Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PRODUKTIFITAS KERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGOLOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE Nartin, Nartin
Aksara Public Vol 4 No 4 (2020): November (2020)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan profesionalisme kerja pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin melalaui prilakunya sehari-hari dalam organisasi.Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan publik mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya,untuk itu dlaksanakan penelitian,apakah produktifitas kerja pegawai pada badan pengolola keuangan dan aset daerah kabupaten konawe,telah mampu memberikan pelayanan publik serta mampu bekerja untuk pengololaan keuangan dan aset daerah tersebut. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana profesionalisme kerja pegawai. Hasil penelitian menujukan bahwa produktifitas kerja pegawai Badan pengolola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dapat ditinjau dari segi aspek kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja paegawai Badan Pengolola dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.yang terdiri dari faktor, motivasi, dengan adanya motivasi pegawai dapat bekerja dengan lebih produktif, Kedisiplinan, yakni pegawai yang bekerja dengan mentaati tata tertib dan aturan yang ada. Etos kerja Pegawai dalam bekerja memiliki karakter, sikap dan etika. Keterampilan, yakni pegawai dalam bekerja didukung dengan keterampilan kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis, Pendidikan, yakni pegawai yang memiliki pendidikan pormal akan mempengaruhi kemampuan kerjanya pegawai.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI KECAMATAN LASOLO KABUPATEN KONAWE UTARA Irfan Rama, Muhamad; Nartin, Nartin
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study reveals the policy of village funds in Belalo Village and Lalowaru Village as a research locus. Village funds as a policy that has been decided by the central government in the framework of accelerating village development must be able to be implemented appropriately and effectively by village government officials as not implementing. Village funds as a government policy can achieve the goals or objectives and positive motivation of the village government as an implementer which is supported through activities or programs that are needed by the community. The facts revealed were contrary to the non-implementation of village funds in Belalo Village and Lalowaru Village such as the questionable facts that were not implemented in implementing village fund policies were the village financial technical implementers consisting of village heads, village secretaries, section heads and village treasurers. There is no village fund implementer to manage village funds with a pattern of self-management.
Efektivitas Fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Nur Hikmah; Nartin, Nartin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v4i3.1277

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan tentang Efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menjalankan peran utamanya, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Badan Permustawaratan Desa (BPD) yang aktif, komunikatif, dan responsif dapat menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat serta pengawas yang konstruktif terhadap perencanaan dan realisasi program pembangunan.
Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe) Nur Hikmah; Nartin, Nartin
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v3i3.1278

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil analisis memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh: (1) keberadaan kelompok-kelompok yang menjadi wadah penyaluran partisipasi warga, (2) kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan, dan (3) kegiatan yang memberikan ruang bagi warga menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, masih ditemukan kendala, antara lain tidak semua warga memahami cara menyampaikan aspirasi secara efektif, terutama mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau kesibukan pekerjaan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Lalonggowuna dalam pembangunan terlihat dari keterlibatan warga pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa, antara lain: 1. Keterlibatan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program (mis. infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan). 2. Gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa, seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan kecil, atau pembersihan lingkungan. 3. Keaktifan dalam kelompok masyarakat (Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, LPM) yang berperan dalam pemberdayaan dan penyampaian aspirasi kelompok. 4. Partisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi, termasuk pelatihan keterampilan, penyuluhan pertanian, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. 5. Kontribusi material atau dana swadaya secara sukarela untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Kepemimpinan Camat Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe Tiara Putri Andini; Nartin, Nartin
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v3i3.1279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan camat, dampaknya terhadap kinerja pegawai, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Lambuya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Informan penelitian terdiri dari 7 orang, termasuk Camat dan beberapa kepala seksi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Lambuya menerapkan gaya kepemimpinan yang cenderung demokratis, efektif dalam menjembatani perbedaan tingkat pendidikan pegawai. Kepemimpinan ini didukung oleh kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi yang baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Lambuya secara umum dinilai baik berdasarkan indikator kehadiran, ketepatan waktu, penyelesaian tugas, dan kualitas pelayanan publik. Faktor pendukung kinerja meliputi motivasi dan komitmen kerja, kompetensi dan keterampilan, disiplin dan tanggung jawab, pengalaman dan latar belakang pendidikan, serta kepemimpinan yang efektif. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah terbatasnya sumber daya. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan demokratis Camat Lambuya berkontribusi positif terhadap kinerja pegawai, didukung oleh berbagai faktor internal, meskipun menghadapi tantangan sumber daya.