Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.185

With the reform of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regarding the re-arrangement of villages, this can be read in Article 18B paragraph 2 which reads "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are alive and well. with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law.” It is clear that a village formed based on original law is already in and recognized by law. The village is an autonomous region that has its own government in managing and regulating the community based on the aspirations of the community. Regarding the Village/ Traditional Village institutions, namely the Village/ Traditional Village Government (executive) and the Village Governance (legislative), including Village Community Institutions and Traditional Institutions. The Village Government consists of the Village Head and Village Apparatus. The Village and Traditional Village Government organizers are the Village Head and/or Traditional Village Head and the Village and/or Traditional Village Consultative Body, while those who lead the administration are the Village Head and/or Traditional Village. The Village Head and the Traditional Village Head have a very important role because they are extensions of the state who are close to the community and as leaders of the Village/ Traditional Village community, so it is clear that the Village Head and Traditional Village Head are domiciled as the Head of the Village Government and or Traditional Village. Keywords: Function, Status, Institutional, village government Abstrak. Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturan kembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebut nyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungi dah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam mengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat Oleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlah kalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan Pemerintahan Desa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan dan juga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaitu Pemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desa dan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atau Desa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannya adalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan atau Desa Adat. Kata Kunci : Fungsi, Kedudukan, Kelembagaan, PemerintahanDesa

Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Laely Priyatna; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.88

Perkembangan pembangunan di kota Purwokerto dalam jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasi permasalahan sampah disetiap daerah wajib memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. PemerintahÂ Kabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempat pembuangan akhir yang terletak di Desa Kedungrandu dengan luas lahan Â± 5 Ha. Namun TPA tersebut ditutup pada tahun 2016 disebabkan karena kurang maksimalnya pengelolaan sampah dengan metode open dumping, terbatasnya lahan, dan kurangnya sarana dan prasarana, sehingga berdampak terhadap pencemaran udara, timbulnya gas methane yang menimbulkan bau busuk, berjangkitnya penyakit, danÂ tercemarnya air tanah oleh air lindi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara kepada narasumber dan responden sebagai data utama, data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan bahan hukum, metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan timbulan sampah dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan metode open dumping.

Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kabupaten Banyumas ninik hartariningsih; esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.167

ABSTRACT The number of cases or disputes in the field of land, one of which is due to the existence of multiple certificates, in which this problem can be caused by good ethics and good ethics. This is because land has a close relationship with humans, both for housing and for business. Therefore, the law requires the owner of land rights to register their land, so that they have legal guarantees and guarantees of their rights. Double certificates occur in the case of land being abandoned by a certified owner, for a period of more than 20 years so that the land grows with a thicket, which is then controlled by someone else in good faith for more than 20 years, then the person increases his right of ownership. This is justified by law because the person has controlled the land for more than 20 years, in addition, because the land has been neglected for more than 20 years, the right to annul the land is controlled by the State. Keywords: BPN/ATR, Solution, Double Certificate Abstrak. Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal ini dikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal ini dibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanah tersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanah dikuasai oleh Negara. Kata Kunci : BPN/ATR, Penyelesaian, Sertifikat Ganda

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas Batas Negara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019) Bagas Ramadhan Putra; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.120

A Haze of Smoke due to forest fire in Indonesia has been a long time crossed the border in Southeast Asia. This problem of haze still remain as an important agenda in ASEAN until now. Forest fires cause pollution and affect another country such as Malaysia and Singapore. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) is one among many ways to enhance cooperation at regional and sub-regional levels to overcome forest fires in the ASEAN region. Therefore, responsibility from the state is an important issue to discussed at the global level. The research method that being used is normative juridical. That is used are secondary data as the main data and primary data are used as supporting data, descriptive qualitative used to do analysis. The research was conducted to answer the problem of Indonesiaâ€™s responsibility for pollution.Keywords: ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, state responsibility, dispute resolutionÂ Abstrak. Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia telah lama melintasi perbatasan di Asia Tenggara. Masalah kabut asap masih tetap menjadi agenda penting di ASEAN hingga sekarang. Kebakaran hutan menyebabkan polusi dan berdampak pada wilayah negara lain seperti Malaysia dan Singapura. ASEAN Agreement on Transboubdary Haze Pollution (AATHP) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kerja sama di tingkat regional dan sub-regional untuk mengatasi kebakaran hutan di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, tanggung jawab negara adalah masalah penting untuk dibahas di tingkat global. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah tanggung jawab Indonesia atas polusi.Kata Kunci: ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, tanggung jawab negara, penyelesaian sengketa

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA YANG DEMOKRATIS Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v20i1.7

