Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AT-Turost: Journal of Islamic Studies SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Mabahits Legal Studies Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Qanuni : Jurnal of Indonesian Islamic Family Law IERA, Islamic Education and Research Academy Al-Qawaid
Suryantoro, Dwi Dasa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (SIRRI) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Suryantoro, Dwi Dasa
SAMAWA Vol 2 No 2 (2022): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v2i2.57

Abstract

Bahwa sahnya perkawinan telah diatur di dalam Undang- Undang perkawinan pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dengan berdasarkan pada hukum masing-masing agamnya dan kepercayaanya.. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama batal demi hukum, namun dapat dibatalkan. Perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka negara harusnya memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut. Kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama (PA). Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainyaBahwa sahnya perkawinan telah diatur di dalam Undang- Undang perkawinan pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dengan berdasarkan pada hukum masing-masing agamnya dan kepercayaanya.. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama batal demi hukum, namun dapat dibatalkan. Perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka negara harusnya memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut. Kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama (PA). Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Suryantoro, Dwi Dasa
SAMAWA Vol 3 No 2 (2023): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v3i2.87

Abstract

abstrakKekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti bahwa jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tanggakeyword : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4209

Abstract

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembuat undang-undang, sedang mempertimbangkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berupa kasus pidana, namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya melainkan diselesaikan dalam bentuk mekanisme lain. Hal ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tentu merupakan kesalahan mutlak anak, dan anak masih dianggap tidak memenuhi syarat untuk diadili. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selain itu, usia dan pemidanaan anak yang masih muda dan menjanjikan dipandang sebagai kerugian multi-pihak, terutama bagi kesehatan mental anak pelaku. Bentuk mekanisme lain dapat dilakukan melalui diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di semua tingkatan untuk mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu. , seperti tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan anak atau korban, atau ketika dipaksa, hukuman hak anak tidak boleh diabaikan , jika diimbangi dengan upaya membangun sistem peradilan yang kondusif, dapat dilaksanakan dengan baik.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 4, No 2 (2024): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i2.9554

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak-anak dapat menjadi perspektif yang sangat penting dalam kerangka hukum suatu negara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan menjamin kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum dengan menganalisa literasi dan dokumen dokumen terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dipelajari secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data akan dianalisa melalui metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian terlihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi perlindungan anak, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Komponen-komponen seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, kebutuhan akan aset, dan tantangan dalam persyaratan hukum merupakan hambatan terbesar dalam mencapai tujuan perlindungan anak yang ideal.
KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2893

Abstract

Artikel ini membahas tentang kedudukan paralegal dalam pendampingan hukum. Karenaa padaa awalnya seorang paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal itu disebabkan karena UUBH yang menjadi dasar Paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Sehingga hal itu mengkhawatirkan beberapa pihak terkait, yaitu advokat. Kekhawatiran yang terjadi bahwa paralegal akan mengambil alih peran dari Advokat. Hal inilah yang mendasari munculnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang pralegal yang menyatakan bahwa paralegal berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi saja. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat.Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi beradadalam naungan supervisi advokat. Sehingga kedudukanantara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan.Kata Kunci: Kedudukan, Paralegal dan Pendampingan Hukum
WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3414

Abstract

Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, dan orang yang mengelola benda wakaf (nazhir) itu sendiri dan bagi organisasi atau badan hukum, sehingga wakaf dapat dikelola dengan profesional dan tujuan dari wakaf itu terrealisasikan bagi umat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut
PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA DI ERA MODERN PERSEPKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Suryantoro, Dwi Dasa
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i1.1688

Abstract

The role of women in Islamic families is often seen as limited by traditional norms that prioritize male dominance in decision-making. However, as time progresses, the role of women in the family is getting more and more attention, especially in the modern era that demands equality and a fairer distribution of roles. The purpose of this research is to analyze the role of women in family decision-making in the modern era, as well as to see how the perspective of Islamic family law provides space for women to participate more actively in important family decisions. The method of this research is to use a qualitative method with a library or literature study approach (library research). This method was chosen because the focus of the research is to understand the role of women in family decision-making in the modern era from the perspective of Islamic family law. The results of the research show that the principle of deliberation in Islamic families teaches the importance of collective and inclusive decision-making, which is in line with the value of gender equality. Islamic family law encourages consultation in family matters, where every member of the family, whether male or female, should have equal rights to give their opinion as long as it does not conflict with religious values ​​or Sharia. Keywords: Women's Role, Decision Making, Islamic Family,
Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam Suryantoro, Dwi Dasa
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i1.942

