Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

The Process of Joint Approval Between the Regional Head and the Regional Legislative Council in the Formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget Rizki Doli Mada Ritonga; Ida Nadirah; Andryan
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1654

Abstract

The Regional Revenue and Expenditure Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - APBD) constitutes a legal instrument and a financial management guideline aimed at fulfilling public services in accordance with the principle of regional autonomy. This study examines the drafting process of the APBD, the legal standing of the Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD), and the mechanism for establishing joint approval between the Regional Head and the DPRD within the Government of Labuhanbatu Regency. This research is a normative legal study employing a statutory approach with a descriptive-analytical specification. Data collection was conducted through library research of primary and secondary legal materials, which were subsequently analyzed using a qualitative juridical method. The findings indicate that the formulation of the APBD constitutes a governmental legal act executed through progressive stages, commencing from the Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah - RKPD), the General Budget Policy and Temporary Budget Priority and Ceiling (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara - KUA-PPAS), to the Budget Work Plan (Rencana Kerja Anggaran - RKA). The legal standing of the DPRD is manifested through its function of channeling public aspirations, executing the budgetary function, and acting as a co-equal element alongside the Regional Head in regional administration. The enactment of joint approval in determining the APBD serves as a formal validity requirement for regional legal instruments, while simultaneously manifesting the division of authority. The implementation of the APBD in Labuhanbatu Regency necessitates more precise planning synchronization and the capacity strengthening of the DPRD’s budgetary function to prevent budget deficits and discrepancies within planning documents.
REFORMULASI POLA REKRUTMEN POLITIK DALAM PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA Andryan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.194

Abstract

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas. Partai politik sebagai corong demokrasi telah bergeser pada sebuah institusi yang lebih berorientasi pada politik pragmatisme dan dikhawatirkan akan berwujud oligarki partai politik. Efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai dengan prinsip check and balances berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Metode analisis dalam tulisan ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mewujudkan mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Seleksi calon yang melibatkan anggota partai begitu penting dalam demokrasi karena seleksi calon merupakan salah satu fungsi khas partai dalam demokrasi.
LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF PROMISE (BREACH OF PERFORMANCE) IN THE DECISION OF THE RANTAUPRAPAT DISTRICT COURT NUMBER 9/Pdt.GS/2022/PN RANTAUPRAPAT Raja Achmad Parluhutan Rambe; Andryan Andryan
Inspiring Law Journal Vol 4, No 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the application of civil law to a case of default in the Rantauprapat District Court Decision Number 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat. The research method uses a normative juridical approach with literature review and decision analysis. The results show that the judge has applied the provisions of the Civil Code, specifically Articles 1243 and 1250, by imposing a debt repayment obligation, a 6% per annum moratorium interest, and seizing collateral on the defendant's assets. This decision reflects legal protection for creditors and the application of the principle of pacta sunt servanda. However, obstacles to the execution of the decision and the slow judicial process remain major obstacles. This study recommends improving regulations related to the execution of decisions and the application of dwangsom to ensure legal certainty.
Transformasi Pelayanan Publik Digital dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Tantangan Regulasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Eko Dermawan Nasution; Andryan Andryan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1027

Abstract

Transformasi pelayanan publik digital menjadi agenda penting dalam reformasi administrasi pemerintahan Indonesia. Perubahan ini ditandai oleh implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan keterpaduan layanan digital nasional, dan penguatan GovTech melalui INA Digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan regulasi dan akuntabilitas pemerintahan dalam transformasi pelayanan publik digital di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat efisiensi, transparansi, keterlacakan tindakan pemerintahan, dan akses masyarakat terhadap layanan. Namun, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, kesenjangan kapasitas daerah, risiko pelindungan data pribadi, rendahnya interoperabilitas, dan mekanisme keberatan digital yang belum kuat masih menghambat akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan standar interoperabilitas, pembagian kewenangan yang jelas, audit hukum teknologi, serta jaminan perlindungan hak warga negara dalam layanan digital.
Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden Farid Wajdi; Andryan Andryan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20 No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.301-314

