Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.328
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AT-Turost: Journal of Islamic Studies USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Mabahits Legal Studies Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Qanuni : Jurnal of Indonesian Islamic Family Law IERA, Islamic Education and Research Academy Al-Qawaid Journal of Law and Security Studies IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam
Suryantoro, Dwi Dasa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4209

Abstract

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembuat undang-undang, sedang mempertimbangkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berupa kasus pidana, namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya melainkan diselesaikan dalam bentuk mekanisme lain. Hal ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tentu merupakan kesalahan mutlak anak, dan anak masih dianggap tidak memenuhi syarat untuk diadili. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selain itu, usia dan pemidanaan anak yang masih muda dan menjanjikan dipandang sebagai kerugian multi-pihak, terutama bagi kesehatan mental anak pelaku. Bentuk mekanisme lain dapat dilakukan melalui diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di semua tingkatan untuk mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu. , seperti tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan anak atau korban, atau ketika dipaksa, hukuman hak anak tidak boleh diabaikan , jika diimbangi dengan upaya membangun sistem peradilan yang kondusif, dapat dilaksanakan dengan baik.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 4, No 2 (2024): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i2.9554

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak-anak dapat menjadi perspektif yang sangat penting dalam kerangka hukum suatu negara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan menjamin kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum dengan menganalisa literasi dan dokumen dokumen terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dipelajari secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data akan dianalisa melalui metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian terlihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi perlindungan anak, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Komponen-komponen seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, kebutuhan akan aset, dan tantangan dalam persyaratan hukum merupakan hambatan terbesar dalam mencapai tujuan perlindungan anak yang ideal.
KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2893

Abstract

Artikel ini membahas tentang kedudukan paralegal dalam pendampingan hukum. Karenaa padaa awalnya seorang paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal itu disebabkan karena UUBH yang menjadi dasar Paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Sehingga hal itu mengkhawatirkan beberapa pihak terkait, yaitu advokat. Kekhawatiran yang terjadi bahwa paralegal akan mengambil alih peran dari Advokat. Hal inilah yang mendasari munculnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang pralegal yang menyatakan bahwa paralegal berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi saja. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat.Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi beradadalam naungan supervisi advokat. Sehingga kedudukanantara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan.Kata Kunci: Kedudukan, Paralegal dan Pendampingan Hukum
WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3414

Abstract

Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, dan orang yang mengelola benda wakaf (nazhir) itu sendiri dan bagi organisasi atau badan hukum, sehingga wakaf dapat dikelola dengan profesional dan tujuan dari wakaf itu terrealisasikan bagi umat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut
PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA DI ERA MODERN PERSEPKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Suryantoro, Dwi Dasa
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i1.1688

Abstract

The role of women in Islamic families is often seen as limited by traditional norms that prioritize male dominance in decision-making. However, as time progresses, the role of women in the family is getting more and more attention, especially in the modern era that demands equality and a fairer distribution of roles. The purpose of this research is to analyze the role of women in family decision-making in the modern era, as well as to see how the perspective of Islamic family law provides space for women to participate more actively in important family decisions. The method of this research is to use a qualitative method with a library or literature study approach (library research). This method was chosen because the focus of the research is to understand the role of women in family decision-making in the modern era from the perspective of Islamic family law. The results of the research show that the principle of deliberation in Islamic families teaches the importance of collective and inclusive decision-making, which is in line with the value of gender equality. Islamic family law encourages consultation in family matters, where every member of the family, whether male or female, should have equal rights to give their opinion as long as it does not conflict with religious values ​​or Sharia. Keywords: Women's Role, Decision Making, Islamic Family,
ANALISIS MAKNA SIMBOLIK TRADISI ROKAT SEBELUM PANEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PENANG Arifin, Samsul; Suryantoro, Dwi Dasa
Al-Qawaid : Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 1 Desember 2024
Publisher : Al-Qawaid Research Centre of the Department of Islamic Family Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52491/qowaid.v3i1.158

Abstract

Rokat, merupakan tradisi yang kerap dilakukan ditengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Penang yang mengadakan ritual tradisi rokat dengan tujuan untuk memohon perlindungan keselamatan dan keberkahan, serta mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan melalui hasil bumi berupa tumbuhan yang dipanen seperti; Jagung, Padi dan lain sebagainya yang menjadi penunjang kebutuhan pokok masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Makna Simbolik dan bentuk Pelaksanaannya, serta Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Rokat sebelum Panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosio-coltural dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Sumber data diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Rokat sebelum Penen di Desa Penang dalam bentuk simboliknya memiliki makna khusus atau tertentu diantaranya sebagai berikut: Ayam panggang yang di petenteng (dibelah dua) dimaknai sebagai bentuk pengorbanan. Nasi Tumpeng dimaknai sebagai permohonan. Ketupat atau (topak) dimaknai sebagai berprilaku untuk selalu pateppak (benar). Lepet di maknai dengan perbuatan yang harus pateptep (istiqomah). Gelung Teleng (kue piramit) dimaknai sebagai tali pengikat dari hasil panennya, Maksudnya apabila panen itu sudah didapat agar tidak mudah hilang maka diikat biar bherkat (berkah). Sarabi dimaknai dengan putihnya hati yang bersih. Bentuk pelaksanaan tradisi rokat sebelum panen ini terdapat serangkai bacaan yang harus berurutan yaitu; membaca tawasulan, membaca surah al-ikhlas, al alaq dan an-nas sebanyak tiga kali, membaca shalawat Nabi “As-sholatu was-salamu ‘alaikaya Rasulallah” 100 kali, pembacaan doa, doa yang dibaca memang doa pangrokat. Hukum Islam memandang tradisi rokat sebelum panen dianggap sunnh dikerjakan karena bacaan-bacaan dalam tradisi ini baik dan sesui dengan ajaran islam.
Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh Suryantoro, Dwi Dasa
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.2747