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)yang diakui keabsahannya setelah perubahanUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahum 1945, merupakan salah satuinstitusi kekuasaan kehakiman yang menarikuntuk dikaji dalam sistem tatanegaraanIndonesia menurut UUD 1945. Menariknya,karena MK berfungsi untuk menegakkankonstitusi dalam upaya mewujudkan negarahukum Indonesia yang demokratis. Fungsi initidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (rechtsidee)yang termuat dalam Pembukaan UUD1945, yaitu cita membangun dan mewujudkansuatu tatanan masyarakat dan pemerintahanyang demokratis berdasarkan atas hukum, sertamewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.Sebagaimana telah menjadi kesepakatanbersama oleh para founding fathers sebagai thegoals of state (Muchsan, 2004:h.156).Cita hukum itu sendiri menurut Saleh(1995:h.15) adalah bagai penentu arahkehidupan rakyat yang teratur. Cita hukumbangsa dan negara Indonesia tersebut tidakterpisah dengan Undang-Undang Dasar, untukmembangun negara yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur.Pemikiran yang terkandung dalamUndang-Undang Dasar adalah merupakanpancaran dari sila-sila Pancasila (Alinea IVPembukaan UUD 1945), yang membentukcita-cita hukum (rechts idee) yang menguasaihukum dasar dalam bentuk peraturan hukumyang bersifat tertulis dan merupakan peraturanhukum yang mempunyai kedudukan tertinggidi dalam negara yang disebut sebagai hukumdasar.

Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir haris kusumawardana; wahyu hariadi; teguh anindito
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Carding is a part of cybercrime that appears from the development of information technology which is not only have a positive impact but also the negative impact for the users. The number of carding’s cases proved that this crime is a big threat to society both nationally and internationally. This research will discuss whether carding can be categorized as a transnational organized crime and how the government’s efforts in undertaking carding through penal and non-penal policy. The methodology used in this law research is a normative juridical research. The specification of the research used in this law research is descriptive analytical. The methodology used in collecting data by the writer is researching the literature or the secondary data, then analyzed it using analytical qualitative methods. Based on the result of this research can be concluded that neither the Budapest Convention on Cybercrime nor the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions did not directly mention the carding as a crime. According to the elements of carding, it can be categorized as a cybercrime which can be done transnationally. Keyword: Carding, Cybercrime, Transnational Organized Crime Carding merupakan salah satu bagian dari cybercrime yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif bagi para penggunanya. Banyaknya kasus carding membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman besar bagi masyarakt baik nasional maupun internasional. Penelitian ini akan membahas apakah carding dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional terorganisir dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi carding baik melalui upaya penal maupun non penal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Budapest Convention on Cybercrime maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung menyebutkan mengenai carding sebagai suatu kejahatan. Berdasarkan unsur dari kejahatan carding, carding dapat dikategorikan sebagai suatu cybercrime yang dapat dilakukan secara transnasional. Kata Kunci: Penipuan Kartu Kredit, Kejahatan Dunia Maya, Kejahatan Transnasional Terorganisir

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) Nur’aini Fadhillah Fadhillah; Esti ningrum; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract One of the goals of the Indonesian state is to educate the nation’s life, to the end; the government makes policies in the field of education, one of which is the school zoning system. However, there still issues with the implementation process, so the purpose of this research is to determine how the zoning system policy is implemented and the obstacles encountered at the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office. A normative/juridical approach method was used in the research to find the law in abstracto in cases in concreto. Secondary data obtained by studying documents is used as the main data, and primary data obtained by conducting interviews is used as supporting data. The qualitative analysis method is used to conduct the analysis, and deductive reasoning is used to think. Based on the author’s review of the literature and research, it is possible to conclude that the implementation of zoning system policy in the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office (Based on Banyumas Regent Regulation Number 28 of 2021 concerning Admission of New Students in Early Childhood Education, Elementary Schools, and Junior High Schools for the 2021/2022 Academic Year) has been going quite well, if not optimaly. The implementation process is hampered by a lack of information and facilities. Keyword: Policy Implementation, School Zoning System, New Student Admission Abstrak Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya dengan membuat kebijakan dibidang pendidikan, salah satunya yaitu sistem zonasi sekolah. Namun, masih terdapat persoalan mengenai proses pelaksanaannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi mengenai kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif/yuridis untuk menemukan hukum in abstracto dalam perkara in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan cara berfikir yang digunakan yaitu penalaran deduktif. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya adalah keterbatasan informasi dan keterbatasan fasilitas. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru

Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.208

Environmental problems will continue to appear seriously in various corners of the earth as long as the inhabitants of the earth do not immediately think about and seek environmental safety and balance. Likewise in Indonesia, it is as if environmental problems have been allowed to bubble up in line with the intensity of industrial growth, even though industrialization itself is becoming a priority in development. The complicated impression can be clearly seen if we try to pay attention to the responses and perceptions of the authorities regarding environmental problems, whether judges, prosecutors, police, lawyers, businessmen and the general public. The methodological approach used in this study is the normative juridical method, which is an approach that uses the concept of positive legality. Keywords: Law, Liquid Waste, Industry Abstrak. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihat apabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsi para pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungn hidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusaha maupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis. Kata Kunci: Hukum, Limbah Cair, Industri

