Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Kebijakan Publik Terhadap Model Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Lainya Dalam Pengawasan Perbankan Indiati
JAMAK Vol. 6 No. 1 (2019): JAMAK 2019
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank, sebagai lembaga intermediari, dalam mengelola dana masyarakat harus dilakukan dengan keahlian yang memadai, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi penarikan dana masyarakat yang disimpan di bank yang dapat berakibat pada kegiatan ekonomi. Keberadaan dari suatu otoritas independen menjadi faktor penentu berjalannya pengawasan sektor jasa keuangan dengan baik. Penulis mengadakan penelitian ini bermaksud untuk menemukan suatu kaidah atau norma hukum yang mengatur perihal kewenangan pengawasan terhadap perbankan melalui cara menggali kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang telah ada. Atas dasar alasan tersebut, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai macam literatur yang ada hubungannya dengan persoalan yang sedang diteliti. Dengan terbentuknya OJK, lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kompleksnya sistem keuangan yang ada di Indonesia dan untuk melakukan penataan kembali struktur organisasi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dilakukan agar dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Kata kunci: Model Koordinasi, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Perbankan
Perlindungan Administratif Dalam Perjanjian Lisensi Merek Terhadap Tindakan Praktik Persaingan Tidak Sehat Dalam Bidang Merek: Hak Merek, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lisensi Indiati
JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Vol. 7 No. 2 (2020): JAMAK 2020
Publisher : STISOSPOL WASKITA DHARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum, merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Selayaknya merek itu mudah diingat oleh konsumen dan berkaitan dengan bidang jasa yang diberikan. Bila merek menjadi bagian dari strategi bisnis, maka dalam memenangkan persaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya. Aturan hukum mengenai merek memiliki relavansi dengan aturan mengenai monopoli dagang dan persaingan usaha. Oleh karena itu jauh sebelum UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dibuat, sejak tahun 1999, Indonesia sudah memiliki aturan hukum menyangkut larangan monopoli dagang dan persaingan usaha yakni Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Adapun latar belakang diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI No. 33 Tahun 1999) adalah karena sebelum UU tersebut diundangkan muncul iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yaitu adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik itu dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek dan bagaimana implementasi pasal 50 huruf b. UU persaingan usaha khususnya terhadap perjanjian lisensi. Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelaahan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung ataupun dengan menggunakan instrumen kuesioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan ini sebagian besar tertuju pada bahan pustaka di bidang hukum merek, yang secara tidak langsung juga menelaah data primer, sekunder maupun tersier yang dapat diperoleh dari berbagai sumber di lapangan maupun di perpustakaan. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek hanya diberikan kepada penerima lisensi beritikad baik yang mencatatkan perjanjian lisensinya pada Dirjen HKI sehingga terhadap pembatalan kepemilikan merek dari pemberi lisensi yang bersangkutan, pihak penerima lisensi masih dapat melanjutkan perjanjian lisensi tersebut terhadap pemilik merek yang dinyatakan berhak melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai asas dan tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, maka pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b harus dimaknai secara selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam asas dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Persaingan Usaha. Patut pula diperhatikan bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (a) perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (b) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Implementation of the Road Agency Policy as a Parking Area for Kayutangan Heritage Malang City Indiati; Lita Juniati; Suryo Hartoko Minarwanto
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.244

Abstract

The Kayutangan area in Malang City is one of the cultural heritage areas that has historical value and is synonymous with the architecture of interesting old buildings. However, currently the area faces challenges related to the use of the road body as an extensive vehicle parking area. This can damage the beauty and authenticity of the cultural heritage area of Malang City. This study uses Campbell's theory of effectiveness which states that effectiveness measurement includes program success, target achievement, satisfaction, input and output levels, and overall goal achievement. The purpose of this study is to identify and analyze the use of road bodies as parking areas in the Kayutangan Area, as well as their supporting and inhibiting factors.  This research method uses a qualitative descriptive approach with data collection through interviews, observations, and documentation studies. The informants in this study are the chief coordinator of EKOSDA Malang City, transportation service partners, the people of Kayutangan Tourism Village, tourist visitors, businessmen, and parking attendants. The results of the study show that the Malang City Government has issued a policy related to the use of road bodies as parking areas, but its implementation has not been optimal, causing the policy to be ineffective and requires follow-up actions.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Revitalisasi Kampung Batik Bunulrejo Kota Malang melalui Inovasi Seni dan Pemasaran Digital: Pengabdian Indiati; Retno Wulan; Sulafah Fathin Khannanah; Pudji Astuty
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2054

Abstract

Pengabdian ini membahas tentang inovasi seni sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Batik RW 10 Bunulrejo, Kota Malang. Fokus utama Pengabdian adalah bagaimana masyarakat lokal memadukan kreativitas seni batik dengan pendekatan inovatif dalam mempertahankan eksistensi budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam motif, teknik pewarnaan alami, hingga pemanfaatan media digital untuk promosi, telah memberikan dampak positif bagi penguatan identitas lokal serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan generasi muda dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan program seni berbasis pemberdayaan ini. Inovasi seni di Kampung Batik Bunulrejo terbukti mampu menjadi sarana transformasi sosial yang memperkuat solidaritas komunitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi budaya lokal.
Pengaruh Bimbingan Kelompok Teknik Modeling Terhadap Perencanaan Karir Sarwiyono, Iwan Eka Nugraha; Hijrah Eko Putro; Indiati
Technocouns: Journal of Technology in Guidance and Counseling Vol. 1 No. 1 (2024): Technocouns
Publisher : ILIN Education Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/technocouns.v1i1.2510

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok teknik modeling dalam perencanaan karir. Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Penelitian yang digunakan adalah Pre-experimen dengan menggunakan model One Group Pretest-Posttest Design. Dalam penelitian dilakukan dengan mengolah data hasil PreTest dan PostTest menggunakan SPSS 25 untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua test yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi sebanyak 20 orang kemudian dilakukan uji validitas sehingga peneliti mendapatkan sampel sebanyak 9 orang.Berdasarkan penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok teknik modeling berpengaruh dalam menentukan perencanaan karir Karang Taruna di Desa Ngentak Mungkid Magelang. Karena masih banyaknya pemuda yang belum mengetahui pengambilan keputusan karir apa yang mereka ambil maka dibutuhkannya konselor sebagai jalan untuk membantu mereka agar mengetahui karir apa yang sesuai dengan keadaan setiap pemuda tersebut