Abstract

impeachment tidak diartikan sebagai sebuah turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Putusan impeachment di MK sebagai proses politik tidak berarti dapat diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena harus tetap melalui keputusan MPR yang diberikan kewenangan dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sifat putusan impeachment MK terhadap status hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan telah melakukan pelanggaran secara konstitusional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari formulasi konstitusional yang bersifat fundamental sesuai dengan konsep supremasi hukum terhadap daya ikat putusan impeachment MK. Format mekanisme impeachment yang ideal tersebut harus menempatkan MK pada posisi yang menentukan, bukan hanya sekedar lembaga yang menjustifikasi pendapat DPR dalam proses impeachment.
Open Court Principle for The Public in Material Judicial Review Right in The Supreme Court Andryan Andryan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22 No 3 (2022): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.387-394

Abstract

The Supreme Court (MA) has the authority legality review on regulations under the law against the law as stated in Article 34A paragraph (1) of the 1945 Constitution. Unlike the Constitutional Court (MK) in the examination process until the ruling applies Open Court Principle the Supreme Court does not implement it because apply the legal provisions that apply to the application case in the shortest possible time. This research uses normative legal research methods with conceptual approaches, philosophical approaches and statute approach. "There are two research questions of this study namely why is the principle of the trial open to the public in the right of judicial review in the MA in the concept of modern legal states and what is the constitutional basis for a trial open to the public based on the principle of Audi et Alteram Partem.? Based on principle as law country, Indonesia should emphasize on transparency to make public decision at court so that justice will prevail. The Supreme Court can make rule that accommodate the spirit of a trial that is open to the public as in the principle of Audi et Alteram Partem.
Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syar’iyah Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Di Provinsi Aceh Ditinjau Dari Kepastian Hukum Ahmad Nuril Ihsan; Andryan Andryan
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Oktober 2026 (in press)
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68638/jih.v1i4.64

Abstract

Pembentukan Mahkamah Syar’iyah dan pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan wewenang penanganan perkara pidana Islam di Aceh. Namun, hadirnya regulasi pidana nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menimbulkan tumpang tindih norma dan disharmoni kewenangan peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme terjadi akibat multitafsir penentuan hukum yang berlaku (choice of law), praktik forum shopping oleh Penuntut Umum, serta pertentangan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dengan Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Implikasi dari dualisme ini mencakup ketidakpastian hukum bagi Terdakwa. Dengan bersandar pada metode yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang tergolong jarimah khususnya tindak pidana perzinaan dengan dakwaakan Penuntut umum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Penerapan Hukum dan Proporsionalitas Pemidanaan Judi Daring dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN Delila Threesia Marisi Sihotang; Masitah Pohan; Andryan Andryan
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026): September: Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i3.6847

Abstract

How should criminal law distinguish between online gambling providers, facilitators, and end users when electronic systems obscure actors, transactions, and jurisdictional links? This study examines the legal framework, prosecution, and judicial reasoning in Medan High Court Decision Number 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, as well as proportionate sentencing after the Indonesian Criminal Code entered into force. The research employed an empirical legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary data were obtained through interviews with a public prosecutor at the Medan District Prosecutor’s Office and a High Court judge in May 2026, while secondary data consisted of legislation, judicial decisions, books, and recent legal scholarship. The data were analyzed qualitatively through deductive reasoning by comparing applicable norms with their implementation in the case. The findings show that prosecution relied on Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law and was supported by testimonial and electronic evidence. However, merely accessing and playing on a gambling website does not automatically constitute distributing, transmitting, or making gambling content accessible. Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 provide a more appropriate basis for distinguishing organizers, facilitators, and players. The study recommends role-based sentencing, reliable authentication of electronic evidence, asset tracing, and coordinated preventive measures.