Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Lentera:Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies MAQASIDI Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Abdurrauf Journal of Community Service Journal of Dual Legal Systems POSITA GLOSSARY AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Hadana, Erha Saufan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
CRIMINAL DEFAMATION IN FIQH JINAYAH Erha Saufan Hadana
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2020): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v4i1.20

Abstract

This paper specifically discusses the crime of defamation in the scope of fikih jinayah, this discussion was chosen because the act is considered an act that can damage a person's honour, so it needs to be criminalised in the context of fikih jinayah. This discussion is important to identify, map and develop the concept of thought in fikih jinayah regarding the criminal act of defamation. This study is based on literature data which is analysed descriptively. The results of the study show that defamation should be criminalised in jurisprudence, because it damages a person's honour, based on the obligation to protect honour (al-'irāḍ) which is included in the maqāṣid objectives of the sharī'ah and based on the interpretation of scholars regarding the expansion of the meaning of yarmūn in Surah an-Nūr verse 4.
Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam Mansari, Mansari; Erha Saufan Hadana; Rahmad Hidayat
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.127

Abstract

Keadilan dalam ilmu hukum umum dan keadilan dalam ilmu hukum Islam merupakan dua aspek yang memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Penelitian ini mendiskusikan tentang konsepsi keadilan dalam perspektif hukum dan keadilan dalam menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif untuk membandingkan kedua perspektif hukum tersebut. Dalam ilmu hukum umum, keadilan dikaitkan dengan prinsip-prinsip egalitarianisme, hak asasi manusia, dan aturan hukum yang berlaku universal. Sedangkan dalam ilmu hukum Islam, keadilan lebih diartikan sebagai penegakan syariat berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yang berfokus pada keseimbangan, tanggung jawab moral, dan kewajiban individu serta komunitas kepada Tuhan. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pemahaman dan penerapan keadilan antara kedua sistem hukum tersebut, keduanya berusaha mencapai tujuan yang sama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini mengartikan dan menerapkan konsep keadilan serta implikasinya terhadap praktik hukum dan kehidupan sosial.
Nikah Beda Agama dan Problem Unifikasi Hukum di Indonesia Hadana, Erha Saufan; Ikhsan, Ikhsan
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v3i1.336

Abstract

Kajian ini menelaah persoalan regulasi aturan hukum terkait dengan pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam rugulasi disebutkan bahwa pernikahan dilakukan oleh sepasang calon yang seagama dan sekeyakinan, sedangkan dalam undang-undang administrasi kependudukan negara dibenarkan untuk mencatat pernikahan beda agama asalkan ada izin dari pengadilan. Sehingga menimbulkan polemik bagi hakim dalam mengadili permohonan tersebut, di lain sisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) melarang hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual. Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder, kemudian di analisis sesuai dengan tujuan hukum yang dikendaki yang dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunujukan pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli kitab, pada pasangan semacam inilah para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Polemik unifikasi hukum pencatatan pernikahan beda agama terjadi karena perbedaan norma hukum yang dipahami berbeda oleh hakim dan berpeluang menimbulkan multi penafsiran dari aturan perundang-undangan. Di sisi lain Indonesia menganut pluralitas hukum yang dimana unifikasi hukum bukanlah jalan mudah untuk menyelesaikan polemik di atas. Unifikasi hukum terkait dengan aturan pernikahan yang bersumber pada Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 jo. No. 16 Tahun 2019 dan regulasi aturan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dapat diselaraskan, sehingga terciptanya unifikasi hukum sesuai dengan tujuan hukum yang dicitakan.
Pendistribusian Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Husna, Nurul; Zakaria, Muzakkir; Hadana, Erha Saufan
Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Ace

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/gose.v2i1.214

Abstract

Salah satu program penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh yaitu program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Namun pada kenyataannya pelaksanaan penyaluran zakat belum mampu menerapkan regulasi yang sudah ada tetapi cenderung kepada tidak terkelola dengan baik.  Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif pada program SKSS di Baitul Mal Aceh berjalan sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dalam proses penyalurannya melalui beberapa tahapan yaitu   pertama, perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada program SKSS yaitu menentukan sasaran dan tujuan yang dicapai. Kedua, dalam pelaksanaannya pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan, menentukan calon mustahiq sesuai dengan syarat dan kriteria,  verifikasi  dan  validasi. Ketiga, dalam pendistribusian pihak Baitul Mal Aceh langsung mentransfer ke rekening mustahiq berupa uang saku perbulan dan uang SPP persemester. Terkait dengan kendala pada program tersebut diantaranya kendala yang bersifat birokrasi yairu regulasi, dalam pencairan dana harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif.  Sedangkan menurut hukum Islam terhadap program tersebut yang diambil dari senif ibnu sabil, jumhur ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat dan ketentuan.
IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM NIKAH MUHALLIL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA Erha Saufan Hadana, Erha Saufan Hadana
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/dxw52j13