Pelaksanaan Forum Generasi Berencana Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Gita Nurmiana; wahyu hariadi; Agoes Djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v4i2.211

This study aims to determine how the implementation of the Generation Planning Forum in Banyumas Regency for the period 2020 - 2022 in overcoming juvenile delinquency. And how are the efforts of the local government of Banyumas Regency in promoting the Banyumas Generation Planning Forum so that the programs and objectives that have been prepared by the Banyumas Planning Generation Forum can be achieved. To achieve this goal, this study uses a sociological legal research method, with the specifications of observational research. In this study, the data source used is secondary data which is supported by primary data. The data presentation method in this thesis is presented in the form of a structured and systematic description. This research was conducted at the Department of DPPKBP3A Banyumas Regency. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that it can be seen that the Implementation of the Generation Planning Forum in Banyumas Regency in tackling juvenile delinquency has been carried out properly in accordance with the Work Program that has been formed in the Decree of the Head of the Office of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection. Banyumas Regency Number 476/497/2020, but there are several programs that have not been implemented due to the Covid-19 pandemic. The efforts of the Banyumas Regency Government in promoting the Banyumas Generation Planning Forum by coordinating the Banyumas Generation Planning Forum with relevant agencies, namely all sub- districts in Banyumas Regency in the form of monitoring so that it can assist the Banyumas Generation Planning Forum in achieving the stated goals. Keyword: Forum Generasi Berencana, Banyumas Government, juvenile delinquency Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas periode 2020 - 2022 dalam penanggulangan kenakalan remaja. Serta bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam menggalakan Forum Generasi Berencana Banyumas agar program dan tujuan yang telah disusun oleh Forum Generasi Berencana Banyumas dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis hukum, dengan spesifikasi penelitian observasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Metode penyajian data dalam skripsi ini disajikan dalam bentuk uraian secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini dilakukan di Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui Pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi kenakalan remaja telah dijalankan dengan baik sesuai dengan Program Kerja yang telah di bentuk dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Nomor 476/497/2020, namun terdapat beberapa program yang belum terlaksana karena terkendala pandemi Covid- 19. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menggalakan Forum Generasi Berencana Banyumas dengan cara mengkordinasikan Forum Generasi Berencana Banyumas dengan instansi terkait yaitu seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyumas dalam bentuk monitoring sehingga dapat membantu Forum Generasi Berencana Banyumas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kata kunci: Forum Generasi Berencana, Pemerintah Banyumas, kenakalan remaja

Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepada Daerah Serentak 2020 Sebagai Perwujudan Demokrasi Esti ningrum; wahyu hariadi
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v4i2.212

The number of applications for re-voting (PSU) granted by the Constitutional Court (MK) in 16 regions in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada), this is the largest number since the 2015 simultaneous Pilkada era. In 2015 there were 4 requests granted, year In 2017 there were 6 requests that were granted and in 2018 there were 5 requests that were granted. The purpose of this research is to analyze whether the decision of the Constitutional Court regarding Re-Voting for the 2020 Simultaneous Regional Elections is a manifestation of democracy from people's sovereignty. The method used in this research is doctrinal legal research through statutory and case approaches. The success of the Regional Head Election (Pilkada) as a parameter of democracy does not lie in the presence or absence of Pilkada, but rather in the quality of the implementation of the Pilkada itself. This means that regional elections are carried out in accordance with four concepts, namely regional elections as a means of people's sovereignty, carried out in a liberal and fair manner, carried out in the Unitary State of the Republic of Indonesia, and carried out based on Pancasila and the 1945 Constitution. elections that have integrity, professionalism and accountability. Democratic Pilkada is a value mandated in Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to Become Laws. Democratic values in their implementation sometimes do not materialize in their implementation, the Constitutional Court as the guardian of democracy can issue a decision to carry out a Re-Vote. Pilkada So that the re-voting is part of the embodiment of democracy which must be carried out properly. Keywords: Constitutional Court, Re-voting, Regional Head Election, Democracy Jumlah permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejumlah 16 daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, ini merupakan jumlah terbanyak sejak era Pilkada serentak tahun 2015. Tahun 2015 ada 4 permohonan yang dikabulkan, tahun 2017 ada 6 permohonan yang dikabulkan dan tahun 2018 ada 5 permohonan yang dikabulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Daerah Serentak tahun 2020 sebagai perwujudan demokrasi dari kedaulatan rakyat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada ada atau tidak adanya Pilkada, namun lebih pada kualitas pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Artinya Pilkada dilaksanakan sesuai dengan empat konsep yaitu Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat, dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan berlandaskan pada konsep tersebut penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Pilkada yang demokratis merupakan nilai telah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search