Abstract

Islamic law, as a legal system rooted in religious traditions and values, faces great challenges in adapting to the dynamics of modern life. Contemporary fiqh emerged as a solution to this challenge, by offering a more flexible and responsive interpretation to social, political, and technological changes. This article aims to analyze the transformation of Islamic law through contemporary fiqh and the renewal of ushul fiqh to accommodate contemporary issues, such as women's rights, religious pluralism, and individual freedom. It is important to remember that contemporary fiqh does not replace classical fiqh, but rather develops a more flexible interpretation of law, while respecting the basic principles contained in classical fiqh. The research method used is a descriptive qualitative approach with thematic analysis of relevant literature. The results of the study show that contemporary fiqh can serve as a bridge between classical fiqh and the needs of modern times, while maintaining the core values of Islamic law. The contribution of this research lies in the offer of a conceptual framework that strengthens the relevance of fiqh in answering the challenges of modernity in an applicative and contextual manner.
PERKAWINAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA SEBAGAI TINJAUAN KOMPREHENSIF Suryantoro, Dwi Dasa
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 3 (2025): July
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i3.1968

Abstract

Early marriage in Indonesia remains a significant issue even though there has been a regulation that regulates the age limit for marriage through Law No. 16 of 2019. This study aims to examine the impact of early marriage on the rights of children, especially women, and evaluate the effectiveness of existing legal protections. The research method used is a qualitative approach with literature study and normative analysis of laws and regulations governing early marriage, especially Law No. 16 of 2019. The results of the study show that despite the age limit of marriage, the dispensation policy given by the religious court allows for early marriage. This has an impact on children's limited access to education, health, and economic opportunities. This study recommends the need to evaluate and strengthen dispensation policies and increase public awareness about the dangers of early marriage. Stricter policy changes and stricter oversight are needed to strengthen the protection of children's rights.
Analisis Akad Nikah Virtual: Perspektif Syariat dan Realita Sosial Ramadhoni; Suharlina, Siti; Suryantoro, Dwi Dasa
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 4 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i4.9720

Abstract

Technological developments have brought about various forms of adaptation in the daily lives of Muslims, one of which is the implementation of virtual marriage. In special circumstances, such as during a pandemic or due to significant geographical distances, online marriage ceremonies have emerged as a practical and appropriate solution. This study aims to analyse the compatibility of virtual marriage ceremonies with Sharia principles, while also examining the social response to such practices. This study addresses two main issues: whether the conditions and pillars of marriage in Islam can be fulfilled in a virtual marriage ceremony, and the Sharia perspective on its validity. This study uses a qualitative-critical approach based on social hermeneutics to examine the meaning of virtual marriage ceremonies in modern society. Data was collected from classical fiqh sources, contemporary fatwas, as well as news and documentation of virtual marriage practices. A virtual marriage contract is deemed valid as long as the pillars and conditions, such as the bride and groom, guardian, witnesses, and the exchange of consent, are fulfilled. As long as communication is clear and smooth, and the principles of marriage are upheld, the contract remains legally valid under Islamic law even without direct face-to-face interaction. Scholars differ in their opinions: the Shafi’i, Maliki, and Hanbali schools reject virtual contracts because the physical presence of the parties (ittihad al-majelis) is not fulfilled, while the Hanafi school permits them if they occur in real-time. Technical problems can invalidate a contract according to most schools of thought. Although it is valid if the main conditions are met and communication is clear, caution is still required
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP TANTANGAN DAN SOLUSI NORMATIF DI INDONESIA Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 5, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v5i2.13094

Abstract

This research aims to analyze the form of consumer legal protection in e-commerce transactions in Indonesia and identify new challenges that arise in its implementation in the midst of the rapid development of the digital market. The method used is a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, legal doctrines, and relevant literature studies from scientific journals in the last ten years. The results of the study show that consumer legal protection is still fragmentary and has not been fully adaptive to the dynamics of digital transactions, especially in terms of business actors' responsibilities, personal data protection, and online dispute resolution mechanisms. Weaknesses in the national legal system are also exacerbated by the low digital literacy of consumers and the ineffective supervision and enforcement of the law by the competent authorities. This study concludes that regulatory reform is needed through harmonization with international legal instruments, strengthening community-based consumer legal education, and applying the principles of fairness and transparency in digital regulations. These findings are expected to be a reference in formulating consumer protection policies that are more adaptive, sustainable, and inclusive in the digital economy era. 
Co-Authors A. Mansur Ainur Rofiq Kh, Humaidi Mashuri, Imam Mun'im, Ali Nurani Rahmania Ramadhoni Samsul Arifin suharlina, siti