Abstract

Nikah muhallil merupakan praktik perkawinan yang muncul sebagai konsekuensi dari talak bain kubra, di mana seorang perempuan hanya dapat kembali kepada suami pertama setelah menikah dengan laki-laki lain secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep nikah muhallil dalam perspektif hukum Islam, problematika hukum yang muncul akibat kesenjangan antara teori dan kenyataan serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian kepustakaan terhadap Al-Qur’an, Hadis, pendapat fuqaha, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah muhallil secara formal dapat memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun secara substansial bertentangan dengan asas mawaddah wa rahmah, mitsaqan ghalizhan, serta maqashid al-syari’ah yang menolak segala bentuk rekayasa akad. Praktik ini menimbulkan implikasi sosial berupa pelemahan martabat perempuan, trauma psikologis, ketidakpastian status keluarga, serta kerentanan generasi, sehingga berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Kajian ini merekomendasikan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang secara eksplisit melarang praktik nikah muhallil, penguatan edukasi hukum berbasis maqashid, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam konteks keluarga.
Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong terkait Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal; Hadana, Erha Saufan; Nurjannah, Via; Irwansyah, Irwansyah; Hakim, Lukman; Haikal, Muhammad; Ruslaini, Ruslaini; Isa, Muhammad; Hidayat, Rahmad; Bahri, Samsul; Ikhsan, Ikhsan; Fitriliana, Fitriliana
Abdurrauf Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Journal of Community Service
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ajcos.v2i2.459

Abstract

This community service program was carried out to strengthen the capacity of Lam Lumpu Village officials in resolving disputes through customary justice, which has long been the main mechanism for maintaining social harmony. The identified issues include limited understanding of the legal foundations regulated in the qanun and national legislation, case resolution procedures, mediation techniques, and weaknesses in systematically preparing case documents. Through participatory training, field observations, and intensive mentoring, the program focused on improving the technical skills and professional conduct of village officials in handling various types of customary disputes.  The results of the program show a significant improvement in the understanding of customary law as regulated in the Qanun, as well as in the ability to apply mediation techniques supported by effective communication, thereby providing better solutions for the community. [Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas aparatur Gampong Lam Lumpu dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang selama ini menjadi mekanisme utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Permasalahan yang diidentifikasi yaitu pemahaman terhadap dasar hukum yang diatur dalam qanun dan peraturan perundang-undangan, prosedur penyelesaian perkara, teknik mediasi, serta lemahnya kemampuan dalam menyusun dokumen perkara secara sistematis. Melalui pendekatan pelatihan partisipatif, observasi lapangan, pendampingan intensif, kegiatan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan sikap profesional aparatur dalam menangani berbagai bentuk sengketa adat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pemahaman hukum adat yang diatur dalam Qanun, kemampuan menerapkan teknik mediasi berbasis komunikasi efektif sehingga memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat.]
Polygamy in the Perspective of Contemporary Islamic Law: A Normative and Contextual Analysis of Nasr Hamid Abu Zaid's Thought Hadana, Erha Saufan; Haikal, Muhammad; Mansari, Mansari; Irwansyah, Irwansyah; Zakaria , Muzakkir; Ikhsan, Ikhsan
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 2 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i2.6424

Abstract

Polygamy remains a controversial practice in Islamic society in Indonesia, especially when linked to the principles of justice and gender equality. Although Marriage Law No. 1 of 1974 and a number of other regulations have restricted polygamy through administrative and substantive requirements, practices in the field show weak control and numerous procedural violations. This gap between legal norms and social practices demonstrates the failure of the law to provide protection, especially for women. This study aims to analyze the regulation of polygamy in Indonesia from the perspective of Nasr Hamid Abu Zaid's thinking, which emphasizes the importance of maqashid al-syariah as the basis for the validity of Islamic law. This study is a normative legal study with a qualitative approach, through a documentary study of legislation, legal literature, and the thoughts of modern Islamic legal figures. The results of the study show that the regulation of polygamy in Indonesia has not fully integrated the principle of maqashid, both in the substance of the law and in its implementation in court. Legal provisions tend to be legal-formal in nature without addressing the ethical, social, and psychological dimensions of the practice of polygamy. Nasr Hamid Abu Zaid's thinking emphasizes that the permissibility of polygamy must depend on substantive justice, not merely procedural validity. This view offers a critical framework for reforming Islamic family law to be more contextual, responsive, and just. It is important to reform regulations to ensure that the law truly serves as an instrument of protection, not merely a means of legitimizing social inequality.
Implikasi Sosiologis Penjatuhan Talak Tiga di Luar Pengadilan Erha Saufan Hadana; Mansari; Irwansyah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v17i2.13665

