal norms and reviewing literature to explore the theoretical concepts behind the legal problems discussed. The findings focus on two key areas: first, the liability of Grab Toko towards consumers in online transactions and second, the possible remedies available to consumers when faced with such issues.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Tenaga Listrik Pascabayar Atas Pengalihan Biaya Secara Sepihak Oleh Pt. Pln (Persero) Chusnah, Syarifah; Wahjuni, Edi; Adonara, Firman Floranta
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.25245

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) menerapkan kebijakan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dengan sistem perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir dan membebankan kelebihan daya pada bulan berikutnya. Kebijakan pengalihan biaya ini dilakukan secara sepihak, serta berimbas buruk pada rumah tangga, pengusaha kecil hingga industri besar. PT. PLN berdalih bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pelaku usaha tidak dapat melakukan pemeriksaan KWH meter. Namun dalih tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat pada saat PSBB, sektor layanan dasar tetap berjalan, termasuk sektor layanan listrik. Lebih lanjut, realitas ini dapat dikatakan sebagai bentuk bisnis yang tidak lazim. PT. PLN dianggap telah lalai melaksanakan tugasnya dalam melakukan pencatatan meteran pada pengguna tenaga listrik pasca bayar. Terlebih, PT. PLN tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang adanya kebijakan ini. Puncaknya, fenomena ini memberikan ketidakadilan pada konsumen. Topiknya adalah konsumen mengalami kerugian akibat tidak adanya informasi atas pengalihan biaya tenaga listrik pascabayar yang dilakukan PT. PLN (Persero) secara sepihak. Sehingga konsumen mencari upaya penyelesaian sengketa untuk mendapatkan hak-hak sebagai konsumen dan mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Temuan Makanan yang Mengandung Boraks oleh BPOM Dwi Rahmawati, Silvy; Wahjuni, Edi; Puspitho Andini, Pratiwi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4006

Abstract

The development of the industrial world, especially in the food sector, is no stranger to the use of chemicals, this is done so that food products become more durable, usually the chemical used is borax.  Therefore, consumer protection is needed, which is an integral part of healthy business activities.  This study aims to determine the legal protection of consumers of food containing borax and to determine the efforts that can be made by consumers if they suffer losses due to consuming food containing borax.  Using doctrinal or normative juridical method by applying statutory approach and conceptual approach in its writing.  The conclusions gained in this study show that the legal protection received by customers who are injured can be in the form of external legal. According to the study's findings, consumers who suffer harm may be able to get legal protection in the form of external legal protection, which is protection established by the government through laws or regulations that cater to the interests of vulnerable parties.  And if consumers suffer losses, they can pursue settlement efforts in two (two) ways: through court channels (litigation), which refer to the general court's procedural procedures, and through out-of-court (non-litigation) channels through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), which has three settlement channels: mediation, conciliation, and arbitration. ABSTRAK Perkembangan dunia industri, terutama di sektor pangan, tidak asing dengan penggunaan bahan kimia, ini dilakukan agar produk makanan menjadi lebih tahan lama, biasanya bahan kimia yang digunakan adalah boraks. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan bisnis yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum bagi konsumen makanan yang mengandung boraks dan untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mereka mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Menggunakan metode yuridis doktrinal atau normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penulisannya. Kesimpulan yang didapat dalam studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh pelanggan yang mengalami cedera dapat berupa perlindungan hukum eksternal. Menurut temuan studi, konsumen yang menderita kerugian mungkin dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum eksternal, yang merupakan perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang rentan. Dan jika konsumen mengalami kerugian, mereka dapat melakukan upaya penyelesaian dengan dua (dua) cara: melalui jalur pengadilan (litigasi), yang merujuk pada prosedur prosedural pengadilan umum, dan melalui jalur non-pengadilan (non-litigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki tiga saluran penyelesaian: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Konsumen; Makanan; Boraks;  
Arrangement of Agrarian Reform as A Basis For Providing Legal Certainty For the Community Prakoso, Bhim; Hariyani, Iswi; Wahjuni, Edi; Wisnuwardhani, Diah Aju
Acten Journal Law Review Vol. 1 No. 1: Aug 2024
Publisher : PT Matra Cendikia Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71087/ajlr.v1i1.2

Abstract

The existence of government policies that have been issued regarding the implementation of the agrarian reform program but still give rise to imbalances in the structure of control, ownership, use, and utilization of land. Until now, it seems as if the implementation of the agrarian reform program is running in place, even though in order to make the agrarian reform a success, the government has tried to create regulations that are used as a legal basis so that the agrarian reform can run according to its objectives. This study aims to examine the legal certainty of agrarian reform asset management policies. This study is a normative study that uses a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The statutory approach is a study of legal products. The results of the study show that 1). The nature of the arrangement of Agrarian Reform assets that are certain: Agrarian reform fundamentally provides programs that can resolve the problem of rural community poverty, increase welfare with national food independence, increase land productivity, provide recognition of land rights owned both privately, state, and public land whose use is to meet the interests of the community. 2). Implementation of land redistribution in Agrarian Reform: There are three forms of agrarian reform, namely asset legalization, land redistribution and social forestry. Model of equitable agrarian reform: Agrarian reform or equitable agrarian renewal is something that is complex and multidimensional which is a major program of the Indonesian state in realizing the welfare of the Indonesian people, especially in terms of increasing access for poor farmers to land control in Indonesia, but implementing equitable agrarian reform is not an easy thing, there are many obstacles, both in terms of legal aspects, land administration, social, political, cultural, and security. Keywords: Asset Management Policy, Agrarian Reform, Legal Certainty for the Community
Green Taxonomy as a Basic Concept of Sustainable Finance Through Green Bond Issuance Prakoso, Bhim; Hariyani, Iswi; Wahjuni, Edi; Ali, Moh.; Wardhana, Rhama Wisnu
Acten Journal Law Review Vol. 2 No. 1: Apr 2025
Publisher : PT Matra Cendikia Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71087/ajlr.v2i1.31

Abstract

The increasing awareness of global issues in the sustainable development goals (SDGs) agenda initiated by the UN, has given rise to green investment in the economic sector, especially in the financial aspect. Referring to capital activities aimed at projects that address global issues. In recent years, green investment practices have begun to increase both in terms of the number of debt securities from individuals and countries participating in supporting the realization of SDGs 2030. In the Indonesian Capital Market there is a new financial instrument called green bonds. Green Bonds are regulated through the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 60 of 2017, as is the authority held by OJK regarding the regulation of the financial services sector in Indonesia. This article will discuss the legal status of green bonds in Indonesia and whether green bonds can be one of the financing schemes in Indonesia. However, interest in green bonds is still quite low considering the obstacles that result in investment risks. The research method with a normative juridical type, using literature and descriptive studies in solving problems, this research is expected to not only answer the risks but also the utility of green bonds in realizing economic and environmentally sustainable development goals.
Co-Authors Chusnah, Syarifah Dwi Rahmawati, Silvy Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Iswi Hariyani Moh. Ali Nuari, Irda Permata, Anggia Prakoso, Bhim Puspitho Andini, Pratiwi Rhama Wisnu Wardhana Whardana , Rhama Wisnu Wisnuwardhani, Diah Aju Wulan Darmawan, Surya Indah