Abstract

Pemikiran hukum Imam Syafi'i (150 H/767 M - 204 H/820 M) merupakan salah satu kontribusi besar dalam sejarah hukum Islam, terutama dalam pembentukan Mazhab Syafi'i, yang telah menjadi rujukan utama dalam fiqh Islam. Pemikiran beliau dalam bidang ushul fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) dan fiqh (aplikasi praktis dari hukum Islam) menunjukkan kedalaman intelektual dan metodologi yang sistematis dalam memahami teks-teks agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek filosofis dari pemikiran hukum Imam Syafi'i, serta dampaknya terhadap perkembangan Mazhab Syafi'i dan dinamika hukum Islam secara lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis Pembahasan ini dilakukan dengan menyoroti metode istinbat (penarikan hukum) dan pemikiran hukum Imam Syafi`i lainnya yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap perkembangan fiqh Islam, baik pada masa beliau maupun di era modern. Pemikiran hukum Imam Syafi'i juga memberikan keseimbangan yang penting antara tradisi dan modernitas. Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang konservatif dalam menjaga keaslian ajaran Islam, tetapi dengan struktur yang sangat sistematik dan logis, prinsip-prinsip fiqh Syafi'i juga memberikan ruang untuk berkembang. Hal ini menjadikan Mazhab Syafi'i tidak hanya relevan dengan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain pengaruhnya yang besar dalam dunia pendidikan, eksistensi Mazhab Syafi’i juga tercermin dalam praktik ibadah dan tata cara keagamaan yang banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia.
ANALISIS MAKNA SIMBOLIK TRADISI ROKAT SEBELUM PANEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PENANG Arifin, Samsul; Suryantoro, Dwi Dasa
Al-Qawaid : Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 1 Desember 2024
Publisher : Al-Qawaid Research Centre of the Department of Islamic Family Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52491/qowaid.v3i1.158

Abstract

Rokat, merupakan tradisi yang kerap dilakukan ditengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Penang yang mengadakan ritual tradisi rokat dengan tujuan untuk memohon perlindungan keselamatan dan keberkahan, serta mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan melalui hasil bumi berupa tumbuhan yang dipanen seperti; Jagung, Padi dan lain sebagainya yang menjadi penunjang kebutuhan pokok masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Makna Simbolik dan bentuk Pelaksanaannya, serta Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Rokat sebelum Panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosio-coltural dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Sumber data diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Rokat sebelum Penen di Desa Penang dalam bentuk simboliknya memiliki makna khusus atau tertentu diantaranya sebagai berikut: Ayam panggang yang di petenteng (dibelah dua) dimaknai sebagai bentuk pengorbanan. Nasi Tumpeng dimaknai sebagai permohonan. Ketupat atau (topak) dimaknai sebagai berprilaku untuk selalu pateppak (benar). Lepet di maknai dengan perbuatan yang harus pateptep (istiqomah). Gelung Teleng (kue piramit) dimaknai sebagai tali pengikat dari hasil panennya, Maksudnya apabila panen itu sudah didapat agar tidak mudah hilang maka diikat biar bherkat (berkah). Sarabi dimaknai dengan putihnya hati yang bersih. Bentuk pelaksanaan tradisi rokat sebelum panen ini terdapat serangkai bacaan yang harus berurutan yaitu; membaca tawasulan, membaca surah al-ikhlas, al alaq dan an-nas sebanyak tiga kali, membaca shalawat Nabi “As-sholatu was-salamu ‘alaikaya Rasulallah” 100 kali, pembacaan doa, doa yang dibaca memang doa pangrokat. Hukum Islam memandang tradisi rokat sebelum panen dianggap sunnh dikerjakan karena bacaan-bacaan dalam tradisi ini baik dan sesui dengan ajaran islam.
Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh Suryantoro, Dwi Dasa
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.2747

Abstract

Islamic law, as a legal system rooted in religious traditions and values, faces great challenges in adapting to the dynamics of modern life. Contemporary fiqh emerged as a solution to this challenge, by offering a more flexible and responsive interpretation to social, political, and technological changes. This article aims to analyze the transformation of Islamic law through contemporary fiqh and the renewal of ushul fiqh to accommodate contemporary issues, such as women's rights, religious pluralism, and individual freedom. It is important to remember that contemporary fiqh does not replace classical fiqh, but rather develops a more flexible interpretation of law, while respecting the basic principles contained in classical fiqh. The research method used is a descriptive qualitative approach with thematic analysis of relevant literature. The results of the study show that contemporary fiqh can serve as a bridge between classical fiqh and the needs of modern times, while maintaining the core values of Islamic law. The contribution of this research lies in the offer of a conceptual framework that strengthens the relevance of fiqh in answering the challenges of modernity in an applicative and contextual manner.
Co-Authors Ainur Rofiq Kh, Humaidi Mashuri, Imam Mun'im, Ali Nurani Rahmania Ramadhoni Samsul Arifin suharlina, siti