Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Jurnal Bedah Hukum Wijayakusuma Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Haris Kusumawardana
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

 1 
Era Globalisasi dan Model Hukum Responsif Berbasis Kedaulatan Tujuan Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.69

Abstract

Era globalisasi merubah segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berjalannya kegiatan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi menjadi aspek penting didalamnya. Negara dituntut untuk menentukan pola serta formula yang cocok dalam penyusunan hukum nasional dalam bidang ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional. Dengan model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan, fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional akan tercapai. Sebaliknya, apabila hukum itu lebih mengedepankan kepentingan internasional tanpa memperhatikan karakteristik lokal, fungsi hukum cenderung tidak efektif. Model hukum yang diperlukan dalam era globalisasi adalah model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan yang ditopang dengan pemeberdayaaan masyarakat dan profesionalisme.
Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Aasi Manusia Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.81

Abstract

Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia, lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi. Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Menjadi fokus dari penelitian ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positip tingkat nasional.Kata Kunci: Lingkungan hidup, HAM, Negara, Undang-Undang
Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.172

Abstract

This study aims to determine and analyze the existence of international agreements in the era of globalization. This research is a descriptive normative juridical law research. The approach used is a qualitative approach. In international relations, many countries experience problems in carrying out their relationships. This makes the role of international treaties very important, in order to regulate various matters that become agreements between countries in carrying out relations with other countries. For this reason, the role of international agreements in the era of globalization is an important topic to discuss. It aims to measure how far the country's compliance in carrying out international agreements. The implementation of international treaties well by the countries involved is the goal of the establishment of the international agreement.
Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.208

Abstract

Environmental problems will continue to appear seriously in various corners of the earth as long as the inhabitants of the earth do not immediately think about and seek environmental safety and balance. Likewise in Indonesia, it is as if environmental problems have been allowed to bubble up in line with the intensity of industrial growth, even though industrialization itself is becoming a priority in development. The complicated impression can be clearly seen if we try to pay attention to the responses and perceptions of the authorities regarding environmental problems, whether judges, prosecutors, police, lawyers, businessmen and the general public. The methodological approach used in this study is the normative juridical method, which is an approach that uses the concept of positive legality. Keywords: Law, Liquid Waste, Industry Abstrak. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihat apabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsi para pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungn hidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusaha maupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis. Kata Kunci: Hukum, Limbah Cair, Industri
Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran Limbah Industri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga Teguh Anindito; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.224

Abstract

Water pollution is the entry or inclusion of organisms, substances, energy and other components into the environment by human activities that exceed the established environmental quality standards. Disposal of remaining business activities in the form of waste by PT. Marimas going to the river is a form of environmental pollution, incidents of sewage pipes leading to leaking waters, causing the residents' springs around the factory to be polluted and unable to be utilized. Therefore, legal firmness is needed against perpetrators of pollution aimed at creating justice, benefits and legal certainty. Law on Environmental Management and Protection No. 32 of 2009 (hereinafter referred to as UUPPIH), as a functional law, divides environmental enforcement into three types: administrative, civil and criminal. Keyword: PT Marimas, water pollution, industrial waste Abstrak. Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIeh kegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yang ditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT. Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insiden saIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehingga menyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukum terhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan dan PerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnya disebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI, membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif, perdata dan pidana. Kata Kunci: PT Marimas, pencemaran air, Iimbah industri
Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2025 Hestin Tri Yulianti; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.247

Abstract

The role and authority of a Notary are very important in people's lives in order to obtain legal certainty for the legal actions taken. In carrying out this role and authority, the behavior and actions of a Notary are very vulnerable to abuse of their professional position, which can be detrimental to society. To avoid losses for the community, an agency that supervises notaries is needed. This research was conducted to find out how the inspection of a notary was carried out by the Regional Supervisory Board of Banyumas Regency for the period 2022-2025 and the obstacles encountered in the examination. The research method uses normative juridical data analysis methods in the form of qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the supervision, examination, and guidance of Notaries are carried out by the Minister of Law and Human Rights, in whose implementation the Minister forms a Notary Supervisory Council, based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary. In this case, the Regional Supervisory Council is the spearhead of the Notary Supervisory Council in carrying out supervision, inspection, and guidance of Notaries. Keywords: Notary, Supervisor, Examination Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupa analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPN dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris. Kata Kunci: Notaris, Pengawas, Pemeriksaan
Co-Authors Afrina Mayang Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko, Agoes Agus Djatmiko Aniek Periani Esti Ningrum Hariadi, Wahyu Hestin Tri Yulianti Iskatrinah - Monita Rahayuningtyas Nur’aini Fadhillah Fadhillah Teguh Anindito Teguh Anindito wahyu hariadi Wahyu Hariadi