Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Ganesha Law Review Jurnal Bedah Hukum Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS)
Agoes Djatmiko
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORPORASI Elisabeth Pudyastiwi; Agoes Djatmiko
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34139

Abstract

Peran korporasi saat ini mendominasi kehidupan sehari-hari, terlebih dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tetapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara dapat dipengaruhi sesuai dengan kepentingannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu bagaimana kebijakan formulasi penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang tidak konsisten. Ketidak konsistennya dalam hal penetapan atau penjatuhan maksimum denda yang dikenakan terhadap korporasi, tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat sikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.
THE LEGALITY OF MARRIAGE ACCORDING TO LAW NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE IS REVIEWED FROM THE LAW OF THE AGREEMENT Elisabeth Pudyastiwi; Agoes Djatmiko
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40170

Abstract

Kepastian hukum merupakan indikator suatu hukum masuk dalam kategori hukum yang baik, fakta tentang sahnya suatu perkawinan telah menimbulkan multitafsir di kalangan para ahli dan masyarakat khususnya di kalangan umat Islam. Hal ini terlihat dari pernyataan anggota masyarakat bahwa “perkawinan rahasia” sebagai perkawinan yang sah menurut agama meskipun tidak dicantumkan. Perjodohan dalam suatu masyarakat dimaksudkan untuk memecahkan masalah dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan untuk menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana keabsahan hukum perkawinan dilihat dari sudut perjanjian, dengan harapan untuk memperolehnya. kepastian tentang penafsiran yang benar tentang keabsahan perkawinan, sehingga kebingungan tentang keabsahan suatu perkawinan dapat diselesaikan Dilihat dari segi hukum perjanjian, Perkawinan termasuk dalam perjanjian hukum keluarga dan menurut ketentuan perjanjian ini dikategorikan sebagai perjanjian formal. perjanjian, artinya perjanjian itu lahir dan mengikat secara hukum apabila syarat dan tata cara (formalitas) perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. No PP. 9 Tahun 1975 terpenuhi. pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan syarat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara serta mengikat pihak ketiga: (orang lain) menurut aspek peraturan c Tata cara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, karena adanya perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan. Akibat selanjutnya, dalam pandangan hukum perkawinan tidak sah jika perkawinan itu tidak memenuhi tata cara dan pencatatan perkawinan.
USE OF VILLAGE FUND OUTSIDE THE VILLAGE FUND PRIORITY (CONSTRUCTION OF A VILLAGE HALL IN ADIPASIR VILLAGE, RAKIT DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY) Ilham Mu’alim; Agoes Djatmiko; Esti Ningrum
Ganesha Law Review Vol 3 No 1 (2021): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v3i1.221

Abstract

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.
USE OF VILLAGE FUND OUTSIDE THE VILLAGE FUND PRIORITY (CONSTRUCTION OF A VILLAGE HALL IN ADIPASIR VILLAGE, RAKIT DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY) Ilham Mu’alim; Agoes Djatmiko; Esti Ningrum
Ganesha Law Review Vol 4 No 1 (2022): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v4i1.1502

Abstract

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA Elisabeth Pudyastiwi; Agoes Djatmiko
Jurnal Locus Delicti Vol 3 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v3i2.1612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Dalam pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya, baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Internet banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Transaksi perbankan melalui internet banking sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan-peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.
Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional di Perbatasan Laut Natuna Haris Kusumawardana; Agoes Djatmiko
Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i1.988

Abstract

The issue of maritime boundaries is a fundamental matter that should be resolved and agreed upon by a country. The purpose of this research was to find out how the regulation of the law of the sea convention (UNCLOS 1982) relates to the settlement of maritime disputes between countries and how the authority of the international court of law of the sea (International Tribunal for The Law Of The Sea-ITLOS) in resolving maritime disputes. By using the method normative juridical research, qualitative methods and the concept of national interest, geopolitics and geostrategy are used to analyze this study. In this study, the South China Sea is the border for several countries, including Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, the Philippines and China. Because of this, border disputes in the South China Sea have quite high dynamics. This writing uses normative juridical research methods, with primary and secondary data to assist writers in finding research results and discussion. It is the obligation of Indonesia as a sovereign country to be able to play an active role in maintaining world peace in the form of participating in resolving disputes on the border of the Natuna Sea.
SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TLAHAB KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA Elly Kristiani Purwendah; Aniek Periani; Agoes Djatmiko
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 4 No 1 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service aims to provide motivation to the people of Tlahab Village, Wanareja District, Purbalingga Regency to carry out waste management with an awareness of good and healthy environmental insight as a right and obligation as citizens and carry out waste sorting methods so that they become efficient, provide economic value as well as developing the circular economy concept as a goal of sustainable development as one of the environmental principles and the main rationale for waste management in Indonesia.
Co-Authors Aniek Periani Dewi Setia Triana, Ikama Elly Kristiani Purwendah Erowati, Eti Mul Esti Ningrum Haris Kusumawardana Ilham Mu’alim Pudyastiwi, Elisabet