Abstract

Penjatuhan talak tiga tanpa melalui prosedur pengadilan agama masih marak terjadi di tengah masyarakat Aceh. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena dilakukan di luar jalur resmi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik talak tiga di luar pengadilan serta mengkaji implikasi sosiologis dan hukum yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memahami realitas hukum di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik talak tiga di luar pengadilan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, dominasi budaya patriarki, dan kuatnya peran tokoh adat dan agama dalam memberikan pemahaman bahwa talak di luar pengadilan tetap sah. Akibatnya, perempuan dan anak menjadi korban utama tanpa perlindungan hukum yang memadai. Aturan hukum yang ada belum efektif karena tidak memiliki sanksi yang mengikat dan kurang menyentuh akar budaya masyarakat. Kata Kunci: Talak Tiga, Luar Pengadilan, Perlindungan Perempuan dan Anak.
REINTERPRETING THE DOMESTICATION OF WOMEN IN MARRIAGE: Through Qira’ah Mubadalah Via Nurjannah; Erha Saufan Hadana; Fitriliana; Fanny Tasyfia Mahdy
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 16 No. 1 (2026): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/041mcj96

Abstract

The domestication of women in marriage represents a long-standing issue in fiqh al-munakahat that perpetuates unequal gender relations within Muslim households. Traditional understandings, which confine women to domestic roles, often arise from literal and patriarchal interpretations of Qur’anic verses and Prophetic traditions, particularly regarding qiwamah and the wife’s obedience. The shifting social realities of the modern world demand a more contextual and egalitarian reading of these sources. Qira’ah Mubadalah, introduced by Faqihuddin Abdul Kodir, offers a transformative framework that emphasizes mutuality, justice, and equality in marital relationships. This study seeks to examine the manifestations of women’s domestication within classical fiqh discourse, and the extent to which Qira’ah Mubadalah reconstructs the concept of marital relations toward equality and fairness. Employing a qualitative normative-philosophical approach, the research analyzes classical and contemporary Islamic legal texts through content analysis. The findings reveal that women’s domestication in traditional fiqh stems more from socio-cultural patriarchy than from intrinsic Islamic principles. The Mubadalah interpretation reframes marriage as a reciprocal partnership (mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf), emphasizing cooperation and shared responsibility rather than subordination. Qira’ah Mubadalah emerges as a progressive hermeneutical model capable of deconstructing patriarchal readings of marriage and reconstructing Islamic family law in line with principles of gender justice.
PROBLEMATIKA PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA Ikhsan; Erha Saufan Hadana; Amiruddin; Muhammad Salim Mahmudi
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15402

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peran fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status suami, istri, serta anak. Perkawinan yang tidak dicatat hanya sah dalam dimensi agama sepanjang memenuhi rukun dan syarat keagamaan, tetapi belum memperoleh pengakuan sebagai peristiwa hukum dalam sistem hukum nasional. Perkembangan kebijakan administrasi kependudukan melalui Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/Dukcapil Tahun 2021 memperkenalkan status “kawin belum tercatat” yang memunculkan dinamika baru. Kajian ini penting karena menunjukkan adanya pergeseran pengakuan negara dari legalitas normatif menuju pengakuan administratif terbatas. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian yang secara khusus menganalisis konsistensi kebijakan tersebut terhadap prinsip dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait fungsi kumulatif antara keabsahan agama dan pencatatan sebagai syarat pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum status “kawin belum tercatat” serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Perkawinan, serta regulasi administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status “kawin belum tercatat” bukanlah bentuk pengesahan perkawinan dan tidak dapat disamakan dengan “kawin tercatat”, melainkan hanya merupakan pengakuan administratif sementara agar pasangan tetap dapat masuk dalam sistem kependudukan dan memperoleh akses layanan dasar. Secara hukum status ini berada pada posisi hukum yang belum sempurna karena tidak melahirkan akibat hukum penuh sebagaimana perkawinan yang tercatat, sehingga masih menyisakan kerentanan terhadap hak perempuan, anak, waris, nafkah, dan pembuktian hukum. Kebijakan ini berpotensi melemahkan fungsi pencatatan apabila dipahami sebagai legitimasi alternatif terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Implikasinya, negara perlu melakukan harmonisasi regulasi, mempertegas bahwa status tersebut hanya bersifat sementara dan wajib ditindaklanjuti melalui pencatatan resmi atau isbat nikah, serta memperkuat sistem pencatatan perkawinan sebagai dasar kepastian dan perlindungan hukum keluarga secara menyeluruh.
Co-Authors Amiruddin Beri Rizqi Fanny Tasyfia Mahdy Fitriliana Fitriliana Fitriliana H. Harnides H. Harnides Harnides Harnides Harnides Harnides Ikhsan Ikhsan, S.Sy., MH Irwansyah Irwansyah Irwansyah Lukman Hakim Mansari, Mansari Muhammad Haikal Muhammad Isa Muhammad Salim Mahmudi nurjannah, via Nurul Husna Rahmatul Akbar Rizkal, Rizkal Ruslaini, Ruslaini Samsul Bahri Via Nurjannah Zakaria , Muzakkir Zakaria, Muzakkir